Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Mantan Politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi perantara suap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra kepada mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Terdakwa Andi Irfan Jaya dengan sengaja memberi bantuan kepada Pinangki Sirna Malasari yang merupakan pegawai negeri," kata Jaksa Didi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/11).

Jaksa menyebut Andi Irfan Jaya menerima uang sejumlah 500 ribu dolar AS dari yang dijanjikan sebesar 1 juta dolar AS. Uang itu berasal dari Djoko Tjandra yang bertujuan untuk diberikan kepada Pinangki.

Baca Juga

Irjen Napoleon Disebut Ungkap Dugaan 'Setoran' untuk 'Petinggi Kita', Mabes Polri: Tak Ada Di BAP

Uang suap sebesar 1 juta dolar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra itu diberikan agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung (Kejagung). Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

"Sehingga terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," ujar Jaksa Didi.

Awalnya, pada 22 November 2019, Andi Irfan Jaya sempat dihubungi oleh Pinangki. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, itu meminta bantuan Andi Irfan Jaya untuk menemaninya bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pemberian suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/11). (Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pemberian suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/11). (Desca Lidya Natalia)

Andi sepakat dengan permintaan Pinangki. Selanjutnya Andi, Pinangki, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking selaku kuasa hukum Djoko Tjandra bertemu di Bandara Soekarno Hatta untuk bersama-sama pergi ke Kuala Lumpur.

Ketiganya kemudian bertemu dengan Djoko Tjandra di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Pinangki memperkenalkan terdakwa Andi Irfan Jaya sebagai konsultan yang akan meredam pemberitaan di media massa apabila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

Selanjutnya, terdakwa Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Pinangki menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana atau planning berupa action plan kepada Djoko Tjandra untuk mengurus Fatwa MA melalui Kejagung.

Baca Juga

Uang Suap Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Atasan Irjen Napoleon

Atas perbuatannya, Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dr Reisa tak Lagi Muncul Saat Konpers Harian COVID-19
Indonesia
Dr Reisa tak Lagi Muncul Saat Konpers Harian COVID-19

Meskipun sudah tidak lagi hadir di layar kaca, Reisa mengatakan tetap akan meneruskan edukasi publik melalui platform yang berbeda.

Polri Prihatin Tiktok dan Youtuber Lebih Dikenal Anak Indonesia Dibanding Pahlawan
Indonesia
Polri Prihatin Tiktok dan Youtuber Lebih Dikenal Anak Indonesia Dibanding Pahlawan

Ia meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa, dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

[Hoaks atau Fakta]: Erick Thohir Ungkap Ada Chip Dalam Vaksin COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Erick Thohir Ungkap Ada Chip Dalam Vaksin COVID-19

Isi dari wawancara dalam video tersebut menceritakan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan AS dengan perusahaan swasta AS yakni Apiject Systems of America.

Harga Bahan Bangunan Melonjak, Polisi Bakal Tangkap Para Spekulan di NTT
Indonesia
Harga Bahan Bangunan Melonjak, Polisi Bakal Tangkap Para Spekulan di NTT

"Jika ada pemilik toko yang menjual bahan bangunan dengan harga tidak wajar saya perintahkan ditangkap," kata Kapolda NTT Lotharai.

Gempa Malang Tewaskan Enam Orang
Indonesia
Gempa Malang Tewaskan Enam Orang

Gempa magnitudo 6,1 di Malang, Jawa Timur berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan.

ICW Desak Dewas KPK Segera Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
ICW Desak Dewas KPK Segera Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

ICW meyakini, penggunaan helikopter mewah oleh Firli memenuhi unsur pelanggaran etik.

Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Rombongan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui berencana mendatangi Kantor Kemenkum HAM guna menyerahkan AD/ART baru hasil KLB

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI
Indonesia
Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

Pemerintah memandang tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai aksi terorisme.

Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat
Indonesia
Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat

Porsi itu dinilai tidak seimbang dengan materi substansi

DKI Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Dari Klaster Mudik
Indonesia
DKI Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Dari Klaster Mudik

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro.