Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MetahPutih.com - Pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural di KPK menuai beragam tanggapan.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berpendapat, pimpinan KPK seharusnya berempati pada kondisi bangsa lantaran orang miskin di Indonesia masih mencapai 20 jutaan. Apalagi, di saat masyarakat masih prihatin akibat pandemi COVID-19.

"Dan penambahan kemiskinan baru akibat COVID-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara disaat masyarakat masih prihatis seperti sekarang," kata Laode saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Baca Juga:

Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Laode pun mengingatkan kembali soal nilai-nilai luhur yang selama ini dipegang lembaga antirasuah, seperti independen dan sederhana.

“Walaupun status KPK menjadi ASN, tapi nilai-nilai luhur KPK seperti: independen dan sederhana tidak boleh ditinggalkan," ujarnya.

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Laode mengaku, pimpinan KPK periode 2015-2019 tidak pernah membahas soal pengadaan mobil dinas.

"Kami tidak pernah membahas tentang pengadaan mobil dinas buat pimpinan dan pejabat struktural," tutup dia.

Baca Juga:

Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas

Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui anggaran mobil dinas bagi pimpinan, Dewan Pengawas, hingga pejabat struktural KPK tahun 2021.

Berdasarkan informasi, mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar. Sementara untuk keempat Wakil Ketua KPK dianggarkan masing-masing Rp1 miliar dengan spesifikasi di atas 3.500 cc. (Pon)

Baca Juga:

Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya
Indonesia
Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya

Pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 sebesar Rp85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini telah terealisasi sebesar Rp41,17 triliun atau 48.13 persen.

Demokrat Versi KLB Sebut Belasan Pasal Bermasalah dalam AD/ART Kongres 2020
Indonesia
Demokrat Versi KLB Sebut Belasan Pasal Bermasalah dalam AD/ART Kongres 2020

Jubir Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) M Rahmad menduga ada belasan pasal bermasalah dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres 2020.

Kapolsek dan 11 Anggota Diciduk, Kompolnas Minta Kapolri Awasi Direktorat Narkoba
Indonesia
Kapolsek dan 11 Anggota Diciduk, Kompolnas Minta Kapolri Awasi Direktorat Narkoba

Sindikat narkoba kerap memberikan iming-iming dengan jumlah yang sangat besar kepada jajaran Direktorat Narkoba.

Polisi Tangkap Fredy Kusnadi Terkait Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Ibu Dino Patti
Indonesia
Polisi Tangkap Fredy Kusnadi Terkait Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Ibu Dino Patti

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menangkap Fredy Kusnadi alias FK terkait kasus mafia tanah yang dilaporkan keluarga Dino Patti Djalal.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Pakai Baju Baru untuk Lebaran di Solo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Pakai Baju Baru untuk Lebaran di Solo

“Baju baru broo….mau lebaran di solo….”

Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik
Indonesia
Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik

Tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan

KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Pemeriksaan terhadap Budiman Saleh merupakan penjadwalan ulang

IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas
Indonesia
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

Ketua KONI Tangsel Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah
Indonesia
Ketua KONI Tangsel Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah

Penetapan Rita sebagai tersangka merupakan hasil penyelidikan tim Pidsus, menyusul salah seorang rekannya yang bernama Suharyo selaku Bendahara Umum telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus serupa pada 4 Juni 2021 lalu.