Eks Pimpinan KPK bakal Laporkan Firli ke Polisi Eks pimpinan KPK saat menggelar aksi di Gedung KPK, Senin (10/4). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diduga membocorkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM yang kini sudah berada di tahap penyidikan.

Atas dugaan tersebut, sejumlah mantan pimpinan KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil akan melaporkan Firli ke polisi.

Baca Juga

Eks Pimpinan KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

"Selain melaporkan saudara Firli ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkannya ke aparat penegak hukum (lain)," kata eks Pimpinan KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/4).

Abraham menegaskan pelaporan dibuat karena pembocoran dokumen yang diduga dilakukan Firli merupakan bentuk pidana.

"Sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi," tegas dia.

Baca Juga

KPK Tepis Isu Pencopotan Brigjen Endar Terkait Kasus Formula E

Abraham dan dua eks Pimpinan KPK lainnya Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang juga telah melaporkan Firli ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Kita meminta dewan pengawas untuk objektif, tidak seperti masa lalu ketika memeriksa saudara Firli," ujar Abraham.

Jika Firli terbukti bersalah, Abraham meminta Dewas KPK bersikap tegas. Jangan sampai pemberian sanksi ringan seperti yang dilakukan Dewas KPK beberapa waktu lalu terulang.

"Segera memeriksa Firli dan menjatuhkan sanksi pencopotan pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Brigjen Endar Akui Akses Masuknya ke KPK Dimatikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Soroti Robohnya Atap Rusun Marunda
Indonesia
PSI Soroti Robohnya Atap Rusun Marunda

Ambruknya atap tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, PGI Sebut Langkah Mundur dan Keliru
Indonesia
BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, PGI Sebut Langkah Mundur dan Keliru

Kebijakan itu merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang diperjuangkan bersama paska Reformasi 1998.

DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda
Indonesia
DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan DKI untuk merevitalisasi Rusun Marunda. Sebab, Rusun Marunda sudah sejak tahun 2006 atau era Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos.

PKB Ungkap Alasan Cak Imin Tidak Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
PKB Ungkap Alasan Cak Imin Tidak Penuhi Panggilan KPK

Sebab, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut tengah menghadiri acara di Kalimantan Selatan (Kalsel).

[HOAKS atau FAKTA]: Pisang Busuk Mengandung Larva Lalat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pisang Busuk Mengandung Larva Lalat

Beredar postingan video di Facebook yang diklaim sebagai video pengamatan daging buah pisang dengan mikroskop yang mengandung larva lalat.

[HOAKS atau FAKTA]: Ancol Digulung Gelombang Tinggi 20 Meter
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ancol Digulung Gelombang Tinggi 20 Meter

Beredar sebuah video di Channel YouTube yang menginformasikan bahwa pantai Ancol tersapu gelombang setinggi 20 meter pada 10 Maret 2023.

Senangnya Warga Korban Erupsi Semeru Berlebaran di Hunian Anyar
Indonesia
Senangnya Warga Korban Erupsi Semeru Berlebaran di Hunian Anyar

Saat ini, sudah ada sekitar 1.833 KK telah dapat menempati hunian baru di tempat relokasi Bumi Semeru Damai

[HOAKS atau FAKTA]: Gedung DPR Rusak Parah Diamuk Mahasiswa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gedung DPR Rusak Parah Diamuk Mahasiswa

eredar unggahan video di media sosial Youtube yang menginformasikan bahwa gedung DPR RI diamuk mahasiswa sampai rusak parah karena menolak untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

 Mendagri Bolehkan Pemda Salurkan Bantuan Sosial Beras Pakai Dana APBD
Indonesia
Mendagri Bolehkan Pemda Salurkan Bantuan Sosial Beras Pakai Dana APBD

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), harga komoditas beras diketahui tengah mengalami kenaikan.

Anggota DPR Dukung Larangan Buka Bersama Pejabat Oleh Jokowi
Indonesia
Anggota DPR Dukung Larangan Buka Bersama Pejabat Oleh Jokowi

Saleh menilai larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan ASN bukan berarti mengurangi amalan dan aktivitas ibadah.