Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Foto: NDTV Merahputih.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohammad menyesalkan pelaksanaan Pemilu atau Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah yang telah membuat jumlah tertular COVID-19 di negara bagian tersebut meningkat.
"Sepatutnya PRN Sabah tidak diadakan," ujar pendiri Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang) tersebut melalui blog pribadinya seperti dikutip Antara, Senin (12/10).
Baca Juga:
Pemprov DKI Wajibkan Pesepeda Pakai Helm dan Masker
Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan Minggu (11/10) kasus COVID-19 di Sabah mencapai 488 yang semuanya merupakan kasus setempat.
"Sabah sudah ada PRN pada 2018. Warisan menang dan membentuk pemerintahan. Tetapi pemerintah pintu belakang pusat berhasrat menguasai Sabah juga melalui pintu belakang," beber dia.
Dia mengatakan Pemerintah Warisan terpaksa dibubarkan untuk adakan PRN.
"Maka menanglah duit, karena dia raja. Tapi biayanya tinggi. Bukan saja uang ringgit, tetapi juga serangan COVID-19. Dari Sabah berkembang ke Semenanjung. Kononnya menteri kebal tidak perlu karantina, malangnya COVID-19 tidak tahu menteri kebal," katanya.
Akibatnya, kasus COVID-19 meningkat 631 dalam sehari. "Dari negeri yang selamat Sabah jadi klaster beribu akan jadi korban, meninggal pun ada. Kata pemimpin tertinggi, kalau menang, Pemilu akan diadakan. Jangan mangkir janji. Adakan Pemilu biar ratusan ribu dijangkiti, biar lebih banyak mati," tulis Mahathir.
Baca Juga:
Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak
"Politik lebih utama dari prinsip dengan apa aku peduli dan aku dapat," tutup dia. (*)
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tolak 4.544 Permohonan SIKM
Penolakan karena tidak sesuai dengan persyaratan berdasarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020.
11 Titik Panas Karhutla Kepung Pesisir Riau
"Titik panas terbanyak ada di Kepulauan Meranti sebanyak tujuh titik, kemudian Rokan Hilir tiga titik serta Dumai satu titik panas," ujarnya
Pembahasan Omnibus Law Perlu Libatkan Publik Agar tak Picu Kegaduhan
"Supaya nanti ketika menjadi legal draft dia berkurang kontroversi. Hingga memudahkan DPR dalam melakukan penyusunan," jelas Boni
Jokowi Larang Mudik, Pengguna Bus Luar Kota di Jakarta Malah Meningkat
Peningkatan penumpang yang keluar Jakarta yakni bertujuan ke daerah Jawa Barat.
75 Tahun TNI, Begini Catatan Kontras
KontraS mendesak Jokowi, melalui kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merumuskan rancangan Peraturan Presiden Tugas TNI terkait terorisme secara cermat.
Ini Sektor yang Tetap Berjalan Selama Penerapan PSBB di Jakarta
PSBB berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di suatu daerah.
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik
Sejauh ini Pinangki telah diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan
PSBB transisi selama 14 hari ke depan, terhitung tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020.
Akademisi UI Nilai RUU Cipta Lapangan Kerja Untungkan UMKM
Pemerintah Indonesia sejak awal virus merebak pada awal Maret 2020 telah menyiapkan ancang-ancang dengan menyiapkan jaring pengaman sosial; mulai dari bantuan paket sembako, pelatihan hingga proyek padat karya.
Tertib, Ratusan Ojol Antre Semprotan Disinfektan Gratis di Pinggir Jalan
Penyemprotan disinfektan ini dilakukan tiap hari dengan menyisir tiga titik setiap harinya yang sering dilalui masyarakat. Mulai dari terminal, tempat ibadah dan lainnya sampai merata.
