Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno Bebas Bersyarat Raden Brotoseno (baju biru) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham) membenarkan terpidana kasus korupsi Raden Brotoseno telah menghirup udara bebas.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan, mantan polisi dan penyidik KPK itu telah bebas bersyarat sejak Februari 2020 silam.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia

Pembebasan bersyarat Brotoseno berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.

"Bahwa yang bersangkutan telah bebas bersyarat pada 15 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana serta pidana denda Rp300.000.000 subsidair 3 bulan telah habis dijalankan," kata Rika dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Ilustrasi. (Foto: MP/ditjenpas.go.id/
Ilustrasi. (Foto: MP/ditjenpas.go.id)

Rika menjelaskan, Brotoseno telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018.

"Selama menjalankan pembebasan bersyarat, yang bersangkutan berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara sebagai klien pemasyarakatan," ungkap Rika.

Baca Juga:

KPK Akan Ambil Alih Perkara Jaksa Pinangki Jika....

Diketahui, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri AKBP Raden Brotoseno divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima Rp1,9 miliar ditambah 5 tiket pesawat kelas bisnis Yogya-Jakarta senilai Rp10 juta terkait penundaan pemanggilan Dahlan Iskan dalam kasus korupsi cetak sawah.

Hakim menyatakan, Brotoseno terbukti menerima suap saat menyidik dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di Ketapang Kalimantan Barat dengan tersangka Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Upik Rosalinawasrin dan membutuhkan keterangan mantan menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi. (Pon)

Baca Juga:

Satu Pegawai dan Tahanan KPK Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga di 82 Kelurahan yang Dilalui Sungai Ciliwung Diminta Siaga
Indonesia
Warga di 82 Kelurahan yang Dilalui Sungai Ciliwung Diminta Siaga

Hal itu wajib dilakukan agar tidak terjadi penyumbatan aliran air yang mengakibatkan banjir

Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan
Indonesia
Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan

Pada prinsipnya semakin cepat omnibus law tersebut dirumuskan dan disahkan, semakin cepat pula bisa diberlakukan.

Istri Saefullah Minta Warga tidak Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka
Indonesia
Istri Saefullah Minta Warga tidak Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka

"Keluarga berpesan tidak perlu mengirim karangan bunga ke rumah duka," kata Anies

22 Persen Kepala Keluarga Indonesia Kesulitan Keuangan
Indonesia
22 Persen Kepala Keluarga Indonesia Kesulitan Keuangan

Aktivitas ekonomi yang terbatas juga mendorong pengangguran yang diperkirakan naik kisaran 3 sampai 5 juta orang

Catherine Wilson Rela Rogoh Kocek Jutaan Rupiah untuk Beli Narkoba
Indonesia
Catherine Wilson Rela Rogoh Kocek Jutaan Rupiah untuk Beli Narkoba

Sabu dibeli dari A yang masih jadi buron polisi.

 Mahasiswa Ditangkap Karena Provokasi Serang Kaum Kapitalis di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Mahasiswa Ditangkap Karena Provokasi Serang Kaum Kapitalis di Tengah Pandemi Corona

Berdasarkan keterangan para pelaku, motif mereka melakukan hal ini adalah karena tidak terima dengan kaum kapitalis dan sengaja memprovokasi masyarakat untuk melawan kaum kapitalis.

Pembebasan 30 Ribu Napi Masih Timbulkan 'Overcrowding'
Indonesia
Pembebasan 30 Ribu Napi Masih Timbulkan 'Overcrowding'

Komposisi narapidana kasus narkotika dalam rutan/lapas merupakan setengah dari penghuni total

DPRD DKI Minta SKPD Koordinasi dengan Baik Atasi Banjir di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Minta SKPD Koordinasi dengan Baik Atasi Banjir di Jakarta

DPRD DKI minta terus digencarkan evaluasi berkala untuk penangulangan banjir.

Kasus "Joker" Anies Bakal Dilakukan Gelar Perkara, Ade Armando Jadi Tersangka?
Indonesia
Kasus "Joker" Anies Bakal Dilakukan Gelar Perkara, Ade Armando Jadi Tersangka?

Polisi bakal melakukan gelar perkara atas kasus meme Joker Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Tunjuk Gumilar Jadi Plt Kepala Dinas Parekraf
Indonesia
Anies Tunjuk Gumilar Jadi Plt Kepala Dinas Parekraf

Pimpinan Dinas Parekraf pun kosong dan Gubernur Anies Baswedan harus menunjuk pengganti sebagai plt dahulu agar tak pincang.