MerahPutih.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju disebut menggunakan safe house untuk melancarkan transaksi suapnya.
Hal itu diungkap jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK saat membacakan surat dakwaan kasus suap pengurusan perkara dengan terdakwa eks penyidik asal Polri tersebut.
"Terdakwa juga mencari lokasi (safe house) guna tempat bertemu terdakwa dengan Maskur Husain dan pihak lain untuk melakukan serah-terima uang," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/9).
Baca Juga:
Eks Penyidik KPK AKP Robin Didakwa Terima Duit Rp 11,5 Miliar
Selain diterima secara langsung, Robin juga disebut menerima uang melalui rekening. Penerimaan suap itu disebut terjadi sejak Juli 2020 hingga April 2021.
Jaksa KPK menyatakan, uang suap diterima Robin melalui rekening Riefka Amalia, yang merupakan adik dari kekasih Robin.
"Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, Riefka Amalia (adik dari teman wanita terdakwa) membuka rekening tabungan BCA atas permintaan dan demi kepentingan terdakwa atas nama Riefka Amalia. Kartu ATM rekening tersebut dipegang terdakwa," tutur jaksa.
Jaksa KPK mendakwa Robin bersama-sama advokat asal Medan, Maskur Husain menerima uang suap Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu dari lima pihak beperkara di lembaga antirasuah.
Jaksa merinci uang yang diterima Robin bersama Maskur Husain. Adapun rinciannya yakni, dari Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000; Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan politikus Partai Golkar Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000; Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507.390.000; Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000; mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000.
Baca Juga:
KPK Panggil 2 Pegawai Pemprov Banten Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
Untuk mata uang dolar AS, yaitu 36 ribu, bila dikurskan sekitar Rp513.297.001. Dengan demikian, total uang yang diterima Robin dan Maskur Husain total sekitar Rp 11.538.374.001.
Atas perbuatannya, Robin didakwa melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 11 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)
Baca Juga:
KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK
