Eks Pejabat Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Divonis 8 Tahun Penjara Ilustrasi Garuda Indonesia. (Foto: KPK).

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap eks Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno.

Hakim menyatakan Hadinoto terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Selain itu, Hadinoto juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy

"Mengadili, menyatakan terdakwa Hadinoto Soedigno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Rosmina saat membacakan amar putusan terhadap Hadinoto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/6).

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Hadinoto dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah USD 2.302.974,08 dan sejumlah EUR 477.560 atau setara dengan SGD 3.771.637,58.

Apabila Hadinoto tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita. Bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Hadinoto akan dihukum pidana badan selama empat tahun.

Pesawat Garuda
Pesawat Garuda. (Foto: MP/Rizky).

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Hadinoto lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Hadinoto Soedigno divonis 12 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan kurungan.Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Hadinoto,

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan Hadinoto memperburuk citra Indonesia di mata asing dalam mengelola bisnis penerbangan yang bertaraf internasional.

Hal ini lantaran PT Garuda Indonesia merupakan BUMN bidang penerbangan yang menjadi kebanggan bangsa Indonesia yang melekat lambang negara yang seharusnya dapat mengharumkan nama bangsa, tidak hanya tingkat nasional tapi juga internasional.

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

"Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap BUMN dalam bidang penerbangan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia yang melekat pada lambang negara yang seharusnya dapat mengharumkan nama bangsa, tidak hanya tingkat nasional tapi juga internasional, namun terdakwa memperburuk citra Indonesia di mata asing dalam mengelola bisnis penerbangan yang bertaraf internasional," katanya.

Selain itu, Hadinoto juga tidak mengakui perbuatannya. Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Hadinoto belum pernah dihukum dalam perkara lain. "Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan," kata Hakim. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gaji Staf Ahli di Perusahaan BUMN Dibatasi Rp50 Juta
Lainnya
Gaji Staf Ahli di Perusahaan BUMN Dibatasi Rp50 Juta

Selain gaji, Kementerian BUMN membatasi jumlah staf ahli serta dilarang rangkap jabatan serta mendapatkan honorarium lain.

Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas
Indonesia
Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

"Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," ujarnya.

Cuma Lolos Sendiri, Tuty Kusumawati Gagal Jadi Deputi Gubernur DKI
Indonesia
Cuma Lolos Sendiri, Tuty Kusumawati Gagal Jadi Deputi Gubernur DKI

Tuty Kusumawati harus menelan pil pahit gagal menjadi Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja
Indonesia
Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.

PDIP Kritik Sepeda Non Lipat Masuk MRT, Wagub: Tidak akan Ganggu
Indonesia
PDIP Kritik Sepeda Non Lipat Masuk MRT, Wagub: Tidak akan Ganggu

"Jadi sekali lagi pengguna MRT tidak akan terganggu ya," ujar Riza di Jakarta, Jumat (26/3).

Buntut Kasus Mimpi 'Bertemu' Rasulullah, Haikal Hasan Bakal Diklarifikasi Penyidik
Indonesia
Buntut Kasus Mimpi 'Bertemu' Rasulullah, Haikal Hasan Bakal Diklarifikasi Penyidik

Haikal diminta menemui Kompol I Made Redi Hartana dan Aiptu Joko Waluyo

Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga Jumat (29/1).

THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun
Indonesia
THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun

"Saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli," kata Airlangga.

36 Teroris Terlibat Penyerangan Bom Bunuh Diri di Katedral Makasar
Indonesia
ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan
Indonesia
ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.