Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT,  Ya Jangan Korupsi Mantan pegawai KPK, Novel Baswedan bersama sejumlah rekannya melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Keresahan Bupati Banyumas Achmad Husein yang takut terjaring OTT oleh KPK mendapatkan tenggapan dari eks pegawai KPK, Tata Khoiriyah. Tata dengan tegas menyarankan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi jika tidak mau terjerat OTT.

"Seharusnya, kalau takut di OTT KPK, ya jangan korupsi. Bekerja dengan baik, amanah, sesuai prosedur, transparan, kan gak bakalan kena OTT. Apakah contoh OTT dari sebelumnya tidak menjadi pembelajaran yang baik buat masing-masing?, kata Tata pada cuitannya di Twitter @tatakhoiriyah, Senin (15/11)

Baca Juga

Hari Ini Penyidik KPK Bertolak ke Tangerang Periksa Eks Bupati Kukar

Hal senada juga diungkapkan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Novel menjelaskan mengenai delik pidana yang biasanya dijerat melalui OTT yakni suap. Dia menyebut OTT dilaksanakan apabila praktik suap sudah terjadi dan ada persetujuan kedua belah pihak.

"OTT selalu terkait dengan perbuatan Korupsi delik Suap. Suap itu dalam UU Tipikor disebut menerima hadiah/janji). Artinya setuju untuk menerima (menerima janji) sudah merupakan pidana selesai," kata Novel di Twitternya @nazaqistsha.

Sehingga, lanjut Novel, apabila petugas KPK mau melakukan OTT tinggal lihat di lapangan, apakah pejabat tersebut mau berbuat suap atau tidak.

Novel menegaskan, jika sebelum OTT dibertahukan terlebih dahulu, itu namanya adalah menbocorkan operasi senyap

"Kalo diberi tahu dulu, itu bocorkan OTT. Takut kena OTT? Ya jangan terima suap," pungkas Novel.

Diketahui, dalam cuplikan video yang viral tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein meminta KPK memanggil kepala daerah yang melakukan kesalahan terlebih dulu, alih-alih melakukan OTT.

“Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak,” ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik itu.

Menuai respons beragam dari warganet, Achmad Husein lantas mengklarifikasi cuplikan video melalui akun Instagram @ir_achmadhusein.

Menurutnya, kabupaten yang kepala daerahnya pernah di-OTT berujung pada lambatnya kemajuan daerah. Sebab, kata Husein, ada ketakutan untuk berinovasi, suasananya mencekam, ketakutan meski tidak korupsi.

“Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu lima kali lipat,” ujarnya. (*)

Baca Juga

Respons KPK soal Permintaan Bupati Banyumas yang Minta 'Dipanggil Sebelum OTT'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementan Pastikan Ternak Beredar Hanya dari Zona Hijau PMK
Indonesia
Kementan Pastikan Ternak Beredar Hanya dari Zona Hijau PMK

Indonesia dilanda wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di tengah kebutuhan hewan ternak tinggi pada Hari Raya Idul Adha.

Indonesia Ajak Asean Dukung Agenda G20
Indonesia
Indonesia Ajak Asean Dukung Agenda G20

Kementerian Kominfo menjadi pemimpin dalam Digital Economy Working Group (DEWG), menyoroti upaya bersama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menangani pandemi COVID-19

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Pedagang Kaki Lima dan Nelayan Dapat Rp 600 Ribu
Indonesia
Tangani Kemiskinan Ekstrem, Pedagang Kaki Lima dan Nelayan Dapat Rp 600 Ribu

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0 persen di tahun 2024.

Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
Indonesia
Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

pengumuman resmi tentang pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 1 - 14 Agustus 2022 akan disampaikan pada Jumat 29 Juli 2022 mendatang.

DPR Minta Penjelasan Kemensos Perkara Temuan Beras Terkubur di Depok
Indonesia
DPR Minta Penjelasan Kemensos Perkara Temuan Beras Terkubur di Depok

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait temuan puluhan karung beras bantuan sosial tahun 2020 bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, terkubur di tanah.

La Nyalla: Hegemoni Parpol Begitu Besar Tentukan Arah Perjalanan Bangsa
Indonesia
La Nyalla: Hegemoni Parpol Begitu Besar Tentukan Arah Perjalanan Bangsa

"Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya mereka yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat. Elemen-elemen non-partisan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan peran. Juga DPD RI sebagai wakil daerah," katanya.

Kasus Ade Yasin, KPK Geledah Dua Rumah di Bandung
Indonesia
Kasus Ade Yasin, KPK Geledah Dua Rumah di Bandung

Tim penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di dua lokasi di Bandung terkait kasus Ade Yasin.

Belajar dari Youtube, Coki Pardede Disebut Pakai Narkoba Lewat Dubur
Indonesia
Belajar dari Youtube, Coki Pardede Disebut Pakai Narkoba Lewat Dubur

Komika itu mengkonsumsi sabu dengan cara dilarutkan dengan air panas.

3,6 juta Orang Diperkirakan Sudah Tinggalkan Jakarta
Indonesia
3,6 juta Orang Diperkirakan Sudah Tinggalkan Jakarta

Sekitar 3,6 juta orang telah meninggalkan Jakarta dengan kendaraan roda empat untuk mudik merayakan Lebaran 1443 Hijriah.

Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia
Indonesia
Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia

“Tentunya akan lebih bijak apabila pelapor kasus ini yakni Luhut Binsar Panjaitan bersedia mencabut laporannya dan menggunakan sarana media lain untuk membela dirinya atau menyampaikan penjelasannya,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (21/3).