Eks Mentan Amran Sulaiman Mangkir dari Panggilan KPK Logo KPK. (AntaraBenardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Amran batal diperiksa lantaran mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik KPK, Rabu (17/11). Amran sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Tiran Indonesia.

"Amran Sulaiman, Direktur PT Tiran Indonesia, pemeriksaannya dijadwalkan ulang sesuai dengan konfirmasi yang telah disampaikan yang bersangkutan kepada tim penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (17/11).

Baca Juga:

KPK Garap Eks Mentan Amran Sulaiman Terkait Korupsi Tambang Nikel

Meski demikian, Ipi menyatakan, dua saksi lainnya hadir pada pemeriksaan hari ini. Keduanya yakni Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri Bisman dan pihak swasta Andi Ady Aksar Armansya.

Ipi mengatakan, Bisman dan Ady telah diperiksa penyidik di Mapolda Sulawesi Tenggara. Tim penyidik mendalami keterangan keduanya untuk melemgkapi berkas perkara tersangka Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

"Kepada keduanya, tim penyidik mengonfirmasi terkait antara lain pengalaman saksi dalam mengurus IUP (izin usaha pertambangan) di Kabupaten Konawe Utara," ujarnya.

Baca Juga:

Mentan Amran Sulaiman Lolos dari Reshuffle Kabinet?

Untuk diketahui, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Eks Bupati Konawe Utara itu diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara untuk dua periode 2007-2009 dan 2011-2016.

Dalam kasus ini, ia diduga memberikan izin pertambangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Politisi Partai Demokrat itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, Aswad juga diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Uang itu diterima Aswad saat menjadi pejabat bupati Konawe Utara 2007-2009.

Atas kasus dugaan suap ini, Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Bakal Periksa Mentan Amran Terkait Kasus Alsintan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tambah Lagi, Kasus COVID-19 Melonjak hingga 46.843 Hari Ini
Indonesia
Tambah Lagi, Kasus COVID-19 Melonjak hingga 46.843 Hari Ini

Peningkatan COVID-19 akibat penyebaran varian Omicron semakin tinggi.

Kapolda Metro Jaya Beri Ultimatum: Tempat Hiburan Malam yang Bandel Langsung Disegel
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Beri Ultimatum: Tempat Hiburan Malam yang Bandel Langsung Disegel

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta anak buahnya untuk menindak tegas tempat hiburan malam yang masih melanggar protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Unduh Aplikasi MyPertamina Dapat Uang Tak Terbatas
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Unduh Aplikasi MyPertamina Dapat Uang Tak Terbatas

Ada aplikasi tidak resmi yang tengah beredar di masyarakat.

Pandangan Pemerhati Budaya UNS Solo Terkait Fenomena Artis Adopsi Boneka Arwah
Indonesia
Pandangan Pemerhati Budaya UNS Solo Terkait Fenomena Artis Adopsi Boneka Arwah

Mengadopsi boneka arwah atau spirit doll sebagai anak yang dilakukan sejumlah artis jadi sorotan publik.

Pintu Ibadah Umrah Kembali Dibuka, Pemerintah Diminta Lakukan Persiapan Matang
Indonesia
Pintu Ibadah Umrah Kembali Dibuka, Pemerintah Diminta Lakukan Persiapan Matang

Arab Saudi memutuskan telah membuka kembali ibadah umrah untuk jamaah asal Indonesia.

Jokowi Kecewa Belanja Kementerian dan Pemda Didominasi Produk Impor
Indonesia
Jokowi Kecewa Belanja Kementerian dan Pemda Didominasi Produk Impor

Jokowi merasa kecewa karena belanja pemerintah pusat, baik kementerian/lembaga tinggi hingga pemerintah daerah masih didominasi oleh produk impor.

Pamor Jawa Tengah Meningkat Usai Sukses Laksanakan Satu Pertemuan G20
Indonesia
Pamor Jawa Tengah Meningkat Usai Sukses Laksanakan Satu Pertemuan G20

Sejumlah pejabat kepolisian secara resmi melaksanakan asistensi pengamanan dari awal kegiatan hingga kepulangan rombongan pada Jumat (1/4).

Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis
Indonesia
Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya berharap kasus ini harus dijadikan evaluasi pemerintah, terutama aparat keamanan agar selalu mengutamakan cara yang persuasif dan humanis.

Cerita Keluarga Nakes tentang Monumen Pejuang COVID-19
Indonesia
Cerita Keluarga Nakes tentang Monumen Pejuang COVID-19

Rohaetin terkonfirmasi positif COVID-19 ketika ia mulai melahirkan

Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok
Indonesia
Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok

Saat ini, terduga pelaku juga berhasil ditangkap