Eks Mensos Juliari Segera Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Bantuan Sosial Juliari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dengan demikian, Juliari bakal segera menjalani vonis 12 tahun pidana penjara atas perkara suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Baca Juga

Juliari Dipastikan Tidak Ajukan Banding Vonis 12 Tahun Penjara

"Informasi dari kepaniteraan PN Jakarta Pusat, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Banding," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/8).

KPK juga memutuskan tidak mengajukan banding. Hal ini karena KPK menilai analisis yuridis jaksa KPK telah diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dan seluruh amar tuntutan telah pula dikabulkan.

"Maka KPK juga tidak lakukan upaya hukum banding," ujar Ali.

Terdakwa Korupsi Bansos Juliari. (Foto: Antara)
Terdakwa Korupsi Bansos Juliari. (Foto: Antara)

Dengan demikian, perkara suap bansos dengan terdakwa Juliari Batubara telah berkekuatan hukum tetap.

Ali mengatakan, setelah menerima salinan petikan putusan, jaksa penuntut akan segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor untuk mengeksekusi putusan, termasuk menjebloskan Juliari ke lembaga pemasyarakatan.

"Berikutnya, setelah tim JPU memperoleh salinan petikan putusan maka segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor KPK untuk pelaksanaan eksekusinya," ujar Ali. (Pon)

Baca Juga

Eks Mensos Juliari Batubara Dinilai Pantas Dihukum Seumur Hidup dan Dimiskinkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kalapas Cipinang Bantah Dugaan Praktik Jual Beli Kamar Tahanan
Indonesia
Kalapas Cipinang Bantah Dugaan Praktik Jual Beli Kamar Tahanan

Praktik jual beli kamar bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemerintah Targetkan Vaksinasi 70 Juta Orang Tercapai Pada September 2021
Indonesia
Pemerintah Targetkan Vaksinasi 70 Juta Orang Tercapai Pada September 2021

Pemerintah Indonesia menargetkan 70 juta warga tervaksinasi COVID-19 pada September 2021.

Sebelum Resmi Ditahan, Ferdinand Hutahaean Enggak Mau Tanda Tangan
Indonesia
Sebelum Resmi Ditahan, Ferdinand Hutahaean Enggak Mau Tanda Tangan

Tapi ketika penahanan beliau menandatangani

Pemkot Solo dan Yogyakarta Sepakat Gelar Dua Event Besar
Indonesia
Pemkot Solo dan Yogyakarta Sepakat Gelar Dua Event Besar

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, telah resmi menjalin kerja sama empat sektor yakni, pariwisata, kebudayaan, transportasi, dan ekonomi dengan Pemkot Yogyakarta.

Mensesneg Dicecar Komisi II DPR RI Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode
Indonesia
Mensesneg Dicecar Komisi II DPR RI Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/4). Dalam raker tersebut, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus mempertanyakan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode, ke Mensesneg Pratikno.

Jakarta Segera Mulai Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun
Indonesia
Jakarta Segera Mulai Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun

Hingga Jumat (11/12) , vaksinasi dengan dosis ketiga sudah mencapai 1.250.506 orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 208.265.720 orang divaksinasi dengan vaksin COVID-19.

Pimpinan Komisi III Setuju Koruptor Dihukum Mati, Asal...
Indonesia
Pimpinan Komisi III Setuju Koruptor Dihukum Mati, Asal...

Hal yang penting juga adalah efektif atau tidaknya hukuman mati

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada
Indonesia
Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Fraksi PSI DPRD DKI menilai temuan 25 klaster penyebaran COVID-19 berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan patut diwaspadai.

Wagub DKI Minta Semua Pihak tak Timbun Tabung Oksigen
Indonesia
Wagub DKI Minta Semua Pihak tak Timbun Tabung Oksigen

"Jadi, sekali lagi mohon kerja samanya seluruh masyarakat," ucap Riza di Jakarta, Jumat (9/7).

DPR Sebut Sudah Ingatkan OJK Soal Pinjol Ilegal, tapi Diam Saja
Indonesia
DPR Sebut Sudah Ingatkan OJK Soal Pinjol Ilegal, tapi Diam Saja

Anggota DPR Vera Febyanthy meminta OJK melindungi konsumen dan menjaga nama baik industri keuangan non-bank.