Eks Mensos Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Eks Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 32,48 miliar dari pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Menyatakan terdakwa Juliari P Batubara telah terbukti secara sah dengan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata hakim M Damis saat membacakan amar putusan, Senin (23/8).

Baca Juga:

4 Alasan ICW Tantang Hakim Vonis Bui Seumur Hidup Eks Mensos Juliari

Juliari juga dijatuhi hukuman uang pengganti sejumlah Rp 14,59 miliar. Apabila Juliari tidak membayar uang pengganti dalam kurun satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi, Juliari akan diganjar pidana badan selama dua tahun.

Hakim pun memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun, setelah Juliari selesai menjalani pidana pokok.

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5-3-2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5-3-2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

Uang suap sebesar Rp 32,48 miliar itu diterima Juliari dari sejumlah pihak. Sebanyak Rp 1,28 miliar diterima dari Harry van Sidabukke, Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar M, dan Rp 29,25 miliar dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap Juliari hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Juliari dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hakim juga menilai Juliari berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat kondisi darurat pandemi COVID-19.

"Ibarat melempar batu sembunyi tangan," kata hakim.

Baca Juga:

Hari ini, Mantan Mensos Juliari Jalani Sidang Putusan Kasus Bansos

Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Juliari belum pernah dihukum.

Atas perbuatannya Juliari dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Maki Berharap Terdakwa Korupsi Bansos Juliari Dihukum Berat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selebgram Rachel Vennya Dicecar Belasan Pertanyaan Soal Pelat Nopol
Indonesia
Selebgram Rachel Vennya Dicecar Belasan Pertanyaan Soal Pelat Nopol

Ia diperiksa terkait kasus dugaan kepemilikan kendaraan yang tidak sesuai dengan registrasi dan identifikasi pada surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Varian COVID-19 Delta Sudah Masuk Merauke
Indonesia
Varian COVID-19 Delta Sudah Masuk Merauke

Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota untuk fokus kepada penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan akibat varian delta.

Surabaya Izinkan Resepsi Pernikahan Ala Layanan Restoran Fast Food
Indonesia
Surabaya Izinkan Resepsi Pernikahan Ala Layanan Restoran Fast Food

Dengan format tersebut, Satgas COVID-19 Surabaya akan mampu meminimalisir masyarakat untuk membuka maskernya saat beraktifitas di luar.

Kemenkeu Klaim Sudah Kucurkan Rp 2,9 Triliun Buat Nakes
Indonesia
Kemenkeu Klaim Sudah Kucurkan Rp 2,9 Triliun Buat Nakes

Selain itu, santunan kematian juga telah dibayarkan sebesar Rp 49,8 miliar kepada 166 nakes pusat.

Mudik Dilarang, Polisi Tetap Gelar Operasi Ketupat
Indonesia
Mudik Dilarang, Polisi Tetap Gelar Operasi Ketupat

Dalam Rapat Persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021, pemerintah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran tahun 2021.

Polisi Jamin Stok Oksigen di Rumah Sakit di Soloraya Aman
Indonesia
Polisi Jamin Stok Oksigen di Rumah Sakit di Soloraya Aman

Tingginya permintaan oksigen ini mengakibatkan persediaan oksigen sempat menipis

Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda
Indonesia
Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda

Pemprov DKI Jakarta segera melakukan edukasi kepada pengelola gedung perkantoran untuk menyediakan parkir khusus sepeda.

Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20
Indonesia
Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Sherpa Track G20 membahas isu ekonomi non-keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit
Indonesia
Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua.

Pemasukan Cukai Tinggi, Industri Olahan Tembakau Diusulkan Dapat Insentif
Indonesia
Pemasukan Cukai Tinggi, Industri Olahan Tembakau Diusulkan Dapat Insentif

Saat ini, produk-produk HPTL dikenakan sistem tarif cukai persentase (ad valorem) sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).