Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui Eks Menpora Imam Nahrawi (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk KONI.

"Menjatuhkan Imam Nahrawi pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,154,238,82. Jika Imam tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Tak hanya itu, hakim juga mencabut hak politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu untuk dipilih sebagai jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dijatuhkan setelah Imam menjalani pidana pokok.

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Mantan Menpora Imam Nahrawi, terdakwa perkara suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Mantan Menpora Imam Nahrawi, terdakwa perkara suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jaksa juga meyakini Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.

Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Imam dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Imam yang juga pimpinan tertinggi dalam kementerian seharusnya menjadi panutan.

"Terdakwa selama persidangan berupaya untuk menutupi perbuatannya dengan cara tidak mengakuinya," kata Hakim Rosmina.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Imam dinilai berlaku sopan di persidangan, selaku kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil dan terdakwa belum pernah dihukum.

Baca Juga

Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui

Imam diyakini melanggar, Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Minta Pemprov DKI Gencarkan Sosialisasi Larangan Kantong Plastik
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Gencarkan Sosialisasi Larangan Kantong Plastik

Pandapotan juga menyoroti soal penjualan kantong kantor plastik di swalayan-swalayan

Anak Buah Anies Klaim Tak Ada Warga Gelar Lomba 17-an di Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Klaim Tak Ada Warga Gelar Lomba 17-an di Jakarta

Seruan Gubernur menjadi seruan yang disadari oleh masyarakat

Setelah Solo, Giliran APBD Pontianak Kolaps Gegara COVID-19
Indonesia
Setelah Solo, Giliran APBD Pontianak Kolaps Gegara COVID-19

Ia menjelaskan, salah satunya upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak dalam mengatasi defisit anggaran tersebut, yakni melakukan penghematan

Cegah COVID-19, Hotel JHL Solitaire Lakukan Disinfeksi
Foto
Cegah COVID-19, Hotel JHL Solitaire Lakukan Disinfeksi

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan untuk mensterilisasikan area dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19) di hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten

[HOAKS atau FAKTA]: Sekjen Kemenkes Ajak Masyarakat Berdiskusi soal COVID Lewat Grup WA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sekjen Kemenkes Ajak Masyarakat Berdiskusi soal COVID Lewat Grup WA

Pesan berantai tersebut berisikan ajakan bergabung grup diskusi daring di WhatsApp tentang COVID-19.

KPK Tunggu Audit BPK Soal Dugaan Korupsi di Asabri
Indonesia
KPK Tunggu Audit BPK Soal Dugaan Korupsi di Asabri

KPK saat ini tengah menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi tersebut

JHL Group Sumbangkan 10 Ton Beras ke NTB, Kapolda Ucapkan Terima Kasih
Indonesia
JHL Group Sumbangkan 10 Ton Beras ke NTB, Kapolda Ucapkan Terima Kasih

Kami akan salurkan ke warga-warga di NTB yang dalam pandemi COVID-19 perekonomiannya terdampak

Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi, Ketua DPC PDIP Benarkan Keduanya Diundang ke DPD
Indonesia
Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi, Ketua DPC PDIP Benarkan Keduanya Diundang ke DPD

"Besok (Jumat) itu yang diundang untuk hadir di DPD PDIP Jawa Tengah Gibran dan Teguh. Keduanya diminta datang saat pengumuman rekomendasi," ujar Rudy

Operasi Militer COVID-19 Penyelamatan Suku Yanomami
Dunia
Operasi Militer COVID-19 Penyelamatan Suku Yanomami

Suku Yanomami merupakan masyarakat adat Amazon yang terisolasi dan tinggal di perbatasan dengan Venezuela

KPK Kecewa MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud
Indonesia
KPK Kecewa MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud

KPK mempersoalkan putusan MA itu