Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui Eks Menpora Imam Nahrawi (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk KONI.

"Menjatuhkan Imam Nahrawi pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,154,238,82. Jika Imam tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Tak hanya itu, hakim juga mencabut hak politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu untuk dipilih sebagai jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dijatuhkan setelah Imam menjalani pidana pokok.

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Mantan Menpora Imam Nahrawi, terdakwa perkara suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Mantan Menpora Imam Nahrawi, terdakwa perkara suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jaksa juga meyakini Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.

Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Imam dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Imam yang juga pimpinan tertinggi dalam kementerian seharusnya menjadi panutan.

"Terdakwa selama persidangan berupaya untuk menutupi perbuatannya dengan cara tidak mengakuinya," kata Hakim Rosmina.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Imam dinilai berlaku sopan di persidangan, selaku kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil dan terdakwa belum pernah dihukum.

Baca Juga

Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui

Imam diyakini melanggar, Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lurah Petamburan Langsung Isolasi Mandiri
Indonesia
Lurah Petamburan Langsung Isolasi Mandiri

Setiyanto diketahui pada Selasa (17/11) pagi mendapatkan hasil tes cepat swab antigen positif

Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal
Indonesia
Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal

Periksa Kapolresta Malang Dugaan Kasus Rasisme, Propam Polri Cari Bukti Pelanggaran Etik
Indonesia
Periksa Kapolresta Malang Dugaan Kasus Rasisme, Propam Polri Cari Bukti Pelanggaran Etik

Propam Polri masih mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Leonardus dalam perkara ini. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan.

Alasan Polisi Tembak Mati Terduga Teroris Sukoharjo
Indonesia
Alasan Polisi Tembak Mati Terduga Teroris Sukoharjo

Pria berusia 22 tahun itu sempat dirawat 24 jam di RS Bhayangkara dan RSUP dr Kariadi Semarang

Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil
Indonesia
Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil

Upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.

Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK
Indonesia
Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK

Tim penindakan KPK menangkap Ismunandar beserta sang istri dan Kepala Bapeda Kutai Timur di sebuah hotel di Jakarta.

Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Lanjut, FPI: Pengalihan Isu
Indonesia
Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Lanjut, FPI: Pengalihan Isu

Ia bakalan menghadapi keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Salatan

Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK
Indonesia
Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK

Setidaknya, ada tiga laporan dari masyarakat terkait dengan perusahaan pelat merah itu

Dituding Politik Uang dan Anak PKI, Gibran: Saya Fokus Blusukan
Indonesia
Dituding Politik Uang dan Anak PKI, Gibran: Saya Fokus Blusukan

Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso mendapatkan hujatan dari netizen yang menuding putra sulung Presiden Jokowi telah melakukan money politic saat kampanye di Solo.

Benyamin Davnie Jadi Sasaran Kritik saat Debat Cawalkot Tangsel
Indonesia
Benyamin Davnie Jadi Sasaran Kritik saat Debat Cawalkot Tangsel

Menurut Benyamin, dia sebagai calon petahana sudah berupaya mengatasi pandemi COVID-19 di Tangsel secara maksimal.