Eks Menkes Siti Fadilah Ingin Bantu Pemerintah Usai Bebas dari Penjara Terdakwa kasus korupsi alat kesehatan Siti Fadilah Supari membacakan pledoi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/6). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari telah menghirup udara bebas pada Sabtu (31/10). Siti bebas dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah menjalani hukuman 4 tahun penjara atas perkara korupsi proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2005.

Achmad Cholidin, Pengacara Siti mengungkapkan bahwa Siti ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menangani penyebaran COVID-19.

Baca Juga

Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu

"Terlebih saat pandemik ini, akan menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya kepada pemerintah dalam menangani virus corona baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan," kata Cholidin kepada wartawan, Minggu (1/11).

Meski begitu, kata Cholidin, sebelum membantu pemerintah memberantas COVID-19, Siti terlebih dahulu mau meluangkan waktunya bersama keluarga.

"Ibu masih ingin istirahat, bertemu anak, cucu dan keluarga, setelah itu Ibu akan concern sebagai dosen dan peneliti," ujarnya.

Siti Fadilah Supari menyeka air mata dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/6). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Diketahui, Siti Fadilah dijatuhi hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 16 Juni 2017.

Majelis Hakim menyatakan Siti Fadilah terbukti bersalah telah menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Siti menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp5,7 miliar.

Baca Juga

Kabiro Humas MA Abdullah Meninggal Dunia

Vonis yang dijatuhi Majelis Hakim lebih ringnan ketimbang tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut agar Siti Fadilah dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Siti tak mengajukan banding atas putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi jaksa eksekutor KPK. Pada 2018, Siti Fadilah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun ditolak Mahkamah Agung. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klarifikasi William PSI soal Minta Kenaikan Dana Partai di Tengah Pandemi
Indonesia
Klarifikasi William PSI soal Minta Kenaikan Dana Partai di Tengah Pandemi

Anggota Komisi A DPRD ini mengatakan potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat.

Kasus Asabri, Kejagung Sita 7,36 Hektar Lahan Milik Benny Tjokro di Batam
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Sita 7,36 Hektar Lahan Milik Benny Tjokro di Batam

Kejagung menyita tanah seluas 7.360 meter persegi atau 7,36 hektare lahan diduga milik Benny Tjokro di Batam.

Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar

Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut atas kewajiban perusahaan

MAKI Laporkan Jaksa yang Temui Djoko Tjandra ke Komjak
Indonesia
MAKI Laporkan Jaksa yang Temui Djoko Tjandra ke Komjak

Adapun bukti yang akan diserahkan Boyamin kepada Komisi Kejaksaan berupa foto-foto

Lapan Simpulkan Dentuman di Buleleng Akibat Meteor Besar Jatuh Mirip Bone
Indonesia
Lapan Simpulkan Dentuman di Buleleng Akibat Meteor Besar Jatuh Mirip Bone

Meteor itu menimbulkan gelombang kejut yang terdengar sebagai ledakan

Kapolda Metro Berikan Rompi Khusus untuk Jurnalis
Indonesia
Kapolda Metro Berikan Rompi Khusus untuk Jurnalis

Nana menuturkan, rompi ini diberikan mengingat sebelumnya ada beberapa wartawan yang diamankan.

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana

KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor dan Rumah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor dan Rumah Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penggeledahan di empat lokasi pada Rabu (28/4).

Survei NSN: PDIP dan PSI Kuasai DKI Jika Pemilu Digelar Saat Ini
Indonesia
Survei NSN: PDIP dan PSI Kuasai DKI Jika Pemilu Digelar Saat Ini

PSI sejak menduduki kursi di DPRD DKI Jakarta menyedot perhatian publik di ibukota dan secara nasional

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.