Eks Legislator Golkar Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Bui Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/11). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso dituntut ‎tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa meyakini Bowo menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan sebagai anggota DPR. Suap dan gratifikasi itu disebut jaksa diterima eks anggota Komisi VI DPR itu bersama-sama den‎gan anak buahnya, Indung Andriani.

Baca Juga

Bowo Sidik Juga Didakwa Terima Suap Rp300 Juta dari Dirut PT Ardila Insan Sejahtera

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama sama," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/11).

Jaksa juga menuntut agar Bowo membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Bowo akan disita dan dilelang.

Sidang Bowo Sidik Pangarso di Tipikor. (MP/Ponco Sulaksono)
Sidang Bowo Sidik Pangarso di Tipikor. (MP/Ponco Sulaksono)

"Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," ujar jaksa.

Dalam pertimbangan jaksa, untuk hal yang memberatkan Bowo dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Orang Kepercayaan Bowo Sidik Dituntut 4 Tahun Penjara

Sementara pertimbangan yang meringankan yakni, Bowo bersikap kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya, ‎mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, sudah mengembalikan sebagian besar uang suap yang diterimanya, serta belum pernah dihukum.

Sebelumnya, Bowo Sidik didakwa telah menerima suap sebesar 163.733 dolar Amerika Serikat dan Rp311 juta dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono dan anak buahnya, Asty Winasty.

Uang itu diberikan kepada Bowo dengan tujuan agar PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Bowo Pangarso juga didakwa menerima suap lainnya yakni sebesar Rp300 juta dari Direktur Utama (Dirut) PT Ardila Insan Sejahtera (AIS), Lamidi Jimat.

Atas perbuatannya tersebut, Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang‎ pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga

Bowo Sidik Didakwa Terima Suap Rp 2,6 M dan Gratifikasi S$700 Ribu

‎Tak hanya suap, Jaksa penuntut umum pada KPK juga mendakwa Bowo telah menerima gratifikasi sebesar Rp8 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Bowo Pangarso dalam pecahan dolar Singapura yang telah ditukar menjadi mata uang Indonesia serta pecahan rupiah dari sejumlah pihak.

Terkait penerimaan gratifikasi tersebut, Bowo Pangarso didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ddiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
68,5 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Tilang Elektronik
Indonesia
68,5 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Tilang Elektronik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menerapkan kebijakan baru melarang tilang manual dan menerapkan tilang elektronik.

Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20
Indonesia
Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

Jenazah Eril Akhirnya Ditemukan, Ridwan Kamil Cuti Sampai 19 Juni
Indonesia
Jenazah Eril Akhirnya Ditemukan, Ridwan Kamil Cuti Sampai 19 Juni

Begitu mendapatkan kabar itu, Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss hari ini juga dengan status izin cuti

Komisi II Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Secara Langsung
Indonesia
Komisi II Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Secara Langsung

Komisi II DPR RI buka suara terkait pembahasan evaluasi Pilkada langsung menjadi dipilih melalui DPRD yang dilakukan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Wagub DKI Tantang Giring Cs Sidak ke Sejumlah Proyek Pemprov
Indonesia
Wagub DKI Tantang Giring Cs Sidak ke Sejumlah Proyek Pemprov

Riza mengaku tak masalah dengan aksi Giring yang melakukan pengecekan lokasi pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

Kabar Terbaru Pembangunan Sirkuit Formula E
Indonesia
Kabar Terbaru Pembangunan Sirkuit Formula E

Penanggung Jawab Pembangunan Sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo menyampaikan, sejauh ini progres pembangunan sirkuit mencapai 28,50 persen.

MotoGP 2022 Terancam Batal, Sandiaga: Kita Tidak Terima Diancam
Indonesia
MotoGP 2022 Terancam Batal, Sandiaga: Kita Tidak Terima Diancam

“Saya ingin sampaikan di sini secara tegas kita ini negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang sudah menerapkan pengendalian pandemi COVID-19 sesuai dengan kaidah terbaik, dan kita sudah menjadi best practice,” ucap Sandiaga di Jakarta, Senin (17/1).

Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer
Indonesia
Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer

Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas pembentukan barisan loyalis Puan di Fraksi PDIP tersebut.

Survei Indostrategi Tunjukkan Prabowo Tokoh dengan Elektabilitas Tertinggi
Indonesia
Survei Indostrategi Tunjukkan Prabowo Tokoh dengan Elektabilitas Tertinggi

Hasilnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi top of mind dengan perolehan skor 31,8 persen.

Warga Terpapar COVID-19 Masih di Atas 1.000 Kasus
Indonesia
Warga Terpapar COVID-19 Masih di Atas 1.000 Kasus

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin optimistis Indonesia mampu mengakhiri masa pandemi COVID-19 dengan syarat tidak terjadi kenaikan kasus sampai Februari 2023.