Eks Komite Pengarah BPDPKS Ungkap HET jadi Biang Keladi Kelangkaan Migor Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Mantan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Sutedjo Halim menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya di Pengadilan Tipikor, Selasa (28/11).

Sutedjo Halim menyatakan, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng jadi salah satu penyebab kelangkaan di pasaran. Awalnya, dia mengakui ada distorsi harga antara nilai keekonomian dengan HET minyak goreng.

Baca Juga

Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

Menurut dia, ada selisih yang cukup tinggi antara harga produksi minyak goreng dengan HET di pasaran.

"Betul bisa jadi karena ada selisih harga yang cukup tinggi antara harga keekonomian dengan harga di market," kata Sutedjo di persidangan.

Sutedjo pun mengamini bahwa HET menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng, bukan karena ekspor yang berlebihan.

"Betul," tukas Sutedjo tegas menanggapi ihwal HET sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng.

"Ada beberapa daerah yang memang menjadi kekurangan atau kelangkaan minyak goreng adanya serbuan masyarakat karena berpikir minyak goreng makin langka makin sulit," urainya lagi.

Lebih lanjut, Sutedjo mengatakan bahwa naiknya harga minyak sawit mentah di dunia serta proses distribusi dan logistik yang bermasalah, jadi penyebab kelangkaan minyak goreng.

Dia juga mengungkapkan situasi global yakni perang antara Ukraina dan Rusia jadi penyebab kenaikan harga CPO yang berdampak pada kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Baca Juga

Saksi Akui HET Pemerintah Tak Bisa Imbangi Harga Keekonomian CPO

Hal senada juga diungkapkan kuasa hukum terdakwa Master Parulian Tumagor, Juniver Girsang. Ia mengatakan keterangan saksi menguatkan bahwa kelangkaaan migor lantaran adanya situasi global hingga disparitas harga produksi dan HET.

"Yang kemudian tadi dijelaskan juga bahwa permasalahan lebih lanjut itu adalah penetapan harga eceran teringgi. Biaya produksi dengan biaya jual itu berbeda jauh," katanya.

Dia juga menggarisbawahi masalah distribusi minyak goreng di pasar. Pasalnya, kata dia minyak goreng yang dilempar ke pasar langsung hilang.

"Ketiga itu timbulah masalah pendistribusian. Pendistribusian itu produksi dilempar ke pasar langsung hilang, karena ada perbedaan harga ekonomi yang berbeda, yang tinggi. Ini mengakibatkan menjadi langka," katanya.

Sementara itu, Patra M Zen, anggota penasihat hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor menyatakan, dakwaan Penuntut Umum terbukti keliru dan salah alamat.

"Terdakwa bukan orang yang dapat dimintai lertanggungjawaban atas kelangkaan dan hilangnya minyak goreng dipasaran," tegas Patra.

Patra menjelaskan berdasarkan keterangan Saksi, justru pelaku usaha bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan jalan menyalurkannya ke distributor. Untuk itu Pemerintah berjanji untuk membayar selisih harga kepada para pelaku usaha, termasuk Wilmar Group.

Ironisnya, hingga hari ini, para produsen belum mendapatkan pembayaran selisih harga HET dari BPDKS," pungkas Patra.

Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18.359.698.998.925 (Rp 18,3 triliun).

Lima terdakwa dimaksud yakni ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925," papar jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/8). (Pon)

Baca Juga

Saksi Sebut BLT Minyak Goreng Imbas dari Lonjakan Harga CPO

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dubes Lu Kang Sebut Kereta Cepat Penting dalam Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok
Indonesia
Dubes Lu Kang Sebut Kereta Cepat Penting dalam Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok

Kemajuan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penting bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok.

Kesaksian Ferdy Sambo Tentukan Nasib Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria
Indonesia
Kesaksian Ferdy Sambo Tentukan Nasib Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Duduk sebagai terdakwa adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Fraksi PPP Tolak Revisi UU Sisdiknas Jika Kata Madrasah Dihilangkan
Indonesia
Fraksi PPP Tolak Revisi UU Sisdiknas Jika Kata Madrasah Dihilangkan

Menghilangkan “madrasah” dalam RUU Sisdiknas adalah bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun, Kasus Baru COVID-19 Tiongkok Naik Dua Kali Lipat
Dunia
Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun, Kasus Baru COVID-19 Tiongkok Naik Dua Kali Lipat

Jumlah kasus penularan lokal dengan gejala terkonfirmasi pada Senin mencapai 3.507 atau naik dari 1.337 kasus pada Minggu (13/3).

Rapimnas Gerindra Diundur jadi 13 Agustus
Indonesia
Rapimnas Gerindra Diundur jadi 13 Agustus

"Akhirnya kemudian rapimnas pencapresan dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus," ujarnya.

87 Persen Peserta Kartu Prakerja Baru Pertama Ikut Pelatihan
Indonesia
87 Persen Peserta Kartu Prakerja Baru Pertama Ikut Pelatihan

Jumlah penerima Program Kartu Prakerja telah mencapai sekitar 11,4 juta orang dari 22 gelombang pendaftaran, sejak dibuka pada 11 April 2020.

Harga BBM Naik, Sopir Angkutan Umum di Solo Dapat Bantuan Sembako dari Polresta
Indonesia
Harga BBM Naik, Sopir Angkutan Umum di Solo Dapat Bantuan Sembako dari Polresta

Polresta Surakarta melalui Polsek Banjarsari memberikan bantuan paket sembako pada sopir angkutan Kota Solo. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban sopir angkutan Kota Solo terdampak kenaikan BBM.

Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng

Permendag 30/2022 mengatur Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Minta Anies Jangan Terus Bela Buruh
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Minta Anies Jangan Terus Bela Buruh

Saat ini Anies tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menaikkan UMP Jakarta. Tidak ada pernyataan dari PDIP untuk Anies agar tidak terus menerus membela buruh.

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara
Indonesia
KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.