Kasus Korupsi
 Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan kembalikan uang hasil suap kepada KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Kuasa hukum eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, Toni Akbar Hasibuan mengklaim kliennya telah mengembalikan uang sebesar SGD 15.000 atau sekira Rp154 Juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang tersebut diduga berkaitan dengan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku sebagai tersangka.

Baca Juga:

KPK Cecar Ketum PAN Zulkifli Hasan Soal Proses Alih Fungsi Hutan di Riau

"Mas WSE (Wahyu Setiawan) menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima di 17 Desember, itu SGD 15.000, dikonversi menjadi Rp154 juta. Artinya bahwa penerimaan 15.000 SGD itu saja tidak ada selain itu," kata Toni Akbar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/2).

Wahyu Setiawan kembalikan uang suap kepada KPK
Wahyu Setiawan kembalikan uang suap sebesar Rp154 juta kepada KPK (Foto: antaranews)

Toni Akbar mengakui uang yang diterima kliennya sebesar SGD 15.000, berkaitan dengan proses PAW Harun Masiku yang diajukan PDIP. Oleh karenanya, kata Toni, pemanggilan Wahyu Setiawan pada hari ini hanya untuk memberikan bukti pengembalian uang ke KPK.

"Jadi begini, sepanjang ini memang uang itu diterima 15.000 SGD itu kaitan dengan penetapan anggota DPR RI terpilih versi PDIP, yang ada kaitannya dengan Saeful dan Agustiani Tio. Cuma kaitan dengan itu. Jadi tadi tak ada pemeriksaan apa-apa hanya pembuatan BAP penyitaan alat bukti 15.000 SGD," ungkapnya.

Padahal, dalam konstruksi perkara yang dibeberkan KPK, Wahyu telah menerima uang Rp200 juta dari mantan anggota Bawaslu yang juga orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Uang itu bagian dari Rp 400 juta yang diterima Agustiani Tio dari kader PDIP Saeful Bahri dan kuasa hukum PDIP Donny Tri Istiqomah.

Baca Juga:

Belum Juga Serahkan Diri, KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Harun Masiku

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengaku belum menerima informasi dari penyidik mengenai pengembalian uang Wahyu Setiawan. Ali mengaku akan mengonfirmasi terlebih dahulu ke penyidik yang menangani Wahyu soal pengembalian uang itu.

"Kalau tentang itu, kami mohon maaf, perlu konfirmasi terlebih dahulu ya ke teman-teman penyidik. karena memang saya belum terkonfirmasi terkait itu ya. Jadi nanti akan saya infokan lebih lanjut," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

MAKI Yakin Duit Suap untuk Wahyu Eks KPU Bukan dari Harun: Beli Tiket Aja Dibayarin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Haji 2020 Batal, Catat Ini Nasib Duit Setoran Jemaah!
Indonesia
Jika Haji 2020 Batal, Catat Ini Nasib Duit Setoran Jemaah!

Jemaah hanya mendapatkan kembali uang pelunasan, sedangkan setoran awal tidak dikembalikan.

Kenaikan PT Pintu Masuk Oligarki Partai Politik Kuat Finansial dan Ekonomi
Indonesia
Kenaikan PT Pintu Masuk Oligarki Partai Politik Kuat Finansial dan Ekonomi

DPRD dalam sistem yang dianut Indonesia merupakan bagian dari pemerintah daerah

Kapolri Diminta Tak Hanya Beri Imbauan ke Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kapolri Diminta Tak Hanya Beri Imbauan ke Pelanggar Protokol Kesehatan

Polisi perlu bergerak tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional
Indonesia
Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Pihak kampus diduga melakukan tindakan represif terhadap para mahasiswa.

[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI

Narasi dari akun Facebook Rama Sakettie yang melibatkan nama Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada Rabu (23/12/2020) sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konten PT. Surveyor Indonesia.

Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu
Indonesia
Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu

Kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini, Rabu (9/12), bertambah sebanyak 6.058.

Berencana Rombak Kabinet, Jokowi Tersandera Intervensi Parpol
Indonesia
Berencana Rombak Kabinet, Jokowi Tersandera Intervensi Parpol

Pangi menyebut, apabila intervensi parpol dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, akan mereduksi kekuasaan presiden (hak prerogatif).

UMKM Diusulkan Dapat Subsidi Internet dan Ongkos Kirim
Indonesia
UMKM Diusulkan Dapat Subsidi Internet dan Ongkos Kirim

Pemerintah perlu meningkatkan akses internet di daerah-daerah tertinggal mengingat banyak UMKM yang sebenarnya ingin masuk dan terdaftar di pasar daring.

Pemerintah Didesak Proaktif Sampaikan Informasi Terkait COVID-19
Indonesia
Pemerintah Didesak Proaktif Sampaikan Informasi Terkait COVID-19

"Karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," kata Gede

Tak Setuju PSBL, DPRD Minta Anies Sulap Toa Banjir Sosialisasikan New Normal
Indonesia
Tak Setuju PSBL, DPRD Minta Anies Sulap Toa Banjir Sosialisasikan New Normal

Inti dari penanggulangan penularan corona ialah masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan