Pilpres 2019
  Eks Komisioner KPK Dampingi Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan ke MK Bambang Widjojanto (BW) akan menjadi salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Sandi di MK. (Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto)

MerahPutih.Com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan nomor urut 02 itu akan mendaftarkan gugatan ke MK pada Kamis (23/5) besok.

Tim kuasa hukum yang akan mendampingi Prabowo-Sandi dalam gugatan ini, di antaranya eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.

"Tim hukumnya ada Mas Prof Deni Indrayana, ada Mas Bambang Widjojanto dan Irman Putra Sidin," kata Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu (22/5).

Meski demikian, Dahnil tak menjelaskan secara rinci bukti-bukti yang dipersiapkan pihaknya dalam menghadapi pertarungan di MK. Dahnil hanya menyebut pihaknya telah mengumpulkan bukti yang banyak.

Jubir Prabowo-Sandi Dahnil Simanjuntak
Jubir Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak (MP/Gomes Roberto)

"Banyak. Nanti spokeperson-nya soal ini tanyakan ke mereka (Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin)," ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan, secara formal, Prabowo-Sandi akan menyampaikan secara resmi mengenai gugatan ke MK, termasuk pihak-pihak yang akan mewakili mereka.

Menurut Dahnil, langkah menggugat ke MK, dan tokoh-tokoh yang masuk dalam tim kuasa hukum merupakan hasil sumbang saran dari parpol pendukung, tokoh masyarakat dan ulama.

"Saya kira nanti pada saatnya, formalmya tentu akan diumumkan sendiri oleh pslon kita dan tentu atas sumbang saran dari ulama dan tokoh masyarakat, termauk tentu saja dari parpol-parpol pendukung. Jadi pada saatnya nanti secara resmi akan diumumkan," pungkasnya.

Diketahui Prabowo menegaskan menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari. Prabowo menilai perhitungan suara penuh kecurangan.

Meski demikian, Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menegaskan bakal menempuh upaya-upaya hukum sesuai konstitusi untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat yang dinilainya telah dirampas pada Pemilu 2019.

Gugatan ini diajukan terhadap ketetapan hasil perhitungan suara KPU yang menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin meraih 85.607.362 suara atau 55,40% dari 154.257.601 suara sah dan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 atau 44,50%.(Pon)

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perempuan, Pertanian, dan Kekuatan Ekonomi
Indonesia
Perempuan, Pertanian, dan Kekuatan Ekonomi

Data membuktikan sektor pertanian Indonesia tidak akan bisa dilepaskan dari peran petani perempuan yang jumlahnya lebih besar dari pada petani laki-laki.

Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona
Indonesia
Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona

Riza mengaku memang ada beberapa anak buahnya yang terjangkit COVID-19, hanya saja jumlahnya tak sampai enam orang.

Menteri Edhy: Stunting Berdampak Kepada Tingkat Kecerdasan
Indonesia
Menteri Edhy: Stunting Berdampak Kepada Tingkat Kecerdasan

Sehingga ke depannya tidak ada faktor yang cukup untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi

ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi
Indonesia
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi

Tim Gegana Diturunkan atas Kasus Paparan Radioaktif di Serpong
Indonesia
Tim Gegana Diturunkan atas Kasus Paparan Radioaktif di Serpong

Polisi masih menyelidiki penemuan limbah radioaktif jenis Cs 137 di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan.

 Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Atas Tuduhan Dugaan Makar
Indonesia
Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Atas Tuduhan Dugaan Makar

Yudi dijerat dengan pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

SKB Netralitas ASN Bakal Diteken Jelang Pilkada 2020
Indonesia
SKB Netralitas ASN Bakal Diteken Jelang Pilkada 2020

Penandatanganan SKB Netralitas akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020

 Polisi Masih Kejar Penyuplai 288 Kilogram Sabu ke Serpong
Indonesia
Polisi Masih Kejar Penyuplai 288 Kilogram Sabu ke Serpong

"Kita tunggu saja Ditresnarkoba masih bekerja," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (31/1).

Dianggap seperti Susi, Erick Thohir Bakal "Tenggelamkan" Koruptor dari BUMN
Indonesia
Dianggap seperti Susi, Erick Thohir Bakal "Tenggelamkan" Koruptor dari BUMN

Erick Thohir dinilai tengah membenahi karut-marut di BUMN.

Kasus COVID-19 Terus Meroket, DKI Jakarta Jadi Perhatian Nasional
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Meroket, DKI Jakarta Jadi Perhatian Nasional

Wiku juga mencermati tidak adanya kabupaten/kota dengan zona hijau di Jawa Barat