Eks Ketua WP KPK: Pelaku Korupsi jadi Buron Diduga untuk Lindungi Aktor Intelektual Eks Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengungkapkan alasan para tersangka kasus korupsi memilih untuk menjadi buron.

Menurut Yudi, terdapat sejumlah alasan mengapa para tersangka kasus korupsi kabur jika tersandung masalah hukum. Padahal, jika tersangka korupsi kooperatif akan mendapat seluruh haknya meski menyandang status tersangka.

Baca Juga:

KPK Periksa Bekas Walkot Tanjungbalai Terkait Kasus Azis Syamsuddin

"Mendapatkan hak pendampingan pengacara, hak perlindungan hak asasi manusia, hak-hak tahanan lainnya ya berkomunikasi dengan keluarga misalnya, kemudian juga bahkan hak untuk tidak memberikan keterangan. Sebagai tersangka dia punya hak," kata Yudi dalam siaran Youtube, dikutip Senin (7/11).

Yudi lantas membeberkan pengalamannya di KPK selama mengejar buronan. Menurutnya, pelaku korupsi bukan dikerjakan seorang diri, tetapi berjejaring. Tak menutup kemungkin, seorang kabur menjadi buron agar tidak terungkap pelaku utama atau aktor intelektual dibalik praktik korupsi.

"Orang yang melarikan diri ini bukanlah orang yang menjadi otak dalam kejahatan korupsi, ini ada yang lebih besar dari dia. Sehingga harus melarikan diri supaya pelaku sebenarnya siapa teman-temannya bagaimana itu bisa terjadi," ungkap Yudi.

Eks Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap (MP/Ponco Sulaksono)
Eks Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap (MP/Ponco Sulaksono)

Selain itu, Yudi melanjutkan, seorang yang melarikan diri tidak ingin tersangkut jerat hukum. Menurutnya, pelaku korupsi ini tidak ingin mencoreng nama baik keluarganya. Karena memang latar belakang pelaku korupsi, banyak dari kalangan elite.

Meski demikian, Yudi menjelaskan, seorang pelaku korupsi yang melarikan diri membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga tidak menutup kemungkin, DPO tersebut melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain.

"Tentu butuh uang banyak itu kan kemudian berpindah-pindah tempat ya agar tidak diketahui oleh penyidik," imbuhnya.

Baca Juga:

KPK Gelar OTT di Riau

Yudi meyakini, setiap tersangka korupsi yang melarikan diri, dipastikan akan tertangkap karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Sehingga dipastikan berkomunikasi dengan pihak keluarga maupun pihak-pihak lainnya.

"Apalagi manusia itu makhluk sosial, dia misalnya di usia 40 tahun melarikan diri, ada yang tahu dia pasti juga dari SD, SMP, SMA berkeluarga, punya keluarga besar pasti berhubungan. Maka kemudian ada titik bagi penyidik untuk bisa mencari tahu mencari celah dari mana dia berhubungan dengan pihak lain dalam pelariannya," tutup Yudi. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Perkirakan Kecepatan Angin di Kepulauan Seribu Tak Lebih dari 15 Knot
Indonesia
BMKG Perkirakan Kecepatan Angin di Kepulauan Seribu Tak Lebih dari 15 Knot

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta diperkirakan cerah berawan

Pendaftaran Masuk PTN lewat SBMPTN Diperpajang Satu Hari
Indonesia
Pendaftaran Masuk PTN lewat SBMPTN Diperpajang Satu Hari

Jumlah peserta yang mendaftar dengan status peserta reguler sebanyak 515.472 siswa dan yang mendaftar dengan status pemegang nomor pendaftaran KIP Kuliah sebanyak 211.573 siswa.

Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei
Indonesia
Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei

Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi dinas tenaga kerja di 21 provinsi.

36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan
Indonesia
36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan

Dengan upaya ini diharapkan seluruh kegiatan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi dan unit-unit kerja lainnya dapat segera kembali normal

Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021
Indonesia
Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021

Untuk sahur on the road, buka bersama dan takbir keliling serta kegiatan berkerumun lainnya tidak diperbolehkan

Pemkab Bogor Izinkan Fasilitas Umum Dibuka, Kapasitas Dibatasi
Indonesia
Pemkab Bogor Izinkan Fasilitas Umum Dibuka, Kapasitas Dibatasi

"Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Jumat (3/12).

Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi
Indonesia
Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

"Itu (kontroversi) ndak usah ditanggepin lah. Saya belum baca beritanya," ujar Gibran pada awak media di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Senin (4/10).

Pria Penendang Sesajen Semeru di Tangkap di Bantul
Indonesia
Pria Penendang Sesajen Semeru di Tangkap di Bantul

Saat dilakukan penangkapan yang di-backup tim Polda DIY dan dipimpin Direktur Ditreskrimum Polda DIY Kombes Ade Ary Syam Indradi tidak ada perlawanan dari pelaku.

Bamsoet Dukung Wacana Hidupkan Kembali Utusan Golongan MPR
Indonesia
Bamsoet Dukung Wacana Hidupkan Kembali Utusan Golongan MPR

Perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa tiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya.

Perusahaan Diminta Tak Terapkan Revisi UMP DKI, Tunggu Putusan PTUN
Indonesia