Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Penundaan Pemilu 2024 disebut akan menjadi persoalan yang sangat rumit.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, usulan penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguras energi bangsa yang tidak perlu.

“Karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja,” kata Hamdan melalui akun Twitter-nya @hamdanzoelva, dikutip Minggu (27/2).

Baca Juga:

Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada

Hamdan menjelaskan, Pasal 22E UUD 1945 telah mengatur pemilu dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Jika kemudian ditunda, ketentuan tersebut harus diubah melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Dia menilai, tidak ada alasan moral, etik, atau demokrasi untuk menunda Pemilu 2024.

Menurut Hamdan, usulan tersebut bisa saja terwujud jika mayoritas di MPR setuju. Meski demikian, timbul masalah terkait siapa yang akan menjadi presiden, menteri, anggota DPR, DPD, sampai DPRD di seluruh Indonesia. Hal ini karena masa jabatan mereka akan berakhir pada September 2024.

Apalagi, kata Hamdan, UUD 1945 tidak mengenal adanya pejabat presiden. Terkait hal itu, hanya ada Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur jika presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan mendagri, menlu, dan menhan.

“Itu pun tetap jadi problem, karena jabatan mendagri, menlu, dan menhan berakhir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka, kecuali MPR menetapkannya lebih dahulu sebagai pelaksana tugas kepresidenan,” jelas Hamdan.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu 2024 Berpotensi Ancam Stabilitas, Langkah Tegas Jokowi Ditunggu

MPR sendiri berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 bisa saja mengangkat presiden dan wapres menggantikan presiden dan wapres yang berhenti atau diberhentikan sampai terpilih hasil pemilu selanjutnya. Hanya saja, masalah muncul karena masa jabatan anggota MPR juga akan berakhir bersamaan dengan presiden dan wapres.

Terkait keperluan itu, ketentuan UUD 1945 soal anggota MPR pun harus diubah.

Atas dasar itu, dia menekankan penundaan pemilu adalah hal yang sangat rumit dan turut menguras energi bangsa.

“Lagi pula, skenario penundaan pemilu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap lima tahun sekali,” kata Hamdan. (Pon)

Baca Juga:

Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Kasus Positif COVID-19 Senin (17/1) di Atas 700
Indonesia
Penambahan Kasus Positif COVID-19 Senin (17/1) di Atas 700

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 4 orang

Dikepung Banjir, Tim SAR Evakuasi Ratusan Warga Palembang
Indonesia
Dikepung Banjir, Tim SAR Evakuasi Ratusan Warga Palembang

Warga setempat Jhonson (55) mengatakan, kejadian banjir ini merupakan pengalaman pertamanya selama 15 tahun bermukim.

AHY Disebut Bukan Kriteria Cawapres Anies
Indonesia
AHY Disebut Bukan Kriteria Cawapres Anies

AHY tidak masuk kriteria calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Usut Kasus Edy Mulyadi, Bareskrim Polri Sampai Periksa 38 Saksi
Indonesia
Usut Kasus Edy Mulyadi, Bareskrim Polri Sampai Periksa 38 Saksi

"Sehingga total keseluruhan sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang saksi dan delapan saksi ahli," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan

Shin Tae-yong Tanggapi Ranking Tinggi Curacao Jelang Lawan Timnas
Indonesia
Shin Tae-yong Tanggapi Ranking Tinggi Curacao Jelang Lawan Timnas

Timnas Indonesia akan menghadapi Curacao dalam pertemuan pertama FIFA matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (24/9).

Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan
Indonesia
Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan

Tercatat, pada 2021 terdapat 63 kasus kejahatan tanah atau mafia tanah yang telah diselesaikan.

Dinkes DKI Pastikan Belum Menemukan Kasus Polio di Jakarta
Indonesia
Dinkes DKI Pastikan Belum Menemukan Kasus Polio di Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengklaim belum menemukan kasus polio pada anak di ibu kota.

DLA 2022 Ciptakan Lokomotif SDM Digital Unggulan
Indonesia
DLA 2022 Ciptakan Lokomotif SDM Digital Unggulan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengatakan program Digital Leadership Academy (DLA) 2022 yang diharapkan dapat menciptakan para pemimpin dari sektor publik dan sektor privat menjadi SDM digital unggulan untuk membawa akselerasi transformasi digital Indonesia semakin lebih maju.

Awal Kisah Cinta Adik Jokowi dan Ketua MK
Indonesia
Awal Kisah Cinta Adik Jokowi dan Ketua MK

Hubungan Ketua MK dan Ida Yati belum sampai setengah tahun.

Koperasi Masjid Bebaskan Warga dari Rentenir
Indonesia
Koperasi Masjid Bebaskan Warga dari Rentenir

Para calon anggota harus melalui proses taaruf dulu atau perkenalan berisi edukasi mengenai sistem koperasi Kebal. Jika ternyata cocok, bisa lanjut ke tahap ijab dan qobul.