Eks Ketua Komjak: Opini Publik Ganggu Penyidikan Jaksa Pinangki Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Halius Hosen meminta Komjak tak menggangu Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Halius menyebut pernyataan Ketua Komjak Barita Simanjuntak belakangan ini telah membuat penyidikan kasus jaksa Pinangki terganggu.

"Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketua komjak itu saya lihat justru membangun suasana penyidikan kejaksaan menjadi terganggu. Terganggu kenapa? Karena akan ada opini publik, Komjak kok begini. Nah ini harus didudukkan secara proporsional," kata Halius kepada wartawan, Minggu (6/9).

Baca Juga

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, ditegaskan bahwa Komjak merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri namun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Artinya, Komisi Kejaksaan atau Komjak masih termasuk lembaga pemerintah dan bukan Non Government Organisation (NGO/LSM), oleh karena Komjak harus melaporkan kegiatan dan bertanggung kepada Presiden. Komjak memiliki tugas melakukan pengawasan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan prilaku Jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugas kedinasan.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Kewenangan Komjak cukup luas misalnya menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas internal dan bahkan mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan.

Namun kewenangan Komjak yang luas tersebut tetap ada persyaratannya misalnya pemeriksaan ulang atau tambahan atau pengambil alihan pemeriksaan dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komjak diserahkan ke Jamwas.

Halius menyebut pernyataan yang kerap keluar dari Komjak membangun suasana yang tidak kondusif dan menimbulkan kecurigaan serta ketidakpercayaan terhadap Kejagung. Ia pun meminta Komjak fokus mengawasi penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung terkait kasus Jaksa Pinangki.

"Nah sekarang Komjak itu mengawasi bilamana ada penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan Pinangki itu. Komjak memberikan rekomendasi kepada jaksa agung agar melakukan tindakan terhadap anak buahnya yang tidak melaksanakan ketentuan UU dalam melakukan penyidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Halius juga merasa heran dengan sikap Komjak yang justru mendorong kasus jaksa Pinangki dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, ada sejumlah syarat harus terpenuhi jika kasus dilimpahkan ke KPK. Ia menyatakan saat ini Kejagung masih mampu menangani kasus tersebut.

"Nah saya menjadi heran juga dengan dorongan yang begitu kencang dari komisi kejaksaan untuk agar KPK mengambil alih perkara itu. Saya jadi herannya itu, ini dasarnya apa," katanya.

Baca Juga

Komjak Dinilai Bangun Opini di Kasus Pinangki, Pengamat: Harus Objektif

Menurutnya, pengambilalihan perkara dari penyidik polri maupun kejaksaan oleh KPK harus berdasarkan persyaratan tertentu, yaitu adanya hambatan maupun kendala teknis hukum pro justisia.

“Sejauh ini, saya belum melihat penyidik Polri maupun Kejaksaan mengalami kendala dan bahkan sebaliknya terlihat progress dengan munculnya nama-nama tersangka baru yang belum terdengar sebelumnya serta penerapan UU TPPU untuk tersangka Pinangki merupakan bentuk ketegasan Kejaksaan Agung,” pungkas Halius. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota TNI Sebut 'Kami Bersama Riziq Shibab' Dibui 14 Hari
Indonesia
Anggota TNI Sebut 'Kami Bersama Riziq Shibab' Dibui 14 Hari

"Hukumannya yaitu penahanan selama 14 hari. Ranah penahanannya bisa dititipkan ke kami. Prosesnya tidak di kami. Karena ini pelanggaran disiplin," jelas Yogaswara

Pagebluk COVID-19, Ratusan Abdi Dalem Keraton Surakarta Tidak Terima THR
Indonesia
Pagebluk COVID-19, Ratusan Abdi Dalem Keraton Surakarta Tidak Terima THR

Abdi Dalem hanya mendapatkan paket sembako dari Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningkrat.

Wamenag Imbau Elite Bangsa Jangan Bikin Gaduh
Indonesia
Wamenag Imbau Elite Bangsa Jangan Bikin Gaduh

"Agar tidak membuat suasana semakin panas dan penuh dengan kecurigaan," lanjut Zainut

Belajar Tatap Muka Perdana di SMPN 4 Solo, Atribut APD Jadi Aksesoris Baru Siswa
Indonesia
Belajar Tatap Muka Perdana di SMPN 4 Solo, Atribut APD Jadi Aksesoris Baru Siswa

"Persiapan berangkat sekolah sekarang harus bawa bekal APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan tisu basah. Ini menjadi aksesoris kami di era newnormal," kata dia.

  Menkominfo Luncurkan Aplikasi Pantau Orang Tanpa Gejala COVID-19
Indonesia
Menkominfo Luncurkan Aplikasi Pantau Orang Tanpa Gejala COVID-19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan aplikasi tersebut mampu memantau pergerakan pasien Covid-19 yang telah dinyatakan positif, ODP maupun PDP.

Pengambilan Alat Kesehatan, Prabowo Minta TNI Terbang ke Tiongkok
Indonesia
Pengambilan Alat Kesehatan, Prabowo Minta TNI Terbang ke Tiongkok

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan pesawat militer guna mengangkut alat kesehatan dari Shanghai.

Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya mengagendakan memeriksa mantan anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, MK.

Penetapan Label 'Zona Merah' Oleh Pemerintah Tak Jelas
Indonesia
Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua?
Indonesia
Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua?

Selama ini kontribusi Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara tak terlihat bagi masyarakat Papua.

Jokowi Ultah, Ini Harapan Para Politisi
Indonesia
Jokowi Ultah, Ini Harapan Para Politisi

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah menjadi wakil gubernur Jakarta mendampingi Jokowi juga turut mendoakan.