Eks Ketua GNPF MUI Minta Pemerintah-FPI Duduk Bareng Mantan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir menyarankan pemerintah melakukan dialog langsung dengan FPI untuk membedah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dianggap bermasalah.

Menurut dia, pemerintah dinilai salah mengartikan pemahaman soal khilafah dan NKRI bersyariah yang berada didalam Ad/ART FPI. Hal ini yang menghambat FPI dalam mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sudah kedaluarsa sejak 20 Juni 2019.

Baca Juga

Pengamat Jelaskan Kasus Ustaz Bachtiar Nasir Bukan Kriminalisasi

"Saya kira, dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, saya kira tak akan ditemukan apa yang akan ditemukan apa yang dituduhkan. Sebab komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas," kata Bachtiar di Jakarta, Senin (2/12).

Bachtiar menilai, pemerintah salah paham karena ada visi dan misi FPI yang didalam AD/ART mencantumkan khilafah Islamiah dan NKRI bersyariah.

Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. (MP/Ponco Sulaksono)

"Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah. Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami," jelas dia.

Seperti diketahui, Menteri Dalam negeri Tito Karnavian mengatakan proses perpanjang SKT FPI akan relatif memakan waktu lama lantaran masih beberapa masalah pada AD/ART.

Baca Juga

Polisi Punya Bukti Kuat Pencucian Uang Bachtiar Nasir, Apa Saja?

Ditambah lagi, kata Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

"Kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11) lalu. (Asp)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH