Eks Kepala BPBJ Terancam Dipecat dari PNS Jika Bersalah Lakukan Pelecehan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (17/11/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

MerahPutih.com - Mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda terancam dipecat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap PNS Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Blessmiyanda. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan di Inspektorat DKI.

Baca Juga

Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI

"Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa benar terjadi pelanggaran, maka kepada terlapor dan kepada semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan, akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku," terang Anies di Jakarta, Senin (29/3).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau lokasi kebakaran di Jl. Pisangan Baru III, Matraman, Jakarta, Kamis (25/3/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau lokasi kebakaran di Jl. Pisangan Baru III, Matraman, Jakarta, Kamis (25/3/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Anies menegaskan, pihaknya tidak membiarkan tindakan asusila di lingkungan Pemprov DKI. Pemerintah DKI pun akan menegakan keadilan terhadap setiap pelanggaran.

"Sikap kami di Pemprov DKI jelas bahwa kami tidak akan menolerir perbuatan-perbuatan asusila yang mencederai nilai-nilai," ucapnya.

Agar pekerjaan BPBJ berjalan dengan baik, Anies menunjuk Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, Sigit Wijatmoko, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBJ DKI Jakarta.

"Penonaktifan Kepala BPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tegas Anies. (Asp)

Baca Juga

Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pangdam Pastikan Wisma Atlet Siapkan Ribuan Kamar untuk Pasien OTG di Jakarta
Indonesia
Pangdam Pastikan Wisma Atlet Siapkan Ribuan Kamar untuk Pasien OTG di Jakarta

Angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta sangat tinggi dengan ribuan orang terpapar setiap harinya.

Begini Syarat dan Ketentuan Vaksinasi COVID-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas
Indonesia
Begini Syarat dan Ketentuan Vaksinasi COVID-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas

- Pemprov DKI Jakarta menjelaskan syarat dan ketentuan program vaksinasi COVID-19 untuk 18 tahun ke atas bagi warga warga ber KTP ibu kota dan warga non KTP Jakarta.

Penyuap Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah Dituntut Dua Tahun Penjara
Indonesia
Penyuap Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah Dituntut Dua Tahun Penjara

Hal itu dinilai bertentangan dengan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999

Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri
Indonesia
Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri

Identitas laki-laki tersebut diketahui L sementara yang wanita YSF

Eks Pejabat Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Divonis 8 Tahun Penjara
Indonesia
Wakil Ketua DPR Khawatir Proses Pendaftaran Cakada Berpotensi jadi Penyebaran COVID-19
Indonesia
Wakil Ketua DPR Khawatir Proses Pendaftaran Cakada Berpotensi jadi Penyebaran COVID-19

Diapun meminta lembaga penyelenggara pemilu bertindak tegas dengan membatasi jumlah pendamping pasangan calon yang masuk saat pendaftaran.

Pembubaran Lembaga Negara Jilid II Bukti Kemenpan-RB Jawab Keinginan Jokowi
Indonesia
Pembubaran Lembaga Negara Jilid II Bukti Kemenpan-RB Jawab Keinginan Jokowi

Langkah itu untuk mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi

Anies Akui Udara Jakarta Berstatus Berbahaya
Indonesia
Anies Akui Udara Jakarta Berstatus Berbahaya

Polusi udara di DKI Jakarta, kata mantan Menteri Pendidikan ini, melampaui batas yang ditetapkan oleh oraganisasi kesehatan dunia atau WHO.

Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu

UU nomor 7 tahun 2017 telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.