Eks Jubir Sebut Makin Banyak Hal Menyedikan di KPK Febri Diansyah. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah buka suara menanggapi aturan perjalanan dinas jajaran lembaga antirasuah dibiayai panitia penyelenggara.

Menurutnya, semakin banyak hal menyedihkan terjadi pada KPK di masa kepemimpinan Firli Bahuri Cs yang disebutnya "era baru".

Baca Juga

Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Penyelenggara dan Bukan Gratifikasi

Meski perubahan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 itu disebut merupakan penyesuaian alih status ASN, Febri menilai hal ini justru membuktikan revisi UU KPK melemahkan sistem nilai yang selama ini dianut lembaga antirasuah.

"Perubahan-perubahan yang terjadi semakin menjauhkan KPK dari semangat awal ketika lembaga antikorupsi ini dibangun," kata Febri dalam keterangannya, Senin (9/8).

Febri menyatakan, terdapat sejumlah prinsip dasar KPK yang memudar atau bahkan terancam imbas peralihan status pegawai menjadi ASN.

Menurutnya, perubahan aturan tersebut perlu dilihat sebagai rangkaian dari perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas.

Febri Diansyah
Febri Diansyah. (Foto: MP/Ponco)

Ia nenambahkan, Peraturan KPK 7/2012 dibuat sekaligus menghindari celah bagi pimpinan dan pegawai KPK untuk menerima fasilitas dari pihak pengundang atau penyelenggara. Bahkan, aturan yang diterapkan di KPK tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain.

"Perubahan awal adalah tentang prinsip at cost yang tidak hanya berlaku bagi pegawai tapi juga pimpinan KPK saat itu. Sekarang sudah berbeda. KPK sudah sangat berbeda saat ini," tegas dia.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun mengingatkan agar insan KPK tak tertular kebiasaan menambah penghasilan melalui perjalanan dinas.

"Ingat, gaji dan penghasilan yang diterima pimpinan dan pegawai KPK lebih tinggi dibanding ASN secara umum," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol

RUU Minuman Beralkohol akan memuat sejumlah larangan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia

Langgar SE Gibran, Polisi Bubarkan Dua Hajatan Warga
Indonesia
Langgar SE Gibran, Polisi Bubarkan Dua Hajatan Warga

Jajaran anggota Polsek Jebres membubarkan paksa dua hajatan yang digelar warga di dua lokasi berbeda, Sabtu (12/6).

Cari Black Box Sriwijaya AIr, Anggota Kopaska Dengar Teriakan Minta Tolong
Indonesia
Cari Black Box Sriwijaya AIr, Anggota Kopaska Dengar Teriakan Minta Tolong

Saat itu cuaca buruk dengan gelombang besar dan angin kencang

Pemerintah Diminta Konsisten Lakukan Tes COVID-19 Saat Libur Panjang
Indonesia
Pemerintah Diminta Konsisten Lakukan Tes COVID-19 Saat Libur Panjang

Pemerintah juga diharap tidak lengah dalam melakukan testing, tracing, maupun treatment

Debat Pilkada Tangsel Dinilai Kurang Menarik, Paslon Dianggap Minim Data
Indonesia
Debat Pilkada Tangsel Dinilai Kurang Menarik, Paslon Dianggap Minim Data

Debat pilkada Tangerang Selatan diikuti oleh tiga pasangan calon

PSI Minta Anies Waspadai Kerumunan Orang Tua saat Sekolah Tatap Muka
Indonesia
PSI Minta Anies Waspadai Kerumunan Orang Tua saat Sekolah Tatap Muka

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mewaspadai terjadinya kerumunan orang tua saat antar-jemput siswa di sekolah.

Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19

Saat ini, di Kota Bandung tercatat sekitar 2.200 PTK yang sudah menjalani penyuntikan vaksin. Total target sasaran untuk PTK di seluruh jenjang di Kota Bandung yakni sebanyak 35.904 orang.

Alasan Pekerja Terpaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat
Indonesia
Alasan Pekerja Terpaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat

Terpaksa masuk ke kantor meski tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi keresahan tersendiri bagi para pekerja di Jakarta.

Satgas Ungkap Kenapa PPKM Efektif Turunkan Laju Kasus COVID-19
Indonesia
Satgas Ungkap Kenapa PPKM Efektif Turunkan Laju Kasus COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berhasil menurunkan laju kasus COVID-19.

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai
Indonesia
Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir