Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19 menuai kritik. Salah satunya datang dari mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).

Baca Juga

ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara

Padahal, kata Febri, dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap Juliari, ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun.

"Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun atau seumur hidup. Jauh sekali dari ancaman maksimal," ujarnya.

Aktivis antikorupsi ini mengingatkan KPK juga mempunyai pekerjaan rumah untuk mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dan mendapat keuntungan. Terlebih, penanganan kasus bansos memunculkan sejumlah kontroversi.

"Mulai dari nama-nama politikus yang muncul tapi tidak jelas proses lanjutannya, sampai pada para penyidik bansos yang disingkirkan menggunakan alat TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang bermasalah secara hukum," kata Febri.

Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: Antara
Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: Antara

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap mantan Juliari Batubara.

Jaksa menyatakan Juliari terbukti menerima suap Rp 32,2 miliar dari korupsi Bansos. Uang suap itu diberikan agar pihak yang memberikan uang ditunjuk menjadi penyedia sembako Bansos COVID-19.

"Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama sebelas tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Ihsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7).

Politikus PDI Perjuangan itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider dua tahun penjara. Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok. (Pon)

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Krisdayanti Bikin Peserta Pameran Lukisan Bulan Bung Karno Bergelora
Indonesia
Krisdayanti Bikin Peserta Pameran Lukisan Bulan Bung Karno Bergelora

Walau sudah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sejak tahun 2019, namun Krisdayanti belum kehilangan pesona vokalnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Simpan Sertifikat Dosis Ke-1 Agar Dapat Vaksin Sama Dosis ke-2
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Simpan Sertifikat Dosis Ke-1 Agar Dapat Vaksin Sama Dosis ke-2

Alur dari penerimaan vaksin adalah dengan menerima pemberitahuan melalui SMS dari PEDULICOVID dan melakukan registrasi ulang untuk mememilih tempat dan jadwal layanan.

[HOAKS atau FAKTA]: Kepala BNPB Buka Lowongan untuk Cari Dokter Pribadi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kepala BNPB Buka Lowongan untuk Cari Dokter Pribadi

Beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp informasi seputar dibukanya lowongan dokter pribadi untuk kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana
Indonesia
Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana

Pada tahap awal, PFB memiliki dana kelolaan awal sekitar Rp 7,3 triliun yang tujuannya untuk menutup celah pendanaan atau financing gap dan mempercepat proses penanganan bencana.

Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum
Indonesia
Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum

Anies menyampaikan, pengendalian kualitas udara adalah ikhtiar bersama. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian, seperti, mengawasi knalpot kendaraan, mengecek emisinya, kemudian, menghindari bakar sampah di tempat terbuka.

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan
Indonesia
KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan

KPK akan menuangkan dan merumuskan seluruh fakta-fakta sidang

Menkes Targetkan Lebih dari 200 Juta Warga Sudah Divaksin pada Januari 2022
Indonesia
Menkes Targetkan Lebih dari 200 Juta Warga Sudah Divaksin pada Januari 2022

Pemerintah akan segera menerima kiriman vaksin cukup banyak hingga akhir tahun

PTM di 15 Sekolah Dihentikan, Wagub DKI Beri Alasan
Indonesia
PTM di 15 Sekolah Dihentikan, Wagub DKI Beri Alasan

Pemprov DKI akan mempertimbangkannya dan terus mengupayakan pelaksanaan PTM berjalan dengan baik

Merasakan Sensasi Tour Pit Lane Walk MotoGP
Indonesia
Merasakan Sensasi Tour Pit Lane Walk MotoGP

Dorna sangat ketat dalam mengatur jadwal ini. Efeknya pasti ke jadwal latihan dan balap. Setelah sesi selesai, garis pembatas yang dipasang akan digulung ulang oleh security.

Polrestro Jakbar bakal Bagikan Obat Sitaan untuk Pasien COVID-19
Indonesia
Polrestro Jakbar bakal Bagikan Obat Sitaan untuk Pasien COVID-19

Polresto Jakarta Barat bakal mempercepat proses penyelidikan dugaan kasus penimbunan obat COVID-19 agar barang sitaan bisa dibagikan ke pasien COVID-19.