Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19 menuai kritik. Salah satunya datang dari mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).

Baca Juga

ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara

Padahal, kata Febri, dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap Juliari, ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun.

"Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun atau seumur hidup. Jauh sekali dari ancaman maksimal," ujarnya.

Aktivis antikorupsi ini mengingatkan KPK juga mempunyai pekerjaan rumah untuk mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dan mendapat keuntungan. Terlebih, penanganan kasus bansos memunculkan sejumlah kontroversi.

"Mulai dari nama-nama politikus yang muncul tapi tidak jelas proses lanjutannya, sampai pada para penyidik bansos yang disingkirkan menggunakan alat TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang bermasalah secara hukum," kata Febri.

Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: Antara
Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: Antara

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap mantan Juliari Batubara.

Jaksa menyatakan Juliari terbukti menerima suap Rp 32,2 miliar dari korupsi Bansos. Uang suap itu diberikan agar pihak yang memberikan uang ditunjuk menjadi penyedia sembako Bansos COVID-19.

"Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama sebelas tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Ihsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7).

Politikus PDI Perjuangan itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider dua tahun penjara. Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok. (Pon)

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lelaki Berkebutuhan Khusus di Pandaan Dievakuasi dari Tower Setinggi 72 Meter
Indonesia
Lelaki Berkebutuhan Khusus di Pandaan Dievakuasi dari Tower Setinggi 72 Meter

Fendi Andoko (34), lelaki berkebutuhan khusus, warga Desa Plintahan, Pandaan, Jawa Timur nekad memanjat tower telekomunikasi selular setinggi 72 meter.

Kasus Harian COVID-19 di Kota Bandung Sentuh 450, BOR Lampaui 90 Persen
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 di Kota Bandung Sentuh 450, BOR Lampaui 90 Persen

Tempat tidur sekarang sudah 2.266 itu penuh terus

Pesta Resepsi Pernikahan Belum Bisa Digelar di Bandung
Indonesia
Pesta Resepsi Pernikahan Belum Bisa Digelar di Bandung

Kasus aktif COVID-19 Kota Bandung terus berkurang. Meski begitu, sejumlah kerumunan yang berpotensi menularkan kasus tidak bisa digelar begitu saja. Misalnya, pesta pernikahan

BPIP Sebut Pinjol Ilegal Mirip Lintah Darat Merugikan Rakyat
Indonesia
BPIP Sebut Pinjol Ilegal Mirip Lintah Darat Merugikan Rakyat

Pinjaman online (pinjol) ilegal dapat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

KPK Diminta Pastikan Kewenangan Penyadapan Hingga Penggeledahan Tak Langgar HAM
Indonesia
KPK Diminta Pastikan Kewenangan Penyadapan Hingga Penggeledahan Tak Langgar HAM

KPK diberikan kewenangan dalam melakukan upaya paksa

Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit
Indonesia
Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan Bareskrim Polri pada hari ini.

Polisi Selidiki Laporan Roy Suryo Terhadap Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray
Indonesia
Polisi Selidiki Laporan Roy Suryo Terhadap Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, menyelidiki laporan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo terhadap dua youtuber Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022
Indonesia
PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Menurutnya, KIP Aceh selaku lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan Pilkada/Pemilu di Aceh, sudah mempunyai acuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.