Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN Eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. (Dok. pribadi)

MerahPutih.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menyidangkan perkara gugatan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik terhadap SK pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kubu Evi Novida Ginting Manik menghadirkan saksi ahli mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palaguna dan saksi fakta Ketua KPU Arief Budiman.

Baca Juga:

DKPP Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Di hadapan majelis hakim PTUN, Palaguna menegaskan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak bisa menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Memang putusan DKPP tidak bisa dijadikan objek gugatan PTUN, yang bisa digugat kemudian adalah kelanjutan proses itu, yaitu keppres (keputusan presiden),” tegas Palaguna yang memberikan kesaksian melalui video conference, Selasa (7/7).

Ilustrasi: sidang DKPP (dkpp.go.id)
Ilustrasi: sidang DKPP (dkpp.go.id)

Keppres yang dimaksud I Dewa Gede Palaguna adalah Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian Evi Novida Ginting Manik yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 23 Maret 2020.

Jawaban tersebut disampaikan Palaguna menanggapi pernyataan jaksa penuntut negara (JPN) mengenai kelaziman di mana putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 sebagai subtansi di dalam gugatan PTUN nomor perkara 82/G/2020/PTUN.JKT

“Tadi Saudara Saksi mengatakan, objek dari gugatan ini adalah keppres pemberhentian komisioner KPU RI, namun yang menjadi substansi gugatan adalah putusan DKPP. Apakah itu sebuah kelaziman?” kata JPN.

Baca Juga:

DKPP Terima 14 Aduan Daring Dugaan Pelanggaran KEPP Selama WFH

Diketahui, Evi Novida Ginting Manik terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam persidangan yang dilakukan oleh DKPP. Evi dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP.

Dengan dasar itu, kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan keppres pemberhentian Evi Novida ginting Manik sebagai anggota KPU RI pada tanggal 23 Maret 2020. (Pon)

Baca Juga:

Gagal Penuhi Syarat Dukungan, Calon Independen Laporkan KPU Solo ke DKPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
(HOAKS atau FAKTA): Orang Sehat Pakai Masker Sisi Putih Bagian Luar
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA): Orang Sehat Pakai Masker Sisi Putih Bagian Luar

Selain menggunakan masker, WHO menyarankan, untuk menangkal diri dari COVID-19, harus melakukan pembatasan jarak minimal satu meter dan rajin mencuci tangan.

[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19

Pengguna Facebook Harish Nagaraju mengunggah sebuah video yang menunjukkan beberapa orang di India tengah menghisap uap yang berasal dari sebuah panci presto.

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

"Terang Benderang! Ini Bukti Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Aksi Bayaran Bukan Gerakan Murni,"

Kepolisian Ungkap Pengiriman Pemuda Indonesia untuk Berperang ke Suriah
Indonesia
Kepolisian Ungkap Pengiriman Pemuda Indonesia untuk Berperang ke Suriah

Selain melakukan ancaman di dalam negeri, JI juga mengirimkan pemuda Indonesia untuk melakukan aksi kejahatan di luar negeri.

Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI
Indonesia
Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

"Dengan demikian, pemerintah tidak merespons yang berlebihan terhadap gerakan ini, tapi fokus saja pada kerja-kerja pelayanan publik," jelas Wempy

ICW Minta Dewas Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK
Indonesia
ICW Minta Dewas Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK

ICW meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan hukuman berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

Jenazah Rekan Seprofesinya Ditolak, Persatuan Perawat: Tak Memiliki Rasa Kemanusiaan
Indonesia
Jenazah Rekan Seprofesinya Ditolak, Persatuan Perawat: Tak Memiliki Rasa Kemanusiaan

Tidakan tersebut dinilai PPNI cenderung melawan hukum

Jokowi dan Rakyat Indonesia Ikut Doa Kebangsaan yang Diinisiasi Paus Fransiskus
Indonesia
Jokowi dan Rakyat Indonesia Ikut Doa Kebangsaan yang Diinisiasi Paus Fransiskus

Solidaritas kemanusiaan juga harus ditingkatkan demi menolong bangsa ini

Dukung Gibran, PSI Janjikan 15 Ribu Suara
Indonesia
Dukung Gibran, PSI Janjikan 15 Ribu Suara

Pada Pileg 2019 lalu PSI mendapatkan satu kursi di DPRD Solo dengan perolehan suara 12.000.

Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak
Indonesia
Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak

Tes akan dilaksanakan secara online sehingga semua guru honorer yang ada bisa mengikuti asalkan sesuai kriteria menjadi peserta