Eks Dirut Sarana Jaya Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Eks Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Eks Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan irit bicara usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta tahun 2019.

Yoory menyebutkan semua materi pemeriksaan mengenai kasus dugaan korupsi tanah tersebut sudah disampaikannya kepada penyidik.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar

"Tanya ke penyidik, ya," kata Yoory di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/4).

Yorry enggan menceritakan proses penunjukkan PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mengadakan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta pada 2019.

Mantan Dirut PD Sarana Jaya, Yoory Corneles. Foto: Istimewa

Yoory hanya mempercepat langkahnya keluar dari Gedung KPK. Saat disinggung kembali mengapa memilih PT Adonara sebagai rekanan, Yoory kembali bungkam.

"Tanya penyidik semua," imbuhnya.

Begitu juga saat disinggung apakah Yoory mengenal seorang pengusaha Rudy Hartono Iskandar, dia sama sekali tidak menjawab. Diketahui, istri Rudy ialah Anja Runtuwene selaku petinggi di PT Adonara Propertindo.

Baca Juga:

Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019. Namun, hingga saat ini, KPK belum menyampaikan secara resmi konstruksi perkara kasus ini, maupun pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka.

Berdasarkan informasi, Yoory merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi
Indonesia
KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi

Dalam kasus ini, KPK menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna telah menerima suap senilai Rp 1,661 miliar

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

 Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law
Indonesia
Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

Ibas, sapaan akrab Edhie, menyesalkan sikap beberapa fraksi di DPR yang belakangan ini masih terus membahas beberapa RUU, seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba.

Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia
Indonesia
Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terpaksa turun tangan menyikapi insiden penelantaran dua wanita lansia oleh oknum camat dan kades di Bengkulu.

Penghuni Minta Pemprov DKI Ringankan Biaya Sewa Rusunawa
Indonesia
Penghuni Minta Pemprov DKI Ringankan Biaya Sewa Rusunawa

Sarjoko mengaku pihaknya telah menerima sejumlah surat dari para penghuni perihal kesulitan membayar sewa itu.

Benny dan Heru Dituntut Hukuman Bui Seumur Hidup
Indonesia
Benny dan Heru Dituntut Hukuman Bui Seumur Hidup

Jaksa meyakini Benny dan Heru bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan tiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp16 triliun.

Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi
Indonesia
Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi

Sejumlah analis politik pun memberikan pandangan dan masukannya agar Perppu ini tak jadi celah melakukan pelanggaran hukum.

Mobil Dinas TNI yang Dikendarai Warga Sipil Atas Nama Purnawirawan
Indonesia
Mobil Dinas TNI yang Dikendarai Warga Sipil Atas Nama Purnawirawan

“Toyota Fortuner warna hijau army nomor registrasi 3688-34 adalah nomor registrasi Puspomad, namun kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan organik Puspomad,” ujar Dodik

PSBB Melonggar, Indikator Pertumbuhan Ekonomi Membaik
Indonesia
PSBB Melonggar, Indikator Pertumbuhan Ekonomi Membaik

Kebijakan pelonggaran PSBB tetap memperhatikan protokol kesehatan yang aman untuk mendukung kinerja yang produktif.