Eks Dirut Sarana Jaya Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Eks Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Eks Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan irit bicara usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta tahun 2019.

Yoory menyebutkan semua materi pemeriksaan mengenai kasus dugaan korupsi tanah tersebut sudah disampaikannya kepada penyidik.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar

"Tanya ke penyidik, ya," kata Yoory di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/4).

Yorry enggan menceritakan proses penunjukkan PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mengadakan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta pada 2019.

Mantan Dirut PD Sarana Jaya, Yoory Corneles. Foto: Istimewa

Yoory hanya mempercepat langkahnya keluar dari Gedung KPK. Saat disinggung kembali mengapa memilih PT Adonara sebagai rekanan, Yoory kembali bungkam.

"Tanya penyidik semua," imbuhnya.

Begitu juga saat disinggung apakah Yoory mengenal seorang pengusaha Rudy Hartono Iskandar, dia sama sekali tidak menjawab. Diketahui, istri Rudy ialah Anja Runtuwene selaku petinggi di PT Adonara Propertindo.

Baca Juga:

Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019. Namun, hingga saat ini, KPK belum menyampaikan secara resmi konstruksi perkara kasus ini, maupun pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka.

Berdasarkan informasi, Yoory merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM di Jakarta Dinilai Salah Kaprah
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM di Jakarta Dinilai Salah Kaprah

Oleh karena itu, kata Edison, kebijakan ganjil genap hendaknya tidak diterapkan selama pandemi belum berakhir. Karena potensi menimbulkan klaster baru di terminal, stasiun dan tempat-tempat perhentian angkutan umum.

Fokus Pemeriksaan Inspektorat, Kepala BPPBJ DKI Dicopot Anies
Indonesia
Fokus Pemeriksaan Inspektorat, Kepala BPPBJ DKI Dicopot Anies

Pekerjaan dalam di badan pelelangan barang dan jasa itu kan untuk Pemprov DKI Jakarta

Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua
Indonesia
Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua

Pendekatan kekerasan malah justru berpotensi memunculkan lingkaran kekerasan baru yang menimbulkan trauma.

Belasan Ribu Warga Jakarta Curi Start Mudik Gunakan Kereta Api
Indonesia
Belasan Ribu Warga Jakarta Curi Start Mudik Gunakan Kereta Api

Jelang larangan mudik yang berlaku pada Kamis, 6 hingga 17 Mei 2021, sebanyak 17.563 penumpang kereta api lebih dulu meninggalkan ibu kota.

Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI
Indonesia
Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI

“Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/ banner, atribut, pamflet dan hal lainnya terkait FPI,” ujar Idham

Masa Pandemi, Dana Kelola Haji Meningkat Rp18 Triliun
Indonesia
Masa Pandemi, Dana Kelola Haji Meningkat Rp18 Triliun

Dana kelolaan haji pada 2020 itu akan tetap tumbuh sekitar 10 persen, bahkan jika ibadah haji pada tahun tersebut tetap dilaksanakan.

Polisi Selidiki Motif Anak Akidi Tio Hendak Beri Sumbangan Sampai Rp 2 Triliun
Indonesia
Polisi Selidiki Motif Anak Akidi Tio Hendak Beri Sumbangan Sampai Rp 2 Triliun

Hasil klarifikasi dengan Bank Mandiri dana tidak cukup

Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah
Indonesia
Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bakal diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kasus sengketa tanah.

 Polresta Surakarta Vaksinasi Corona Massal 4.000 Warga Solo
Indonesia
Polresta Surakarta Vaksinasi Corona Massal 4.000 Warga Solo

Saat ini Solo dikepung daerah zona merah. Untuk melindungi warga Solo dibutuhkan percepatan vaksinasi.

Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK
Indonesia
Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK

Yoory membayar tanah di Munjul kepada PT Adonara Propertindo (AP) hingga Rp 150 miliar