Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Akui Diperiksa KPK sebagai Tersangka Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Eks Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengakui telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

"Iya, tersangka saya, Pak," kata Budi usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/6) malam.

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Namun, Budi enggan mengungkap secara rinci kasus korupsi yang menjeratnya. Termasuk mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini. Budi hanya menyebut penyidik hanya mengonfirmasi mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.

"Saya enggak tahu. Tadi cuma diperiksa tentang laporan harta kekayaan," ujarnya.

KPK disebut-sebut telah menetapkan dua orang terkait dugaan kasus korupsi di tubuh PT Dirgantara Indonesia. Kendati demikian, belum ada informasi resmi dari KPK terkait penetapan tersangka itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan terhadap Budi Santoso terkait perkara dugaan korupsi di PT DI. Menurut Al, pemeriksaan terhadap Budi dilakukan guna mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia.

"Bahwa benar hari ini KPK memeriksa beberapa pihak antara lain mantan pegawai BUMN PT DI dan pihak swasta terkait kegiatan pengumpulan alat bukti dugaan korupsi di PT DI," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (5/6).

Baca Juga:

Batalkan Kereta Jarak Jauh, KAI Kembalikan Uang Tiket 100 Persen hingga 17 Juni

Namun, Ali masih enggan membeberkan lebih detail dalam kapasitas apa Budi Santoso diperiksa. Sebab, lembaga antiraauah saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk mengusut dugaan korupsi di PT DI.

"Untuk sementara demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan
Indonesia
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan

G20 juga telah menyuntikkan dana sebesar 11 triliun dolar AS

Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan
Indonesia
Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta agar Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk membatalkan acara Reuni Akbar tahun 2020 ini.

Buka Pendidikan Sesko TNI, Dansesko Sampaikan Amanat Panglima TNI
Indonesia
Buka Pendidikan Sesko TNI, Dansesko Sampaikan Amanat Panglima TNI

Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Dansesko TNI) Marsekal Madya TNI Dedy Permadi membuka Pendidikan Reguler ke-48 Sesko TNI secara virtual.

Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat
Indonesia
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2020

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

"Terang Benderang! Ini Bukti Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Aksi Bayaran Bukan Gerakan Murni,"

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU
Indonesia
Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

"Mungkin pelanggaran UU, karena menghapus pasal UU di luar forum resmi yang diatur konstitusi," kata Peneliti Formappi Lucius Karus

Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.

Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar
Indonesia
Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar

Pandemi COVID-19 membuat semua sektor usaha terutama pariwisata mengalami kerugian karena ditutup untuk dikunjungi wisatawan.

UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja
Indonesia
UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja

UU Cipta Kerja dinilai memberikan dampak positif bagi ketersediaan lapangan kerja baru di Indonesia.

Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR
Indonesia
Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR

Jumlah halaman draf UU itu berubah menjadi 812 halaman.