Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro, salah satu tersangka kasus suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta (PJT) II Tahun 2017. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Djoko Saputro divonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.Djoko dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Sebagai Tersangka

"Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat saat membacakan amar putusan terhadap Djoko Saputro, Selasa (26/5).Vonis terhadap Djoko ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Djoko dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Djoko tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat memberantas tindak pidana korupsi.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Djoko berlaku sopan, belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga. Atas putusan Majelis Hakim ini, baik Djoko Saputro maupun Jaksa KPK memilih untuk pikir-pikir.KPK menetapkan Djoko Saputro dan Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017. Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 silam diduga memerintahkan jajarannya untuk merelokasi anggaran.Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadl Rp9,55 miliar.Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu sendiri bernilai Rp3.820.000.000. Sedangkan, perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5.730.000.000.

Baca Juga:

KPK Cegah Dirut Perum Jasa Tirta II ke Luar Negeri

Usai melakukan revisi anggaran, Djoko lantas mengutus Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Untuk mengerjakan dua kegiatan itu, Andririni pun diduga menggunakan nama perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.Ralisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan akhir tahun 2017, diduga mencapai Rp5.564.413.800. Tak hanya itu, Andririni dan Djoko juga diduga telah mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administrasi lelang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba
Indonesia
Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Ridho Rhoma ditangkap oleh kepolisian Tanjung Priok karena narkoba.

  Pilkada Serentak Ditunda Desember, Purnomo Siapkan Surat Pengunduran Diri
Indonesia
Pilkada Serentak Ditunda Desember, Purnomo Siapkan Surat Pengunduran Diri

"Saya tetap pada keputusannya mundur dari pertarungan jika KPU tetap menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang," ujar Purnomo di Solo, Rabu (6/5).

 Update COVID-19 DKI: Positif 2.670 Orang, Meninggal Dunia 248 Jiwa
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Positif 2.670 Orang, Meninggal Dunia 248 Jiwa

"Total 2.670 orang kasus positif, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 248 orang," kata Ketua II Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 Pemprov DKI, Catur Laswanto di Jakarta.

Prakiraan Cuaca: Hujan Lebat Guyur Sebagian Wilayah Indonesia
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Hujan Lebat Guyur Sebagian Wilayah Indonesia

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi sebagian wilayah Indonesia pada Senin (14/12).

 Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing
Indonesia
Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing

Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan bahwa memang pegawai honorer tidak mendapatkan THR dari negara. Dana THR sendiri berasal dari APBN dan APBD.

Gunung Raung Masih Berstatus Waspada
Indonesia
Gunung Raung Masih Berstatus Waspada

Sejak tanggal 20 Januari 2021, terekam gempa tremor non harmonik tidak menerus, diikuti oleh gempa vulkanik dalam, disertai adanya perubahan pada tinggi kolom hembusan gas/abu dan warna kolom hembusan.

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke
Indonesia
Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mempertanyakan kebijakan orang nomor satu di DKI ini. Yang dinilainya tak berpihak pada dunia pendidikan.

Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik
Indonesia
Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik

Dengan likuiditas melimpah dengan modal yang cuku, realisasi penyaluran kredit menurun 1,53 persen dari Rp5.549 triliun pada Juni 2020 menjadi Rp5.536 triliun pada Juli 2020.

PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19
Indonesia
PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, mereka sudah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR soal kewajiban calon kepala daerah melaksanakan uji usap.

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Shafiec UNU Jogja
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Shafiec UNU Jogja

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan lembaga Shafiec UNU Jogja yang secara proaktif diinisiasi oleh Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.