Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara USD 1,99 Juta RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Eks Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino alias RJ Lino didakwa melakukan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011. Akibat perbuatannya tersebut, negara dirugikan sebesar USD 1,99 juta.

"Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pelindo II (persero) sebesar USD 1.997.740,23," kata Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/8).

Tindak pidana korupsi itu dilakukan RJ Lino dengan cara mengintervensi proses pengadaan Quayside Container Crane (QCC) dengan menunjuk Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co Ltd (HDHM) sebagai perusahaan pelaksana proyek.

Baca Juga:

KPK Limpahkan Berkas Perkara RJ Lino ke Pengadilan Tipikor Jakarta

Tindak pidana korupsi itu pun dilakukan bersama dengan Ferialdy Norlan selaku Diektur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Chariman HDHM, Weng Yaogen.

Padahal, tindakannya itu bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; pasal 1, pasal 3 ayat (2), pasal 6 ayat (1) SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo I.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar jaksa.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan RJ Lino bermula saat PT Pelindo II mengadakan lelang pengadaan crane untuk Pelabuhan Panjan, Pontianak dan Palembang. Namun, tak kunjung mendapatkan pemenang.

KPK menahan bekas Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino), Jumat (26/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menahan bekas Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino), Jumat (26/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Kemudian, PT Pelindo II membuka lagi proses pelelangan pada April 2009 dengan mengubah sperifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Meski demikian, tak ada satu pun peserta lelang.

Hingga akhirnya, PT Pelindo II menujuk langsung langsung PT Barata Indonesia sebagai pemenang lelang. Sehingga terjadi negosiasi antara PT Pelindo II dengan PT Barata Indonesia.

Tapi, saat proses negosiasi berlangsung RJ Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan tersebut.

"Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan prinsip adil dan wajar sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 dan SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009 yaitu prinsip adil dan wajar," kata jaksa.

"Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009," sambung jaksa.

Bahkan untuk memuluskan rencananya, RJ Lino menyuruh bawahannya, Wahyu Hardiyanto, mengubah SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Pelindo II.

Baca Juga:

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan RJ Lino

Hingga akhirnya, PT HDHM terpilih sebagai pihak pengadaan. Sehingga, dalam pengadaan itu PT Pelindo II harus membayar USD 15.165.150 (USD 15,1 juta).

"Harga wajar sebenarnya 13.579.088,71 dolar AS. Sehingga menyebabkan terjadinya kemahalan harga pembelian 3 (tiga) unit Twinlift QCC dari HDHM sebesar 1.974.911,29 dolar AS," kata jaksa.

Atas perbuatannya, RJ Lino didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

PN Jaksel Agendakan Pembacaan Putusan Praperadilan RJ Lino

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang
Indonesia
Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang

Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal atau branded, dikritik Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU
Indonesia
'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU

Pertanyaan ini logis karena memang setidaknya ada empat nama di dalam Timsel yang jabatannya berada di bawah struktur presiden.

Datangi Menkominfo, Panglima TNI Minta Bantuan Akses Internet di Pos Terluar
Indonesia
Datangi Menkominfo, Panglima TNI Minta Bantuan Akses Internet di Pos Terluar

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyediakan akses internet di pos pelayanan TNI di wilayah 3T pada tahun 2022 mendatang.

Cuma Ngobrol Ringan, DPR Pastikan Sahkan Andika Jadi Panglima TNI
Indonesia
Cuma Ngobrol Ringan, DPR Pastikan Sahkan Andika Jadi Panglima TNI

"Besok Insya Allah jam 10 Paripurna dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan Paripurna," kata anggota Komisi I Abdul Haris Almasyhari.

Dianggap Ikon Kota Bandung, Kawasan Alun-alun akan Dipercantik
Indonesia
Dianggap Ikon Kota Bandung, Kawasan Alun-alun akan Dipercantik

Revitalisasi kawasan Alun-alun, kata Didi, tentu saja sesuai amanat dari Peraturan Daerah (Perda) No 18 Tahun 2011 tentang RT/RW dan Perda No 10 Tahun 2011 tentang RDTR

Komnas HAM Minta Penyidikan Kebakaran Lapas Tangerang Mendalam, Objektif dan Transparan
Indonesia
Komnas HAM Minta Penyidikan Kebakaran Lapas Tangerang Mendalam, Objektif dan Transparan

Kalau soal investigasi yang lebih dalam tentu kita sudah kontak juga dengan Kapolda

Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi
Indonesia
Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi

"Kelemahan dalam pengawasan menjadi problem tersendiri dan dari dulu saya selalu teriak-teriak. Reformasi birokrasi di Kemenkumham belum dibenahi," katanya.

Merapi 'Batuk', Sejumlah Wilayah DIY Dilanda Hujan Abu
Indonesia
Merapi 'Batuk', Sejumlah Wilayah DIY Dilanda Hujan Abu

Hujan abu juga terjadi di lereng Merapi sisi tengah

Pembangunan Stasiun MRT Thamrin dan Monas Sudah Lebih dari 20 Persen
Indonesia
Pembangunan Stasiun MRT Thamrin dan Monas Sudah Lebih dari 20 Persen

Selain itu, pekerjaan "traffic deck" di terowongan selatan dan pekerjaan dinding untuk persiapan peluncuran mesin bor di area utara Bundaran HI

Novel Baswedan Cs Selesai Jalani Pelatihan di Bandung, Kapan Mulai Kerja?
Indonesia
Novel Baswedan Cs Selesai Jalani Pelatihan di Bandung, Kapan Mulai Kerja?

Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut perkembangannya