Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam mobil tahanan KPK di Jakarta, Rabu (7/8) (MP/Ponco Sulaaksono)

MerahPutih.com - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengajukan kasasi ke Mahakamah Agung (MA). Permohonan kasasi itu dilayangkan Emirsyah melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan.

Permohonan kasasi terhadap Emirsyah berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tetap memvonis yang bersangkutan dengan hukuman 8 tahun penjara. Menurut Luhut, putusan terhadap Emirsyah dirasa kurang memenuhi keadilan.

Baca Juga:

Utang Telah Capai Rp31 Triliun, Ini Langkah Garuda Indonesia

"Pak Emirsyah memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa kurang adil," kata Luhut saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Luhut menjelaskan, penjatuhan hukuman terhadap kliennya dirasa kurang adil lantaran kasus hasil kerja sama melalui mekanisme deferred prosecution agreement (DPA) di Inggris bukan hanya bergulir di Indonesia, tapi juga ada ada delapan negara yang disebut. Namun, hanya di Indonesia kasusnya ditindaklanjuti.

"Lebih jauh lagi, PLN juga ada tapi KPK tidak usut. Jadi seperti uneqauL before the law. Bukan membela diri dan menunjuk kesalahan orang lain. Tapi lebih pada tidak ada perlakukan yang sama di depan hukum," ujar Luhut.

Eks Dirut Garuda lakukan pencucian dari pembelian pesawat
Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar (Foto: antaranews)

Alasan lainnya, kata Luhut, Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia, termasuk seperti yang sebelumnya didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerja sama vendor seperti Airbus S.A.S dan Roll-Royce Plc.

"Tapi dinyatakan aktif untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ada yang salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu harus diperbaiki MA," kata dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pada pengadilan tingkat pertama terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. Alhasil, Emirsyah Satar tetap dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

Terbukti Suap Eks Dirut Garuda, Bos PT Mugi Rekso Abadi Divonis 6 Tahun Penjara

Sementara itu, pengusaha Soetikno Soedarjo yang merupakan penyual Emirsyah pun dikuatkan hukumannya berdasarkan putusan banding. Dia tetap divonis 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI atas nama Emirsyah Satar dan Nomor 22/PID.TPK/2020/PT.DKI atas nama Soetikno Soedarjo," sebagaimana termaktub dalam putusan PT DKI Jakarta, Senin (3/8).

Banding perkara Emirsyah diadili oleh majelis hakim banding yang terdiri atas Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan dan Anthon R Saragih. Sedangkan perkara banding Soetikno diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Achmad Yusak dengan anggota Nur Hakim, Sri Andini, Rusdi, dan Hening Tyastanto. (Pon)

Baca Juga:

Eks Bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar Divonis 8 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Gedung Kejagung Kebakaran, Semua Koruptor Bakal Diputihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gedung Kejagung Kebakaran, Semua Koruptor Bakal Diputihkan

Faktanya, di artikel berita yang dibagikan, tidak terdapat pernyataan seperti yang ditulis di klaim. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan, berkas penanganan perkara dan para tahanan aman dari kebakaran.

Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang
Indonesia
Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang

Satpol PP bakal membocorkan kegiatan mana saja yang diizinkan dilombakan sebelum hari peringatan HUT RI ke-75.

Wagub DKI: Pemecatan Yoory Pinontoan Tunggu Hasil Penyelidikan KPK
Indonesia
Wagub DKI: Pemecatan Yoory Pinontoan Tunggu Hasil Penyelidikan KPK

"Ini kan dinonaktifkan, kita menunggu dulu hasil daripada KPK (untuk pemecatan)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Sebanyak 705 WNI di Luar Negeri Terinfeksi Virus Corona
Indonesia
Sebanyak 705 WNI di Luar Negeri Terinfeksi Virus Corona

Pemerintah juga mencatat kepulangan WNI anak buah kapal asing yang pekerjaannya terdampak karena penyebaran wabah.

Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah
Indonesia
Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H mendatang.

Presiden Belarus Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
Presiden Belarus Positif Terinfeksi COVID-19

Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengaku bahwa dirinya terinfeksi virus corona tanpa menunjukkan gejala apa pun.

Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus
Indonesia
Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

Pangeran atas nama PAN memiliki pesan khusus bagi Listyo jika nanti sudah menjabat Kapolri

Wagub DKI Sampaikan Kabar Terkini Kondisi Anies
Indonesia
Wagub DKI Sampaikan Kabar Terkini Kondisi Anies

Pemprov DKI sudah terbiasa melakukan rapat virtual

KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar

KPK kembali memanggil anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial, terkait kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum
Indonesia
Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta secara resmi kembali berakukan sistem ganjil genap di jalur protokol pada Senin (3/8).