Eks Dirut BTN Resmi Jadi Tersangka Gratifikasi Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Merahputih.com - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono dan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi.

"Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga HM sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu dari HM," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/10).

Baca Juga

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

Penerimaan gratifikasi itu diduga terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN kepada PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

Kejagung menemukan pegawai PT Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada menantu Maryono dengan total sebesar Rp2,257 miliar sebelum menerima fasilitas kredit dari BTN Cabang Samarinda sebesar Rp117 miliar pada 2014 yang kini macet.

Ketua KOI Erick Thohir (tengah kiri) dan Dirut BTN Maryono (tengah kanan) bersama dua atlet panjat tebing DKI Jakarta di sela acara pengukuhan kerjasama BTN dan KOI di Gor Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (30/5/2018). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Selanjutnya untuk PT Titanium Property, BTN Cabang Jakarta Harmoni mengucurkan kredit sebesar Rp160 miliar untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square pada 2013.

Terkait fasilitas kredit itu, PT Titanium Property mengirimkan total sebesar Rp870 juta kepada menantu Maryono dengan rincian Rp500 juta pada 22 Mei 2014, Rp 250 juta pada 16 Juni 2014 dan Rp120 juta pada 17 September 2014.

Kejagung menduga keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut atas peran serta Maryono yang saat itu menjabat Direktur Utama BTN dengan mendorong pemberian fasilitas kredit walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada BTN.

Baca Juga

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Atas perbuatan itu, Maryono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Yunan Anwar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Jadi, keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu merujuk kepada angka yang senyatanya terjadi di lapangan

Pengacara Terdakwa Jiwasraya Sebut Bantahan Hexana Menyesatkan Publik
Indonesia
Pengacara Terdakwa Jiwasraya Sebut Bantahan Hexana Menyesatkan Publik

Karenanya, Dion akan melaporkan Hexana ke Bareskrim atas dugaan melakukan kebohongan publik.

  Kebanyakan Berkunjung ke Luar Negeri, Menhan Prabowo Dikritik PKS
Indonesia
Kebanyakan Berkunjung ke Luar Negeri, Menhan Prabowo Dikritik PKS

Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu
Indonesia
BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu

Namun, biaya itu masih akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Kesehatan

Pemprov DKI Jakarta Susun Pergub Perbolehkan PKL Jualan di Trotoar
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Susun Pergub Perbolehkan PKL Jualan di Trotoar

Tapi, Hari menegaskan, PKL yang mengganggu pejalan kaki tak diperbolehlan berjualan di trotoar.

Pilwalkot Solo, Bajo Penantang Gibran Pamer Desain Infrastruktur 4 Mega Proyek
Indonesia
Pilwalkot Solo, Bajo Penantang Gibran Pamer Desain Infrastruktur 4 Mega Proyek

Pemilihan Wali Solo tinggal menyisakan waktu 15 hari lagi.

Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital
Indonesia
Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital

Diterbitkannya ijazah digital tersebut, UK Petra merupakan yang pertama dan pelopor di Jawa Timur.

KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada
Indonesia
KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada

Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur

MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin
Indonesia
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

Mahkamah Agung (MA) membantah kabar yang menyebut Djoko Tjandra memiliki hubungan dekat dengan Ketua MA M Syarifuddin.

Renovasi Gedung Kejagung Butuh Rp161 Miliar
Indonesia
Renovasi Gedung Kejagung Butuh Rp161 Miliar

“Itu estimasi yang bisa memberi gambaran berapa kebutuhan anggaran pembangunan kembali," ucap Isa.