Eks Dirut BTN Resmi Jadi Tersangka Gratifikasi Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Merahputih.com - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono dan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi.

"Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga HM sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu dari HM," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/10).

Baca Juga

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

Penerimaan gratifikasi itu diduga terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN kepada PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

Kejagung menemukan pegawai PT Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada menantu Maryono dengan total sebesar Rp2,257 miliar sebelum menerima fasilitas kredit dari BTN Cabang Samarinda sebesar Rp117 miliar pada 2014 yang kini macet.

Ketua KOI Erick Thohir (tengah kiri) dan Dirut BTN Maryono (tengah kanan) bersama dua atlet panjat tebing DKI Jakarta di sela acara pengukuhan kerjasama BTN dan KOI di Gor Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (30/5/2018). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Selanjutnya untuk PT Titanium Property, BTN Cabang Jakarta Harmoni mengucurkan kredit sebesar Rp160 miliar untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square pada 2013.

Terkait fasilitas kredit itu, PT Titanium Property mengirimkan total sebesar Rp870 juta kepada menantu Maryono dengan rincian Rp500 juta pada 22 Mei 2014, Rp 250 juta pada 16 Juni 2014 dan Rp120 juta pada 17 September 2014.

Kejagung menduga keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut atas peran serta Maryono yang saat itu menjabat Direktur Utama BTN dengan mendorong pemberian fasilitas kredit walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada BTN.

Baca Juga

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Atas perbuatan itu, Maryono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Yunan Anwar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Mengandung Sel Ginjal Monyet Hijau Afrika
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Mengandung Sel Ginjal Monyet Hijau Afrika

Ramai di media sosial Facebook yang menyatakan vaksin Sinovac dari Tiongkok mengandung vero cell atau sel monyet hijau Afrika.

 Hasil Riset LSI Denny JA Ungkap Kehidupan Bakal Normal Sebelum Vaksin Corona Ditemukan
Indonesia
Hasil Riset LSI Denny JA Ungkap Kehidupan Bakal Normal Sebelum Vaksin Corona Ditemukan

"Di era itu, yang terpapar virus corona tentu tetap ada. Namun jumlah kasus baru terpapar grafiknya menurun signifikan. Puncak pandemik sudah dilewati,” tulis Denny JA

Pesawat Sriwijaya Air yang Hilang Kontak Membawa 56 Penumpang
Indonesia
Pesawat Sriwijaya Air yang Hilang Kontak Membawa 56 Penumpang

Sriwijaya Air sendiri saat ini masih melakukan kontak dengan pihak terkait

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Bukan Disuntik Vaksin COVID Tapi Vitamin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Bukan Disuntik Vaksin COVID Tapi Vitamin

Jokowi tak merasakan sakit apapun saat disuntik vaksin corona buatan Sinovac.

KCI Keluhkan Perilaku Penumpang KRL yang Bikin Semrawut Perjalanan Kereta
Indonesia
KCI Keluhkan Perilaku Penumpang KRL yang Bikin Semrawut Perjalanan Kereta

Mereka naik KRL ke arah yang sesungguhnya berlawanan dengan stasiun tujuannya agar dapat naik kereta dengan cepat tanpa

Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib
Indonesia
Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib

Dudung pun merasa prihatin perihal beberapa isi ceramah seorang tokoh agama yang dinilai tak pantas dilontarkan.

KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda
Indonesia
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda

Dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat.

Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar
Indonesia
Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar

Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berujung bentrok dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Dirjen Bimas Katolik Diberi Sejumlah Masukan Penting dari Kardinal Ignatius Suharyo
Indonesia
Dirjen Bimas Katolik Diberi Sejumlah Masukan Penting dari Kardinal Ignatius Suharyo

Gereja ingin berperan dalam membangun keadaban publik menuju habitus baru

Segera Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fase Tiga, Pemerintah Prioritaskan 8 Provinsi
Indonesia
Segera Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fase Tiga, Pemerintah Prioritaskan 8 Provinsi

Wiku berharap uji klinis vaksin COVID-19 ini akan selesai pada akhir tahun 2020