Eks Dirjen Ini 'Pamit' dari KKP Karena Kebijakan Edhy Prabowo Tidak Pro 'Poor' Mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulficar Mochtar (Antaranews)

MerahPutih.com - Eks Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar membongkar kejanggalan kebijakan yang dibuat oleh Edhy Prabowo saat masih menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kejanggalan kebijakan itulah yang membuat Zulficar mengundurkan diri sebagai Dirjen Perikanan Tangkap di KKP. Ia mengaku resmi mengundurkan diri sebagai Dirjen di KKP pada pertengahan Juli 2020.

Baca Juga:

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur

Hal itu diungkap Zulficar saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benur untuk terdakwa pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).

"Mengundurkan diri pertengahan Juli 2020 karena tiga alasan : melihat kebijakan di kementerian tidak mengarah keberlanjutan, tidak pro poor (pro terhadap kemiskinan) tata kelola tidak sepenuhnya diajalankan, komitmen antikorupsi diragukan," ujar Zulficar.

Zulficar membeberkan bahwa banyak perusahaan yang mengajukan izin ekspor di KKP tapi belum punya pengalaman. Mayoritas perusahaan yang mengajukan izin, kata Zulficar, baru berdiri satu sampai tiga bulan.

"Sampai saya mundur tanda tangani 35 perusahaan itu mayoritas perusahaan baru 1 sampai 3 bulan, dan ada yang tadinya kontraktor jadi perusahaan lobster," bebernya.

Zulficar juga menyatakan bahwa ada dua perusahaan yang sebenarnya tidak laik untuk mendapat izin, namun ternyata sudah diloloskan untuk mengekspor benur. Ia menyebut dua perusahaan itu belum memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Menteri Edhy Prabowo. (Foto: Antara)
Menteri Edhy Prabowo. (Foto: Antara)

Selain itu, kata Zulficar, dua perusahaan tersebut juga melakukan ekspor tanpa sepengetahuannya ketika masih menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Zulficar mengatakan dua perusahaan itu melompati tahapan proses izin ekspor.

"Pertengahan Juni ada 2 perusahaan yang tahu-tahu sudah ekspor, jadi ini yang tidak melalui kami, yang harusnya mengeluarkan surat waktu pengeluaran, saya harusnya yang tanda tangan, tahu-tahu pertengahan Juni udah ekspor tata kelola longkap," kata Zulficar.

"Irjen saya kontak 'ayo kita rapatkan nggak boleh seperti ini kita kumpul', kenapa seperti ini, ternyata PNPB belum ada, masih gantung di Kemenkeu, draf sudah ancang-ancang udah ada. Ini lompat langsung ke depan harus dibereskan segala macam," sambung dia.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Suharjito menyuap Edhy sebesar USD 103 ribu dan Rp 706 juta.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Jembatan, KPK Garap Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Blusukan Online, Warga Minta Gibran Perhatikan Nasib Disabilitas
Indonesia
Blusukan Online, Warga Minta Gibran Perhatikan Nasib Disabilitas

Gibran Rakabuming Raka melakulan kampanye blusukan online Pilwakot Solo di tengah pandemi COVID-19, Minggu (11/10).

MRT Tetap Beroperasi di Hari Lebaran, Penumpang Dibatasi
Indonesia
MRT Tetap Beroperasi di Hari Lebaran, Penumpang Dibatasi

"Jadi tidak ada perubahan, semua sama seperti selama PSBB diberlakukan," kata Kamaludin

Seminggu ke Depan, 29 Wilayah Indonesia Alami Hujan Lebat Disertai Petir
Indonesia
Seminggu ke Depan, 29 Wilayah Indonesia Alami Hujan Lebat Disertai Petir

BMKG memprakirakan dalam sepekan ke depan akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang.

Bekas Mensos Juliari Batubara Bersaksi di Sidang Suap Bansos Hari Ini
Indonesia
Bekas Mensos Juliari Batubara Bersaksi di Sidang Suap Bansos Hari Ini

Sidang lanjutan pada hari ini bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
Indonesia
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

Aturan ini membuat pasangan calon bisa memilih apakah melakukan kampanye secara daring atau langsung

Rayakan Ulang Tahun, Eggi Sudjana Mangkir dari Panggilan Polisi
Indonesia
Rayakan Ulang Tahun, Eggi Sudjana Mangkir dari Panggilan Polisi

Aktivis Eggi Sudjana mangkir dalam pemeriksaan kasus dugaan upaya makar, Kamis (3/12).

Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus
Indonesia
Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus

Masyarakat Tiongkok dicekam kekhawatiran yang mendalam setelah sejumlah provinsi mengalami kekurangan persediaan vaksin rabies.

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

Diberi Potongan Pajak, Harga Kendaraan Diharapkan Turun
Indonesia
Diberi Potongan Pajak, Harga Kendaraan Diharapkan Turun

Relaksasi PPnBM tersebut negara berpotensi kehilangan sekitar Rp1,6 triliun sampai Rp2 triliun.

Mahfud MD Jamin Semua Warga Miskin dapat Bansos Tanpa Halangan Administrasi
Indonesia
Mahfud MD Jamin Semua Warga Miskin dapat Bansos Tanpa Halangan Administrasi

Presiden Jokowi sendiri sudah meminta penyaluran bansos dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran