Eks Direktur KPK ke Firli: Katanya Pancasilais, Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK Sujanarko (kiri) bersama penyidik Novel Baswedan. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk tidak takut memberikan keterangan kepada Komnas HAM.

Pria yang karib disapa Koko ini menyatakan Firli harus berani memenuhi panggilan Komnas HAM layaknya ketika mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait nasib pegawai KPK.

Baca Juga

Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK

"Firli harus berani seperti saat mengabaikan perintah presiden. Katanya pancasilais, masa dipanggil resmi lembaga negara tidak berani datang," kata Sujanarko dalam keterangannya, Selasa (8/6).

Menurut Sujanarko kedatangan Filri ke Komnas HAM penting untuk mengklarifikasi ihwal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Jadi Firli jangan takut, ini panggilan biasa saja kok. Dipanggil dewas saja datang kok, masa dipanggil Komnas HAM tidak berani datang," tandas dia.

Koko menyebut, pemanggilan yang dilayangkan Komnas HAM ditujukan kepada individu yang memiliki kewenangan di lembaga antirasuah. Bukan terhadap KPK secara kelembagaan. Dirinya pun meyakini Firli memahami soal itu.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Saya pesan sama Firli terkait panggilan Komnas HAM, ini panggilan ke individu kebetulan punya kewenangan di KPK, bukan panggilan ke lembaga KPK. Saya yakin Firli paham ini," tutup Koko.

Sebelumnya, Komnas HAM berharap seluruh pimpinan KPK dapat hadir untuk dimintai keterangan mengenai polemik TWK tersebut. Keterangan Firli Bahuri Cs dianggap penting untuk menambah keterangan mengenai sengkarut TWK.

"Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Namun, pimpinan KPK menyatakan tidak akan menghadiri panggilan tersebut. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin.

Baca Juga

Direktur KPK Giri Yakin Firli Juga Tak Lulus Jika Ikut TWK

Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (8/6). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pihak-pihak yang terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Ini Kriteria Orang Mendapat Suntikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ini Kriteria Orang Mendapat Suntikan Vaksin COVID-19

Vaksin COVID-19 Sinovac yang lagi diuji coba di Bandung tidak bisa sembarangan disuntik pada semua orang.

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha

Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq
Indonesia
Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan Rizieq Shihab.

Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi
Indonesia
Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi

"Pistol rakitan saya bikin dari bahan bekas berupa besi dan kayu dengan memanfaatkan jasa tukang las. Hanya butuh modal Rp100.000 untuk bikin senjata rakitan," kata Alfian.

PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta
Indonesia
PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta

"Saya tidak pernah melihat di luar negeri sepeda masuk transportasi publik dalam kota. Kalau antar kota, biasanya ada gerbong khusus buat taruh sepeda," ucap Gilbert di Jakarta, Jumat (26/3).

Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H
Indonesia
Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI Jakarta akan menunggu putusan resmi dari Mahkamah Agung sebelum mengambil tindakan lebih lanjut terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Ganjil Genap di Jakarta, Polisi tidak Lagi Cek STRP
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta, Polisi tidak Lagi Cek STRP

Hal tersebut dilakukan setelah memberlakukan kebijakan ganjil genap di masa PPKM Level 4.

Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY

Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART