Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo 2008-2016 Solihah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/10/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) Solihah didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 766.955 dolar AS atau setara Rp7.584.102.194 (Rp7,58 miliar).

Solihah dinyatakan turut serta melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo (Persero).

Solihah didakwa melakukan korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo bersama-sama dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jasindo Budi Tjahjono. Kerugian negara tersebut terjadi akibat perbuatan Solihah dan Budi Tjahjono dinilai telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Direktur Pemasaran PT Jasindo

"Yaitu merekayasa kegiatan agen dan melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hidjazie pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (PT Asuransi Jasindo) dalam penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Solihah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/10).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Solihah disebut telah memperkaya diri sendiri sejumlah USD 198.340. Kemudian, ia juga memperkaya Budi Tjahjono sebesar USD 462.795 dan Supomo Hidjazie senilai USD 136. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan sinilai USD 766.955 atau setara Rp 7,58 miliar.

"Merugikan keuangan negara c.q PT Asuransi Jasindo sebesar UDD 766.955 atau setara dengan Rp 7.584.102.194 (Rp 7,58 miliar) atau setidak-tidaknya sejumlah itu," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo

Atas perbuatannya tersebut, Solihah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Sekretaris Dirut PT Jasindo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah
Indonesia
Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah

Perumahan, kata Erick, merupakan masalah krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa.

 Mulai Juni, 2 Bandara di Kepri Sudah Layani Penerbangan Internasional
Indonesia
Mulai Juni, 2 Bandara di Kepri Sudah Layani Penerbangan Internasional

Angka pemulihan bandara telah mencapai 88 persen, tersisa hanya 12 persen menuju keadaan normal.

Aturan Baru Ganjil Genap di DKI Jakarta
Indonesia
Aturan Baru Ganjil Genap di DKI Jakarta

Pemberlakuan ganjil-genap di tiga ruas jalan utama Ibu Kota ini diterapkan pada hari Senin sampai Jumat

PSI Beri Respons setelah Jokowi-Anies Cek Sirkuit Formula E
Indonesia
PSI Beri Respons setelah Jokowi-Anies Cek Sirkuit Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta merespons kunjungan Presiden Jokowi ke sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron
Indonesia
Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron

Pemerintah Kota Yogyakarta mengantisipasi terjadinya gelombang tiga kasus COVID-19 atau lonjakan kasus varian Omicron.

PT INKA Optimistis LRT Jabodebek Tetap Beroperasi Agustus 2022
Indonesia
PT INKA Optimistis LRT Jabodebek Tetap Beroperasi Agustus 2022

Keyakinan pencapaian target tersebut seiring dengan kesiapan dalam pengerjaan proyek LRT Jabodebek.

Indonesia Hindari Narasi Politik Saat Presidensi G20
Indonesia
Indonesia Hindari Narasi Politik Saat Presidensi G20

"Indonesia yang memiliki falsafah musyawarah dan mufakat diharapkan bisa menjembatani antar berbagai kelompok negara," kata Airlangga.

Pengamat Nilai Pertemuan PDIP-Gerindra agar Keduanya Bersama-sama di Satu Situasi
Indonesia
Pengamat Nilai Pertemuan PDIP-Gerindra agar Keduanya Bersama-sama di Satu Situasi

Semua ketegangan politik akan mencair jika partai-partai ini melihat masa depan cerah

Mendag Perintahkan Ritel Moderen Permudah Rakyat Dapatkan Minyak Goreng
Indonesia
Mendag Perintahkan Ritel Moderen Permudah Rakyat Dapatkan Minyak Goreng

Saat berdialog dengan pegawai gudang di Lotte Grosir, Mendag Lutfi mendapat laporan, sempat ada gangguan pasokan minyak goreng kemasan dua liter, tetapi saat ini sudah terkendali.

Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP
Indonesia
Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP

penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.