Eks Bupati Kepulauan Talaud Ngamuk Usai Kembali Ditahan KPK Konferensi pers KPK terkait penetapan tersangka mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (Ist)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Namun, saat sesi jumpa pers, pihak KPK tidak menghadirkan Sri Wahyumi. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pihaknya tidak menampilkan Sri Wahyumi karena yang bersangkutan dalam keadaan emosi usai kembali ditangkap KPK.

Baca Juga

KPK Jebloskan Perantara Suap Eks Bupati Talaud ke Lapas Sukamiskin

"Kami sudah berupaya tadi menyampaikan kepada yang bersangkutan, tapi kemudian setelah akan dilakukan penahanan ini keadaan emosi yang bersangkutan tidak stabil. Sehingga mohon maaf kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan pada sore hari ini," kata Ali dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4).

Namun, juru bicara berlatar jaksa ini menegaskan, penahanan yang dilakukan terhadap Sri Wahyumi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kami memastikan syarat-syarat penahanan sebagaimana aturan hukum yang berlaku telah terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya KPK menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11). (Desca Lidya Natalia)

Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah menerima gratifikasi dari sejumlah rekanan proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud senilai Rp9,5 miliar.

Diketahui, Sri Wahyumi baru saja bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman. Namun mantan Bupati Kepulauan Talaud itu kembali ditangkap KPK.

Sri Wahyumi sebelumnya dieksekusi ke Lapas Wanita Klas II-A Tangerang pada 26 Oktober 2020 untuk menjalani hukuman penjara 2 tahun.

Baca Juga

Baru Hirup Udara Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Kembali Ditangkap KPK

Dia dijerat KPK dalam kasus suap proyek revitalisasi Pasar Beo dan revitalisasi Pasar Lirung di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019. Ia dinilai terbukti menerima suap dari seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo berupa uang hingga barang-barang mahal.

Awalnya dia dihukum 4,5 tahun penjara, tapi kemudian dipangkas Mahkamah Agung (MA) menjadi 2 tahun penjara usai peninjauan kembali yang diajukan Sri dikabulkan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Usut Kasus Pemerasan yang Diduga Dilakukan Oknum Penyidik dari Kepolisian
Indonesia
KPK Usut Kasus Pemerasan yang Diduga Dilakukan Oknum Penyidik dari Kepolisian

Oknum penyidik yang berasal dari Kepolisian itu diduga meminta uang Rp1,5 miliar ke Bupati Tanjungbalai H.M Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya.

Diberi Potongan Pajak, Harga Kendaraan Diharapkan Turun
Indonesia
Diberi Potongan Pajak, Harga Kendaraan Diharapkan Turun

Relaksasi PPnBM tersebut negara berpotensi kehilangan sekitar Rp1,6 triliun sampai Rp2 triliun.

Abdul Basir, Eks Jaksa KPK yang Tangani Kasus e-KTP Meninggal Dunia
Indonesia
Abdul Basir, Eks Jaksa KPK yang Tangani Kasus e-KTP Meninggal Dunia

Ali mengaku belum mengetahui hasil tes Swab PCR terakhir Jaksa Abdul Basir

UGM Bagikan 11.000 Alat Rapid Test RI-GHA
Indonesia
UGM Bagikan 11.000 Alat Rapid Test RI-GHA

RI GHA merupakan singkatan dari Republik Indonesia-Gadjah Mada Hepatika Airlangga.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin dari Tiongkok Memakan Korban di Zimbabwe
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin dari Tiongkok Memakan Korban di Zimbabwe

Klaim bahwa foto seseorang dengan bekas luka di punggung adalah masyarakat Zimbabwe yang terkana penyakit kulit berair akibat suntik vaksin Tiongkok adalah klaim yang salah.

Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data
Indonesia
Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data

Sejak Solo ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) pada 13 Maret 2020 hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 ada sebanyak 9.377 kasus.

Jalur Puncak Bakal Ditutup Saat Tahun Baru, Ini Kata Polisi
Indonesia
Jalur Puncak Bakal Ditutup Saat Tahun Baru, Ini Kata Polisi

Penutupan jalur puncak juga guna mencegah penyebaran COVID-19

Menkes BGS Diyakini Bisa Sukseskan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menkes BGS Diyakini Bisa Sukseskan Vaksinasi COVID-19

Pada masa awal pandemi BGS membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk pengadaan 20 alat PCR test dengan kapasitas lebih dari 10,000 test per hari.

Volume Sampah DKI Jakarta di Hari Pertama Lebaran Lebih dari 2 Ton
Indonesia
Volume Sampah DKI Jakarta di Hari Pertama Lebaran Lebih dari 2 Ton

Pada H-1 Lebaran tahun ini total sampah mencapai 8.713 ton dengan pengangkutan menuju TPST Bantar Gebang 1.580 rit truk sam

Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi
Indonesia
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.