Eks Bos Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Dituntut 5 Tahun Penjara Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro, salah satu tersangka kasus suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta (PJT) II Tahun 2017. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Djoko Saputro dituntut 5 tahun pidana penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa meyakini mantan bos di perusahaan pelat merah itu terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017.

Baca Juga:

KPK Cegah Dirut Perum Jasa Tirta II ke Luar Negeri

"Menuntut, memohon majelis hakim menyatakan terdakwa Djoko Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa KPK, Budi Nugraha saat membacakan tuntutan Djoko di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (11/5).

Perkara ini bermula pada 2016 atau setelah Djoko diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. Saat itu, Djoko memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000. Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam proyek pengadaan jasa konsultasi itu, Djoko justru mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program, termasuk menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan berjenjang.

Atas perbuatannya, Jaksa meyakini Djoko bersama-sama Andririni Yaktiningsasi, Andrijanto, Esthi Pambangun, Endarta Dwi dan Sutisna terbukti melakukan korupsi pengadaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta II.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Sebagai Tersangka

Selain itu, Jaksa meyakini perbuatan Djoko menguntungkan pihak lain, di antaranya Andririni Yaktiningsasi sebesar Rp 2,1 miliar; Ignatius Heruwasto sebesar Rp 1,1 miliar; Faizal Rakhmat Rp 493,9 juta; Manal Musytaqo Rp 149 juta; Bimart Duandita sekitar Rp 48 juta; Sutisna sekitar Rp 944 juta dan Andrian Tejakusuma sebesar Rp 78,6 juta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Genjot PAD, DPRD Minta Pemprov DKI Berikan Stimulus Keringanan Pajak
Indonesia
Genjot PAD, DPRD Minta Pemprov DKI Berikan Stimulus Keringanan Pajak

Salah satu stimulus yang dapat dilakukan Pemprov DKI yakni menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk warga DKI.

Alasan Yang Bikin DPR Tidak Bernafsu Bahas RUU PKS
Indonesia
Alasan Yang Bikin DPR Tidak Bernafsu Bahas RUU PKS

Berdasarkan data Komnas Perempuan dari 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di 2019 mencapai 431.471 kasus.

Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti
Indonesia
Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti

"Tangkap saja kalau ada bukti jelas," jawab Gibran.

Brazil Laporkan Rekor Penambahan 70.000 Lebih Kasus COVID-19 Harian
Dunia
Brazil Laporkan Rekor Penambahan 70.000 Lebih Kasus COVID-19 Harian

Brazil melaporkan rekor harian lebih dari 70.000 kasus baru COVID-19 pada Rabu (16/12).

Listyo Sigit 'Langkahi' Dua Angkatannya, Kompolnas: Semua Pasti Menerima
Indonesia
Listyo Sigit 'Langkahi' Dua Angkatannya, Kompolnas: Semua Pasti Menerima

Presiden Jokowi telah mempertimbangkan dengan matang hal tersebut

Partai Demokrat Usung Idris-Imam di Pilkada Depok
Indonesia
Partai Demokrat Usung Idris-Imam di Pilkada Depok

Imam menegaskan, akan segera melakukan deklarasi untuk memperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas pasangan Mohammad Idris- Imam Budi Hartono.

Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka
Indonesia
Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021

Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi
Indonesia
Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi

"Termasuk informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya,” ujar Wiku

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang

Dengan positivity rate 16,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 3.165 jiwa.

 KPK Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor
Indonesia
KPK Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor

KPK berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat menyiapkan data yang akurat sebelum mengambil kebijakan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.