Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia (DI) Hermawan Hadi Mulyana terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

Hermawan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Baca Juga:

KPK Dalami Penyusunan Kontrak Kerja PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (6/7).

Selain Hermawan, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager penagihan PT DI Achmad Azar, dan mantan Manager Wilayah Pemasaran dan Penjualan Aircraft Service PT DI, Sumarno.

"Mereka juga diperiksa untuk tersangka BS," ujar Ali Fikri.

Ali Fikri KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang merugikan negara senilai Rp 330 miliar.

Baca Juga

KPK Duga Dirut PT PAL Ikut Menikmati Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar

Perkembangan ini terutama didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19.

 Masyarakat Kena 'Trigger' Obat COVID-19 Gegara Terpancing Pernyataan Menhub Hingga Ma'ruf Amin
Indonesia
Masyarakat Kena 'Trigger' Obat COVID-19 Gegara Terpancing Pernyataan Menhub Hingga Ma'ruf Amin

Selevel pejabat publik memberikan contoh yang kurang baik, kurang produktif, kurang mencerdaskan

Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar

Pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada Pemkab Sleman dan pemerintah pusat.

18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup
Indonesia
18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup

Arifin berpendapat, seharusnya gedung wakil rakyat itu ditutup sementaran jika ada anggota dewan yang terjangkit.

KPK Tetapkan Syahroni Tersangka Kasus Suap Proyek Infrastruktur
Indonesia
KPK Tetapkan Syahroni Tersangka Kasus Suap Proyek Infrastruktur

KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni sebagai tersangka.

Soal UU ITE, PKS Minta 3 Pasal Karet Ini Direvisi
Indonesia
Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 Sesuai dengan Kalkulasi
Indonesia
Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 Sesuai dengan Kalkulasi

Mobilitas penduduk keluar Jabodetabek sebelum Idul Fitri dan masuk ke Jabodetabek setelah Idul Fitri mengalami peningkatan yang signifikan

Dalam 24 Jam, 6.007 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 6.007 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Rapid Test Dipatok Harga Rp150 Ribu, Warga Mengeluh
Indonesia
Rapid Test Dipatok Harga Rp150 Ribu, Warga Mengeluh

Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintah

Kemenhub Bakal Bikin 5 Terminal Antar Negara di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Indonesia
Kemenhub Bakal Bikin 5 Terminal Antar Negara di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pada tahun 2020 hingga 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun 11 PLBN Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp2,27 Triliun.