Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (ANTARA FOTO)

MerahPutih.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin telah bebas dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itu saat ini menjalani cuti menjelang bebas dari lapas khusus koruptor tersebut.

"Pada hari Minggu, 14 Juni 2020, Pukul 07.45 WIB dikeluarkan satu orang WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) atas nama M. Nazaruddin untuk melaksanakan Cuti Menjelang Bebas," kata Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemkumham Jawa Barat, Abdul Aris dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Baca Juga

Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

Sebelum dibebaskan, kata Abdul, Nazaruddin dihadapkan terlebih dahulu ke petugas Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung pada Jumat (12/6). Setelah proses pendataan dan serah terima pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas, Nazaruddin sempat kembali ke Lapas Sukamiskin dengan dua pengawas.

"Kegiatan Pembimbingan awal WBP di Bapas Bandung selesai, selanjutnya WBP menjalani CMB dengan pengawasan dan pembimbingan dari Bapas Bandung," ujarnya.

M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tipikor
M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tipikor di Jakarta (Foto: antaranews)

Pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Nazaruddin ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-738.PK.01.04.06 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Cuti Menjelang Bebas an. Muhamad Nazaruddin Bin Latief (Alm).

Nazaruddin bakal menjalani Cuti Menjelang Bebas mulai 14 Juni 2020 hingga 13 Agustus 2020."Dengan pengawasan dan bimbingan dari Bapas Bandung sesuai domisili penjaminnya," kata dia.

Nazar sebelumnya divonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Pertama, pada 20 April 2012, mantan anggota DPR itu divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Nazar terbukti menerima suap sebesar Rp4,6 miliar yang diserahkan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury.

Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI, yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, menang lelang proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta.

Belum selesai menjalani masa hukuman pada kasus pertama, Nazar kembali divonis pada 15 Juni 2016 dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Dalam kasus ini, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

Baca Juga

KPK Sita Tas dan Sepatu Mewah Terkait Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Dari uang tersebut, Bos Permai Grup itu salah satunya membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011, menggunakan anak perusahaan Permai Grup. Dengan demikian total masa hukuman Nazar dari dua kasus itu adalah 13 tahun penjara.

Namun, lantaran Nazar sudah berstatus sebagai justice collaborator, dia kerap mendapat remisi. Terakhir, Nazar mendapat remisi pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus dan Hari Raya idul Fitri. Nazar mendapat potongan masa tahanan sebanyak 6 bulan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan.

MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID-19 Penuhi Syariat Islam
Indonesia
MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID-19 Penuhi Syariat Islam

Tahapan dalam protokol kesehatan pengurusan jenazah yang tercantum dalam fatwa MUI.

Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK
Indonesia
Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK

KPK menahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani dan anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah Surahman.

KPK Amankan 6 Orang dan Kardus Uang dari Pejabat Kemensos
Indonesia
KPK Amankan 6 Orang dan Kardus Uang dari Pejabat Kemensos

Operasi senyap lembaga antirasuah dilakukan pada Jumat, 4 Desember 2020, malam hingga Sabtu dini hari tadi.

Kasus Korupsi CSRT, KPK Tetapkan Bos PT Ametis Indogeo Prakarsa Tersangka
Indonesia
Kasus Korupsi CSRT, KPK Tetapkan Bos PT Ametis Indogeo Prakarsa Tersangka

Atas perbuatannya, Lissa Rukmi Utari disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar

Handoko merupakan tersangka dalam kasus ini

Sebagian Wilayah indonesia Berpotensi Hujan Sedang Hingga Lebat
Indonesia
Sebagian Wilayah indonesia Berpotensi Hujan Sedang Hingga Lebat

Sedangkan sebagian wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga diperkirakan akan dilanda hujan sedang hingga lebat

Sepekan PPKM di Solo, Kasus COVID-19 Melonjak
Indonesia
Sepekan PPKM di Solo, Kasus COVID-19 Melonjak

Dampak PPKM saat ini memang belum bisa terlihat secara penuh. Dampak PPKM dapat dilihat setelah 25 Januari 2021 nanti.

Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19
Indonesia
Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19

66 persen kasus positif yang ditemukan di DKI merupakan kasus tanpa gejala

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah
Indonesia