Eks Anggota DPRD Sumut yang Dijebloskan ke Penjara Bertambah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Nurhasanah (NHS). Nurhasanah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 13 orang dan hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yakni NHS," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/10).

Baca Juga

Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK

Tersangka Nurhasanah, akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020 sampai 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan status tersangka kepada 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

"Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000 sampai dengan Rp777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho," ungkap Karyoto.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Penerimaan itu, kata dia, pertama terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

"Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut," tuturnya.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

"Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut tahun 2015," ucap Karyoto.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Dalam konferensi pers kali ini, KPK tidak turut menampilkan tersangka Nurhasanah di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tersangka Nurhasanah dinyatakan reaktif COVID-19 setelah dilakukan tes cepat atau "rapid test".

"Tidak kami tampilkan di depan ini karena berdasarkan hasil dari "rapid test" terhadap yang bersangkutan tadi hasilnya reaktif sehingga setelah ini nanti tersangka akan di-"swab" langsung dibawa ke rumah sakit sehingga tidak bisa ditampilkan di depan," kata Ali. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai
Indonesia
Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai

Apa yang telah terjadi, bisa menjadi pengingat betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal produktif

KPK Hadirkan Edhy di Sidang Penyuap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Hadirkan Edhy di Sidang Penyuap Ekspor Benur

Edhy yang saat ini ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih tidak hadir secara langsung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tapi memberikan kesaksian melalui fasiltas daring atau video conference.

Di Hadapan Jokowi, Amien Rais Minta Kematian Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM
Indonesia
Di Hadapan Jokowi, Amien Rais Minta Kematian Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM

TP3 membentuk petisi yang bertajuk 'Petisi Rakyat untuk Penuntasan Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI oleh Aparat Negara'

Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa
Indonesia
Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa

Rencana membubarkan lembaga dan komisi merupakan komitmen keseriusan Jokowi mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

Lanjutkan Pencarian Korban Sriwijaya Air, Tim SAR Berharap Cuaca Bersahabat
Indonesia
Lanjutkan Pencarian Korban Sriwijaya Air, Tim SAR Berharap Cuaca Bersahabat

Direktur Operasi Badan SAR Nasional (Basarnas), Brigjen TNI Rasman mengatakan, cuaca pada hari ini cukup berawan. Diharapkan cuaca pada hari ini tetap bersahabat.

MK Tolak Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19
Indonesia
MK Tolak Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19

Para pemohon kehilangan objek permohonan

PPKM Jawa-Bali Berlaku Pekan Depan, Polda Jateng Gencarkan Operasi 3 Kali Sehari
Indonesia
PPKM Jawa-Bali Berlaku Pekan Depan, Polda Jateng Gencarkan Operasi 3 Kali Sehari

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali akan mulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari mendatang.

Momentum Imlek, PP Muhammadiyah Suarakan Semangat Kebersamaan dan Toleransi
Indonesia
Momentum Imlek, PP Muhammadiyah Suarakan Semangat Kebersamaan dan Toleransi

Muhammadiyah mendoakan agar kegiatan Imlek Nasional (Imleknas) 2021 yang digelar Sabtu (20/1) mendatang secara vitual berjalan lancar.

Janji Manis Anies Rumah DP Nol Rupiah Kian Menjauh
Indonesia
Janji Manis Anies Rumah DP Nol Rupiah Kian Menjauh

Tercatat, Maret 2021 ini, hanya 872 unit rumah telah dibangun dan disediakan. Rinciannya, di Pondok Kelapa yang dibangun oleh BUMD, terdapat 780 unit dan telah terjual sebanyak 599 unit.