Eks Anggota DPRD Sumut yang Dijebloskan ke Penjara Bertambah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Nurhasanah (NHS). Nurhasanah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 13 orang dan hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yakni NHS," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/10).

Baca Juga

Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK

Tersangka Nurhasanah, akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020 sampai 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan status tersangka kepada 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

"Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000 sampai dengan Rp777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho," ungkap Karyoto.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Penerimaan itu, kata dia, pertama terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

"Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut," tuturnya.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

"Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut tahun 2015," ucap Karyoto.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Dalam konferensi pers kali ini, KPK tidak turut menampilkan tersangka Nurhasanah di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tersangka Nurhasanah dinyatakan reaktif COVID-19 setelah dilakukan tes cepat atau "rapid test".

"Tidak kami tampilkan di depan ini karena berdasarkan hasil dari "rapid test" terhadap yang bersangkutan tadi hasilnya reaktif sehingga setelah ini nanti tersangka akan di-"swab" langsung dibawa ke rumah sakit sehingga tidak bisa ditampilkan di depan," kata Ali. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banjir Jakarta, Anies Diminta Tunjukkan Tindakan Nyata Bukan Sekadar Kata-Kata
Indonesia
Banjir Jakarta, Anies Diminta Tunjukkan Tindakan Nyata Bukan Sekadar Kata-Kata

Banjir yang kembali terjadi di Jakarta menuai pertanyaan soal manajemen krisis di lingkup Pemprov DKI.

Warung Sate Taichan di Parkiran Senayan City Ditutup karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Warung Sate Taichan di Parkiran Senayan City Ditutup karena Langgar Protokol Kesehatan

Penutupan ini karena mereka melanggar protokol kesehatan (prokes) saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, akhir pekan lalu.

Ini Kata BMKG Soal Fenomena Hujan Es saat Pancaroba
Indonesia
Ini Kata BMKG Soal Fenomena Hujan Es saat Pancaroba

BMKG menyatakan hujan es yang melanda wilayah Yogyakarta dan Kalimantan fenomena wajar saat pancaroba.

Jangan Lupa! Naik MRT dan TransJakarta Wajib Bawa STRP Mulai Besok
Indonesia
Jangan Lupa! Naik MRT dan TransJakarta Wajib Bawa STRP Mulai Besok

“Nantinya, setiap petugas di tiap stasiun akan melakukan pemeriksaan dokumen tersebut sebagai persyaratan yang wajib dibawa oleh penumpang sebelum melakukan perjalanan,” jelas Ahmad Pratomo

BNPB: Korban Meninggal Banjir Bandang di NTT Berjumlah 128 Orang
Indonesia
BNPB: Korban Meninggal Banjir Bandang di NTT Berjumlah 128 Orang

Korban banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah seiring ditemukannya warga yang hilang.

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta, PPK Cairkan Ganti Rugi 9 Bidang Tanah Senilai Rp17 Miliar
Indonesia
Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta, PPK Cairkan Ganti Rugi 9 Bidang Tanah Senilai Rp17 Miliar

Pemerintah mulai mencairkan dana ganti rugi tanah milik warga terdampak proyek strategis nasional berupa jalan tol Solo-Yogyakarta.

Ruas Jalan di Ibu Kota Tergenang, Polisi Alihkan Lalu Lintas
Indonesia
Ruas Jalan di Ibu Kota Tergenang, Polisi Alihkan Lalu Lintas

Sejak Kamis (18/2) wilayah DKI Jakarta diguyur hujan dan hingga Jumat pagi ini hujan masih mengguyur Ibu Kota.

Dailami Firdaus, Kecam Macron
Indonesia
Dailami Firdaus, Kecam Macron

Tetap mengedepankan aksi yang berakhlak dan beradab.

ICW Ingatkan KPK Usut Tuntas Kasus Suap Edhy Prabowo
Indonesia
ICW Ingatkan KPK Usut Tuntas Kasus Suap Edhy Prabowo

ICW mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Indonesia
Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

KPK menindaklanjuti dengan memanggil politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan yang menjadi pihak pelapor.