Anak Buah Sekjen PDIP Hasto Didakwa Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan kembalikan uang hasil suap kepada KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Mantan anak buah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri didakwa memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sekitar SGD 57.350 atau sekitar Rp600 juta. Suap itu terkait dengan permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masiku.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta secara daring ini menyebutkan Saeful memberikan uang itu kepada Wahyu Setiawan secara bertahap.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Dicecar KPK Soal Sosok Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

"Terdakwa telah memberi uang secara bertahap sejumlah SGD19.000 dan SGD38.350 yang seluruhnya setara dengan jumlah Rp 600.000.000 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara," kata Jaksa Ronald membacakan surat dakwaan, Kamis (2/4).

Wahyu Setiawan kembalikan uang suap kepada KPK
Wahyu Setiawan kembalikan uang suap sebesar Rp154 juta kepada KPK (Foto: antaranews)

Jaksa Ronald menambahkan, uang diterima Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2019 yakni melalui orang kepercayaannya yang juga bekas anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina.

"Uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Partai PDI Perjuangan dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Sumsel kepada Harun Masiku Dapil 1 Sumsel," ujar Jaksa Ronald.

Dalam dakwaan, Jaksa juga menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menyetujui PAW tersebut. Jaksa pun mengungkapkan sejatinya komitmen suap ini sekitar Rp 1,5 Miliar.

Baca Juga

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK

Atas perbuatannya Saeful didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selain Ronny Sompie, Dua Nama Ini Diprediksi bakal Jadi 'Korban' Manuver Yasonna
Indonesia
Selain Ronny Sompie, Dua Nama Ini Diprediksi bakal Jadi 'Korban' Manuver Yasonna

Menurut Petrus, Ronny sudah menjadi korban konflik kepentingan antara Menkumham Yasonna Laoly dengan KPK.

Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung
Indonesia
Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung

Pada Januari 2021 sudah ada relawan yang selesai pemantauan setelah menjalani penyuntikan vaksin sebanyak 2 kali. Baik antibodi maupun keamanan vaksin akan muncul pada penyuntikan relawan angkatan pertama

YLKI Sebut Mahalnya Tes COVID-19 Akibat Pemerintah Belum Tetapkan HET
Indonesia
Alasan PSBB, Said Didu Kembali Mangkir dari Pemeriksaan
Indonesia
Alasan PSBB, Said Didu Kembali Mangkir dari Pemeriksaan

Kuasa hukumnya mengatakan pandemi virus corona belum berakhir dan pemberlakukan PSBB masih berlaku.

 Hasto Dampingi Megawati Lihat Pameran Rempah di Area Rakernas PDIP
Indonesia
Hasto Dampingi Megawati Lihat Pameran Rempah di Area Rakernas PDIP

Di atas mobil golf itu, ada juga Ketua Pusat Analisis dan Pengendalian Situasi Penanda Prabowo. Pria yang akrab disapa Nanan itu yang membawakan mobil untuk Megawati dan Hasto.

KPK Tetapkan Bekas Anggota DPRD Jabar Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bekas Anggota DPRD Jabar Tersangka Suap

Tersangka ARM diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain

Angka Kematian akibat COVID-19 di Tanah Air Terus Menyusut, 72 Orang Hari Ini
Indonesia
Angka Kematian akibat COVID-19 di Tanah Air Terus Menyusut, 72 Orang Hari Ini

Kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 3.779 dalam data yang dikumpulkan selama 24 jam terakhir sampai Selasa (10/11) siang WIB.

Anies Godok Skema Bantuan bagi Terdampak Corona Bersama Pusat
Indonesia
Anies Godok Skema Bantuan bagi Terdampak Corona Bersama Pusat

Anies akan mengumumkan berapa besaran kompensasi yang diberikan kepada warga yang terdampak.

 Syarif Bocorkan Nama Cawagub DKI dari Partai Gerindra
Indonesia
Syarif Bocorkan Nama Cawagub DKI dari Partai Gerindra

"Sabtu ini ada informasi terbaru dari partai Gerindra di wisma Garuda dua, soal cawagub," paparnya.

GPM Lahir karena Masyarakat Masih Malas Pakai Masker
Indonesia
GPM Lahir karena Masyarakat Masih Malas Pakai Masker

Sosialisasi dan edukasi tentang pemakaian masker yang benar dan diikuti disiplin jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun diyakini bakal mengurangi penularan.