Anak Buah Sekjen PDIP Hasto Didakwa Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan kembalikan uang hasil suap kepada KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Mantan anak buah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri didakwa memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sekitar SGD 57.350 atau sekitar Rp600 juta. Suap itu terkait dengan permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masiku.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta secara daring ini menyebutkan Saeful memberikan uang itu kepada Wahyu Setiawan secara bertahap.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Dicecar KPK Soal Sosok Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

"Terdakwa telah memberi uang secara bertahap sejumlah SGD19.000 dan SGD38.350 yang seluruhnya setara dengan jumlah Rp 600.000.000 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara," kata Jaksa Ronald membacakan surat dakwaan, Kamis (2/4).

Wahyu Setiawan kembalikan uang suap kepada KPK
Wahyu Setiawan kembalikan uang suap sebesar Rp154 juta kepada KPK (Foto: antaranews)

Jaksa Ronald menambahkan, uang diterima Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2019 yakni melalui orang kepercayaannya yang juga bekas anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina.

"Uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Partai PDI Perjuangan dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Sumsel kepada Harun Masiku Dapil 1 Sumsel," ujar Jaksa Ronald.

Dalam dakwaan, Jaksa juga menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menyetujui PAW tersebut. Jaksa pun mengungkapkan sejatinya komitmen suap ini sekitar Rp 1,5 Miliar.

Baca Juga

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK

Atas perbuatannya Saeful didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH