Syafruddin Lolos di MA, KPK Langsung Korek Eks Anak Buah Megawati Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. (Antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi terkait kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Selain Laksamana Sukardi, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Muhammad Surya Yusuf, mantan Deputi Kepala BPPN Farid Harianto dan seorang PNS Edwin H Abdulah.

"Keempat saksi diperiksa untuk tersangka SJN (Sjamsul Nursalim)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Baca Juga: KPK Garap eks Pejabat BPPN Terkait Kasus BLBI

Diketahui, keluarnya SKL BLBI kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim atas rekomendasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). SKL itu didapatkan oleh Sjamsul dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kala itu dipimpin Syafruddin Arsyad Temenggung, pada April 2014.

Sukardi yang menjabat Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri itu merupakan salah satu anggota KKSK yang dibentuk di era pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Pembentukan KKSK ditujukan untuk mengawasi kerja BPPN dalam mengejar pengembalian pinjaman para obligor penerima BLBI.

KKSK kala itu diketuai oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun anggotanya Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno dan Sukardi sendiri.

KKSK memiliki wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN dengan diperkuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002, yang dikeluarkan Megawati.

Baca Juga: Kasus BLBI, KPK Dalami Peran Eks Menko Perekonomian Dorodjatun

Febri menegaskan, penyidikan kasus BLBI akan tetap berjalan sesuai hukum acara yang berlaku. Namun, hingga kini KPK belum menerima surat resmi terkait penunjukkan kuasa hukum oleh kedua tersangka.

"Sampai saat ini, penyidik belum menerima pemberitahuan siapa yang telah ditunjuk dan diberikan surat kuasa khusus oleh SJN dan ITN dalam perkara ini," ujar Febri.

Syafruddin Temenggung keluar dari Rutan KPK
Syafruddin Temenggung saat keluar dari Rutan KPK (MP/Ponco Sulaksono)

Syafrudin sendiri resmi menghirup udara bebas pada Senin (9/7) malam setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan mantan terdakwa kasus dugaan korupsi SKL BLBI tersebut. Dengan bebasnya Syafrudin, banyak pihak menganggap putusan MA ini dapat menggugurkan penyidikan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun dari penerbitan SKL BLBI. (Pon)

Baca Juga: Tagar #SMIBukaBukaan Ramai di Twitter, Netizen Tuntut Sri Mulyani Jelaskan Kasus BLBI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker
Indonesia
MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker

Jadwal operasional kereta tetap sebagaimana kebijakan sebelumnya

Petugas Kepolisian Dikritik karena Masih Kecolongan saat Antisipasi Pemudik
Indonesia
Petugas Kepolisian Dikritik karena Masih Kecolongan saat Antisipasi Pemudik

Kelemahan dari segi pemeriksaan memungkinkan pemudik lolos dari pemeriksaan petugas.

Pengendara Bandel Langgar PSBB Jakarta Nyaris Tembus 7 Ribu
Indonesia
Pengendara Bandel Langgar PSBB Jakarta Nyaris Tembus 7 Ribu

Jumlah pengendara yang bandel melanggar PSBB Jakarta dalam 3 hari

Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi
Indonesia
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi

Saat ini masih ada ruang untuk bisa menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan. Pasalnya kapasitas penumpang kereta api dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70 persen.

Tito Tegaskan Ogah Intervensi RAPBD DKI Jakarta
Indonesia
Tito Tegaskan Ogah Intervensi RAPBD DKI Jakarta

Proses penyusunan RAPBD dilakukan secara bertahap

 Mulai Kewalahan, Tiongkok Gandeng Rusia Kembangkan Vaksin untuk Virus Corona
Dunia
Mulai Kewalahan, Tiongkok Gandeng Rusia Kembangkan Vaksin untuk Virus Corona

Pengembangan vaksin untuk menghentikan penyebaran virus corona tersebut ditandai dengan kesediaan Beijing menyerahkan genom virus tersebut ke Moskow.

  KLB Corona, Wali Kota Solo Batasi Jam Operasional Tempat Hiburan Malam dan Mall
Indonesia
KLB Corona, Wali Kota Solo Batasi Jam Operasional Tempat Hiburan Malam dan Mall

"Para pelaku usaha harus menindahkan aturan ini demi kebaikan bersama. Ini semua demi keselamatan rakyat yang lebih utama," tegas Rudy.

Account Receivable Hotel Arya Duta Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi di MA
Indonesia
Account Receivable Hotel Arya Duta Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi di MA

Sudirman selaku wiraswasta dipanggil untuk tersangka Hiendra

IPW: Firli Cs Kerja Senyap, Beda dengan Era Sebelumnya yang Merasa Superior
Indonesia
IPW: Firli Cs Kerja Senyap, Beda dengan Era Sebelumnya yang Merasa Superior

Penangkapan Ketua DPRD dan eks Kepala Dinas PUPR ini adalah hasil kerja apik intelijen KPK dan Polri

Ini Kata Pengamat Terkait Perpecahan di Munas Golkar
Indonesia
Ini Kata Pengamat Terkait Perpecahan di Munas Golkar

Partai Golkar justru rugi jika sampai mengalami perpecahan dalam musyawarah nasional (munas) yang digelar Desember mendatang.