Eks Anak Buah Hasto Sebut Uang dari Harun Masiku untuk Lobi Semua Komisioner KPU Mantan anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri di Gedung KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Mantan anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri mengungkapkan uang yang digelontorkan caleg PDIP Harun Masiku untuk ditetapkan menjadi anggota DPR RI guna melobi seluruh Komisioner KPU.

Hal itu diungkapkan Saeful saat bersaksi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (30/4).

Baca Juga:

Romahurmuziy Keluhkan Hidupnya Susah Selama di Penjara

"Sejauh sepengetahuan saya, dana-dana lobi Pak Wahyu untuk semua komisioner," kata Saeful melalui video conference.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Saeful, dana yang diberikan Harun diperuntukan untuk bonus kepada Komisioner KPU. Pendistribusian uang itu, dilakukan melalui Wahyu Setiawan. Wahyu dipilih lantaran menjalin hubungan pertemanan dengan eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

"Jadi Bu Tio ini dulu dari partai, kemudian dekat komunikasi dengan Wahyu dan mungkin bersahabat," ungkapnya.

Saat disinggung terkait permintaan dana tambahan kepada Harun sebesar Rp1,5 miliar, Saeful mengaku, uang itu diperuntukan untuk mengurusi biaya urusan penetapan tersebut, termasuk untuk dirinya.

Selain itu, lanjut dia, penambahan anggaran itu diperuntukan untuk melobi seluruh Komisioner KPU.

"Kita yang bantu juga butuh biaya lain-lain. Saya sampaikan untuk kebutuhan semua. Termasuk kita sudah masuk ke komisioner," kata dia.

Dalam perkara ini, Saeful Bahri didakwa menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebanyak Rp 600 juta. Suap diberikan bersama-sama dengan mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku.

Baca Juga:

Dibebaskan Dari Penjara Karena Hukumannya 'Dikorting', Kubu Romy Puji MA

Jaksa mengatakan uang itu diberikan agar Wahyu mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar-waktu (PAW) dari Riezky Aprilia kepada Harun. Keduanya adalah caleg PDIP dari Daerah Pemilihan I, Sumatera Selatan.

Permintaan PAW itu berawal dari kematian caleg PDIP Nazaruddin Kiemas. KPU memutuskan Riezky menjadi caleg pengganti. Namun, PDIP menginginkan Harun.(Pon)

Baca Juga:

KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan PT DKI yang Korting Hukuman Romahurmuziy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ikuti Arahan Jokowi, Anies Larang Warga Jakarta Mudik
Indonesia
Ikuti Arahan Jokowi, Anies Larang Warga Jakarta Mudik

Presiden Jokowi memutuskan melarang tradisi mudik Lebaran 1441 Hijriah untuk semua kalangan.

Keponakan Prabowo Siap Maju di Pilwalkot Tangsel
Indonesia
Keponakan Prabowo Siap Maju di Pilwalkot Tangsel

Mencuatnya nama Sarah dalam bursa pemilihan kepala daerah sendiri diusulkan oleh DPC Partai Gerindra Tangsel.

DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi
Indonesia
DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut untuk wilayah ibu kota akan memulai vaksinasi COVID-19 pada Jumat (15/1) mendatang.

 Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat
Indonesia
Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

"Larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo sudah terlambat. Sebab saat ini sudah terlanjur banyak perantau Jabodetabek yang sudah mudik, termasuk warga Solo," ujar Rudy

 [HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19

"Kajian awal yang beredar sebagai antisipasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan pasca pandemi COVID-19 mereda," terang dia.

Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung

Kejagung harus melakukan inventarisasi terhadap segala sarana prasarana sekaligus data-data yang berhubungan dengan perkara

DPR Bahas Omnibus Law, Muhammadiyah: Pelecehan Politik kepada Rakyat
Indonesia
DPR Bahas Omnibus Law, Muhammadiyah: Pelecehan Politik kepada Rakyat

Sejumlah elemen masyarakat telah menolak RUU Cipta Kerja.

Reaksi 'Duo Nyinyir' Dapat Penghargaan dari Jokowi
Indonesia
Reaksi 'Duo Nyinyir' Dapat Penghargaan dari Jokowi

Fadli melanjutkan, penghargaan ini semoga bisa membuat dirinya menjadi lebih baik lagi.

Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret
Indonesia
Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret

Gubernur Anies menegaskan, pengambilan uang tersebut dapat ditarik melalui ATM Bank DKI manapun.

Kemendikbud Segera Buka Sekolah, Pemkot Solo Siapkan Infrastruktur New Normal
Indonesia
Kemendikbud Segera Buka Sekolah, Pemkot Solo Siapkan Infrastruktur New Normal

"Pemkot Solo akan menggodok pedoman-pedoman baru. New normal juga akan dibarengi dengan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata dia