Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar Mantan Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

MerahPutih.com - Eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, yang mengakitbakan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000," kata jaksa Takdir Suhan membacakan surat dakwaan untuk Yoory di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/10).

Kerugian negara itu merupakan temuan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 3 September 2021.

Baca Juga:

Sidang Perdana Bekas Anak Buah Anies Terkait Korupsi Lahan Munjul

Jaksa menjelaskan, anak buah bekas Gubernur DKI Anies Baswedan itu telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan melawan hukum.

Di antaranya melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5/2021). ANTARA/HO-Humas KPK
Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

Jaksa menyebut Yoory memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi. Di antaranya memperkaya dua pengusaha Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik PT Adonara Propertindo.

Yoory didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

Kasus Tanah Munjul, Eks Bos Sarana Jaya Segera Diadili

Selain itu, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas
Indonesia
Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas

Parpol-parpol oposisi, cukup berhasil memanfaatkan kemerosotan dukungan terhadap PDIP.

Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM
Indonesia
Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM

Ada syarat-syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang harus diterapkan oleh beberapa sekolah yang telah menjalankannya.

Ekspansi Sektor Perumahan Dorong Aktivitas Ekonomi Baru
KPR
Ekspansi Sektor Perumahan Dorong Aktivitas Ekonomi Baru

Produksi dan perdagangan nasional pun dapat terdongkrak karena 90 persen bahan bangunan untuk mendirikan rumah merupakan produk lokal.

Pengungsi Banjir di Kampung Dalam Cawang Dibagi ke 5 Lokasi
Indonesia
Pengungsi Banjir di Kampung Dalam Cawang Dibagi ke 5 Lokasi

Guna mengatasi penumpukan pengungsi di tengah wabah COVID-19, lanjut Yudi, petugas Kelurahan telah membagi posko pengungsian dalam lima lokasi.

Polisi Putar Balik Ribuan Kendaraan saat Idul Adha
Indonesia
Polisi Putar Balik Ribuan Kendaraan saat Idul Adha

Berbagai kendaraan itu diputar balik, karena tak memenuhi persyaratan perjalanan. Selain kendaraan pribadi, ada juga kendaraan umum yang ditindak oleh petugas di lapangan.

Waspada, Calon Penumpang KRL yang Reaktif COVID-19 Terus Bertambah
Indonesia
Waspada, Calon Penumpang KRL yang Reaktif COVID-19 Terus Bertambah

Jumlah calon penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) yang reaktif COVID-19 terus bertambah. Terkini, sebanyak 24 di antaranya dinyatakan reaktif COVID-19.

Enam Orang Tewas dan 500 Jiwa Mengungsi akibat Banjir-Longsor Manado
Indonesia
Enam Orang Tewas dan 500 Jiwa Mengungsi akibat Banjir-Longsor Manado

Ada enam orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK
Indonesia
Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK

Dewas KPK menegaskan pihaknya menerapkan prinsip zero toleransi terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh seluruh insan lembaga antirasuah.

Dikira Ada Ledakan Bom, Pengunjung Sunrise Mall Mojokerto Berhamburan Keluar
Indonesia
Dikira Ada Ledakan Bom, Pengunjung Sunrise Mall Mojokerto Berhamburan Keluar

Akibat gempa berkekuatan 6,7 SR di Malang, ratusan pengunjung Sunrise Mall Kota Mojokerto bubar dan berupaya mengamankan diri ke luar gedung, Sabtu (10/4).