Eks Anak Buah Anies Bangun Proyek DP 0 Persen di Tanah yang Tak Penuhi Syarat Bekas Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (Rompi oranye) (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles dalam kasus dugaan korupsi program DP 0 Persen.

Hasil kesimpulan konsultan tanah atas lahan Munjul, Jakarta Timur, menyebutkan tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk program 'hunian DP 0 rupiah'. Namun, mantan anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan itu tetap membeli lahan itu dan diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah.

Jaksa membeberkan negoisasi antara Yoory dengan PT Adonara Propertindo dan penandatanganan 25 PPJB atas tanah Munjul antara Yoory dengan benefical owner PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene. Jaksa mengatakan Yoory menandatangani pembelian tanah Munjul senilai Rp 217.989.200.000.

Dari angka itu, Yoory membayar 50 persennya senilai Rp 108.994.600.000 ke Anja Runtuwene. Padahal, kajian yang menyeluruh seperti aspek bisnis, legal, dan teknis dan penilaian appraisal belum dilakukan.

Baca Juga

KPK Tahan Pengusaha Rudi Hartono Iskandar Tersangka Korupsi Lahan DKI

Jaksa mengatakan kelengkapan formalitas atas pembayaran itu baru dibuat pada 9 April 2019 Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian meminta bantuan staf marketing pada Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyono Adi agar dibuatkan appraisal (estimasi) atas tanah Munjul dengan harga di atas Rp 7 juta per meter persegi.

Kemudian pada 12 April 2019, Staf marketing KJPP Ucu Samsul Arifin membuat re-appraisal dengan analisa perhitungan tanah sebesar Rp 6.122.200 per meter persegi ternyata hasilnya lahan Munjul itu tidak bisa dikembangkan menjadi proyek 'hunian DP 0 Rupiah'.

Untuk zonasi tanah terdiri dari zona hijau dan zona kuning, serta terdapat bidang tanah yang letaknya terpisah dan tidak memiliki akses masuk jalan utama, sehingga kesimpulannya tanah Munjul tersebut tidak bisa dikembangkan menjadi proyek 'hunian DP 0 rupiah'.

"Laporan tersebut dalam bentuk file dikirimkan Ucu Samsul melalui aplikasi WhatsApp kepada Tommy Adrian," ungkap jaksa KPK, Sisca Carolina Karubun di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/10).

Jaksa mengatakan kesimpulan yang sama juga disampaikan oleh Tim Investasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ). Pada Juni 2019, tim investasi juga menyampaikan kalau 73 persen lahan di Munjul itu berada dalam zona hijau rekreasi sehingga tidak sesuai dengan peruntukan.

Lahan tanah Munjul yang dibeli PPSJ dari PT Adonara Propertindo tersebut berada dalam zona hijau rekreasi, jalur hijau dan prasarana jalan sehingga tidak sesuai peruntukan sebagaimana Pasal 632 s.d.

Pasal 633 Perda No. 1 tahun 2014 tentang Tata Ruang DKI Jakarta, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa lahan ber-zonasi hijau tidak dapat dilakukan pembangunan apalagi menjadi Rusunami (Hunian Vertikal).

Atas kajian tersebut, Yoory Corneles, lanjut jaksa, nekat memerintahkan anak buahnya bernama Indra S Arharrys dan Yadi Robby melengkapi persyaratan pembelian tanah berupa appraisal konsultan penilai. Supaya permasalahan zona hijau dapat diatasi dan harga tanah disesuaikan dengan harga yang telah dibayarkan Sarana Jaya. Perintah itu kemudian ditindaklanjuti Indra dan Yadi.

Direktur Utama Nonaktif Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25-3-2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Direktur Utama Nonaktif Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25-3-2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Indra S Arharrys dan Yadi Robby menindaklanjuti dengan mempergunakan file pra-appraisal dari Tommy Adrian yang diterima melalui aplikasi What'sApp. Selanjutnya diteruskan kepada Farouk Maurice Arzby (junior manajer PPSJ) untuk berkoordinasi dengan Wisnu Junaidi selaku konsultan penilai sebagai bahan pembuatan appraisal resmi.

Wisnu Junaidi diminta mengeluarkan target angka/harga tanah Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur dengan harga diatas Rp 5,2 juta/m2 sesuai dengan harga yang telah dibayarkan oleh PPSJ kepada Anja Runtuwene serta diminta menerbitkan laporan hasil penilaian (appraisal) bertanggal mundur (backdate).

Namun Wisnu Junaidi menolak permintaan itu karena penilaian kewajaran harga tanah Munjul hanya berada di kisaran harga Rp 2,6 juta per meter sampai dengan Rp 3 juta per meter. Dengan pertimbangan 25 sertifikat dan girik tanah yang sporadik (tidak berada dalam satu hamparan), lokasi lapak tanah, lanjut jaksa, juga berada di bukan jalan utama dan harga pasaran di wilayah sekitarnya.

Tak berhenti di situ, Yoory kembali memerintahkan Indra dan Yadi untuk mencari KJPP lain yang sanggup memberikan penilaian harga tanah di angka sekitar Rp 6,1 juta dan membuat tanggal laporan penilaian dibuat mundur sebelum tanggal negoisasi.

Akhirnya, disepakati menggunakan jasa KJPP Wahyono Adi selaku konsultan appraisal yang pernah dipergunakan PT Adonara Propertindo.

Yoory menunjuk Wahyono Adi pada September 2019 sebagai Pelaksana Penilaian/Appraisal Berupa Tanah Munjul dengan administrasi seolah-olah pembuatan appraisal dilakukan sebelum tanggal ditandatanganinya PPJB dan pembayaran dari PPSH kepada Anja Runtuwene.

Atas perintah itu, Wahyoni kemudian membuat surat permohonan kepada Sarana Jaya yang juga dibuat tanggal mundur dan surat perjanjian kerja (SPK) yang juga dibuat tanggalnya mundur. "Demikian pula Laporan Final Hasil Penilaian dibuat mundur pada bulan April 2019," tegas jaksa.

Yoory didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000. "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum," ujar Jaksa KPK Takdir Suhan.

Baca Juga

KPK Bidik Pihak Lain yang Terlibat dalam Korupsi Lahan DKI

Jaksa menyebut Yoory tak sendirian. Perbuatan Yoory dilakukan bersama-sama dengan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan PT Adonara Propertindo sebagai koorporasi.

Jaksa menyebut Yoory telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi. Yoory didakwa memperkaya Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku Beneficial Owner PT Adonara Propertindo sebesar Rp 152.565.440.000.

"Sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000," kata Jaksa Takdir.

Kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Atas perbuatannya, Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Lurah Kayu Putih Surat Edaran Minta Takjil Viral di Media Sosial
Indonesia
Respons Lurah Kayu Putih Surat Edaran Minta Takjil Viral di Media Sosial

Pihaknya telah melakukan rapat baik di tingkat provinsi hingga kelurahan

[Hoaks atau Fakta]: Ditemukan Ranjau Laut di Sekitar KRI Nanggala-402
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ditemukan Ranjau Laut di Sekitar KRI Nanggala-402

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan kapal selam bahwa KRI Nanggala 402 yang hilang di Perairan Utara Pulau Bali tak meledak.

Polri Ungkap Sudah Mengetahui Pergerakan Kelompok MIT Poso
Indonesia
Polri Ungkap Sudah Mengetahui Pergerakan Kelompok MIT Poso

Rusdi menjelaskan, kelompok itu biasa bergerak di wilayah Kabupaten Poso dan sekitaran Parigi Moutong. Mereka sering turun ke pemukiman masyarakat dan melakukan teror untuk merampas logistik untuk keperluan hidup sehari-hari.

Kubu Juliari: Faktanya Uang Suap Hanya Sampai Matheus Joko
Indonesia
Kubu Juliari: Faktanya Uang Suap Hanya Sampai Matheus Joko

"Bahwa yang sudah pasti menerima uang itu adalah Matheus Joko Santoso seperti diterangkan Harry Van Sidabukke dan Adrian Maddanatja, misalnya membeli rumah untuk istri mudanya di Cakung," kata Maqdir

Gunakan Pakaian Adat Suku Mandar, Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR
Indonesia
Gunakan Pakaian Adat Suku Mandar, Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Wapres juga mengenakan penutup kepala yang disebut songkok tabone

Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik
Indonesia
Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik

"Tetapi yang penting bukan menang kalah, ini sarana kita untuk mencerdaskan pada publik, karena tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali," kata Giri

Duduk Perkara Kasus Suap Bansos Kata Kuasa Hukum Juliari
Indonesia
Duduk Perkara Kasus Suap Bansos Kata Kuasa Hukum Juliari

Tuntutan 11 tahun penjara dan pencabutan hak politik terdakwa Juliari Batubara dirasa belum memenuhi keadilan.

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3).

MAKI Praperadilankan KPK Terkait King Maker Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
MAKI Praperadilankan KPK Terkait King Maker Skandal Djoko Tjandra

MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin (23/8) hari ini, pukul 11.00 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berjoget di Kerumunan Tanpa Masker saat PON Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berjoget di Kerumunan Tanpa Masker saat PON Papua

Akun Facebook bernama Boby Candra memposting sebuah video yang berdurasi 21 detik.