Ancaman PHK Bak ‘Hantu’ bagi Perekonomian Indonesia

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
Ancaman PHK Bak ‘Hantu’ bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat/ dok Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANCAMAN pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara signifikan di berbagai sektor ekonomi Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hingga akhir September 2024, sekitar 50 ribu pekerja kehilangan pekerjaan.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai fenomena ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya kondisi ekonomi, tetapi juga menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah baru yang akan memimpin negara. “Jika tidak ditangani dengan bijak, gelombang PHK dapat menjadi 'hantu' di masa depan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” kata Achmad dalam keteranganya, Rabu (9/10).

Menurut Achmad, naiknya jumlah PHK di Indonesia tidak bisa dilihat hanya sebagai fenomena biasa dalam siklus ekonomi. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya gelombang PHK ini. Salah satu faktor utamanya ialah perlambatan ekonomi global.

“Akibatnya, ketidakpastian di pasar dunia, seperti perang dagang dan fluktuasi harga komoditas, berdampak pada ekspor Indonesia,” ungkap Achmad.

Baca juga:

Tak Layak Huni Maupun Ekonomis, Kemenkeu Bahas Nasib Rumah Jabatan DPR



Akibatnya, perusahaan yang bergantung pada pasar internasional mengalami tekanan keuangan, memaksa mereka untuk mengurangi biaya operasional, termasuk dengan melakukan PHK.

Selain itu, di tingkat domestik, ketidakpastian kebijakan dalam transisi pemerintahan seringkali membuat investor dan pengusaha bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis.

Isu lain seperti perubahan regulasi pajak, upah minimum, dan biaya energi turut menambah beban bagi dunia usaha, terutama perusahaan kecil dan menengah.

“Akibatnya, banyak perusahaan yang memilih untuk mengurangi tenaga kerja agar dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin kuat,” jelas Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran ini.

Tidak hanya itu, digitalisasi dan otomatisasi juga memainkan peran dalam menggeser lapangan kerja konvensional.

Sektor-sektor seperti manufaktur dan jasa mulai menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi.

“Sementara tren ini membawa dampak positif bagi produktivitas, di sisi lain, hal ini juga mempercepat terjadinya PHK, terutama bagi pekerja yang keterampilan teknologinya terbatas,” jelas Achmad.

Achmad meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto mendatang harus mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi hantu PHK yang mengancam stabilitas ekonomi.

“Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah meningkatkan lapangan kerja melalui investasi produktif,” tutur Achmad.

Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, dengan memberikan insentif pajak bagi industri yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan.

“Investasi di bidang infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru,” jelas Achmad.

Selain investasi, pemerintah baru juga harus fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pekerja di era digitalisasi adalah otomatisasi, yang menggeser pekerjaan konvensional.

Oleh karena itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diprioritaskan.

“Dengan menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pemerintah bisa memastikan bahwa para pekerja yang terkena dampak PHK dapat beradaptasi dan kembali bekerja di sektor lain yang sedang berkembang,” tutur Achmad.(knu)





Baca juga:

Angka PHK Jateng Tertinggi di Indonesia Dipicu Bangkrutnya Perusahaan Tekstil

#PHK #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Setelah sempat melemah pada pagi hari, harga emas Antam kembali naik pada pembaruan sore.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Bagikan