Ekonomi Suram Akibat COVID-19, Pemerintah Diminta Tunda Pembayaran Cicilan Kredit Anggota DPR RI dari PPP asal dari dapil XI Madura Ahmad Baidowi (ANTARA)

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI Komisi VI Achmad Baidowi mendesak Bank Pemerintah segera merealisasikan penundaan pembayaran kredit selama pandemi COVID-19. Teurtama para pekerja informal dan pengusaha skala menengah hingga kecil.

Menurut Baidowi, dengan perekonomian saat ini masyarakat kesulitan membayar cicilan motor, kredit bulanan rumah sederhana, kredit UMKM dan lainnya.

Baca Juga:

Hari Ini 50.000 Alat Tes Pemeriksaan COVID-19 dari Korea Selatan Tiba di Jakarta

"Pemasukan mereka jauh menurun dalam dua bulan terakhir, sementara beban cicilan dan biaya hidup masih tetap," jelas Baidowi dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Menurut Baidowi, saat ini sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan cicilan kredit selama 6 bulan, namun masyarakat masih belum bisa menikmatinya.

Ia melihat, banyak masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan keringanan tersebut.

Achmad Baidowi minta pemerintah beri keringanan cicilan kredit
Wasekjen PPP Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

"Apakah setelah pidato presiden terkait stimulus disampaikan, masyarakat terdampak corona secara otomatis sudah tidak perlu membayar kredit selama enam bulan," jelas politikus PPP ini.

Ia meminta agar sektor perbankan, khususnya Bank BUMN menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal menunda pembayaran kredit bagi debitur yang mengalami dampak akibat corona.

"Karena selama ini masyarakat masih belum bisa menikmati kebijakan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu tersebut," jelas Baidowi.

Selain itu, Bank-bank pemerintah harus bisa menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan presiden ini di tengah-tengah masyarakat.

"Jika harus ada syarat yang perlu dipenuhi debitur, mereka harus melakukan sosialisasi dengan baik dan mempermudah prosesnya," terang Baidowi.

Ia melihat, semua kebijakan pemerintah yang dinilai bisa membantu masyarakat di tengah kondisi sulit seperti ini akan selalu disupport oleh DPR.

"Salah satunya dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19," pungkas Baidowi.

Seperti diketahui, Pemerintah segera memberikan keringanan untuk nasabah kredit usaha rakyat (KUR) sebagai upaya menghadapi dampak virus corona atau covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resmi pada Selasa (31/3).

Jokowi menyampaikan karena situasi yang dihadapi adalah kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU.

Salah satu prioritasnya adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor tertentu, pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil.

"Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema [kredit usaha rakyat] KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan," ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Solo KLB Corona, 40.000 Warga Miskin Dapat Bantuan Sembako

Presiden telah mengumumkan kebijakan relaksasi retrukturisasi pembayaran kredit kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak virus corona.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai Rp10 miliar berdasarkan ketepatan membayar.

Selain itu, restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon pinjaman dan restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.(Knu)

Baca Juga:

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dukung Anies Ajukan PSBB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vatikan Putuskan Misa Pekan Suci dan Paskah Tanpa Kehadiran Umat
Indonesia
Vatikan Putuskan Misa Pekan Suci dan Paskah Tanpa Kehadiran Umat

Kebijakan diambil Vatikan untuk mencegah penyebaran COVID-19

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pihak yang Terbukti Komersilkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Dikabarkan Meninggal Dunia, Begini Kondisi Terkini Hamzah Haz
Indonesia
Dikabarkan Meninggal Dunia, Begini Kondisi Terkini Hamzah Haz

“Barusan komunikasi dengan ajudan Pak Hamzah Haz. Masih diruang ICU dan masih sadar,” kata Arsul Sani

Sambut Tahun 2021, Imam Besar Masjid Istiqlal Ingatkan Umat Hilangkan Rasa Kebencian
Indonesia
Sambut Tahun 2021, Imam Besar Masjid Istiqlal Ingatkan Umat Hilangkan Rasa Kebencian

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, mengajak umat untuk melakukan intropeksi diri dan penyucian diri dalam muhasabah dan murakabah.

Polisi Bantu Evakuasi Puluhan Tahanan Kejagung dari Kebakaran
Indonesia
Polisi Bantu Evakuasi Puluhan Tahanan Kejagung dari Kebakaran

Puluhan mobil damkar serta dua unit bronto skylift turut dikerahkan guna memadamkan nyala api tersebut

KPK Kembali Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Indonesia
KPK Kembali Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Hasto mengaku akan memberikan kesaksian sebaik-baiknya

DKPP RI Terima Ratusan Petisi Penundaan Pilkada Akibat COVID-19
Indonesia
DKPP RI Terima Ratusan Petisi Penundaan Pilkada Akibat COVID-19

"Petisi penundaan pilkada serentak tahun ini terus mengalir di DKPP. Kami terima semua petisi yang datang dari masyarakat," ujar Alfitra

Roy Suryo Mengundurkan Diri dari Demokrat
Indonesia
Roy Suryo Mengundurkan Diri dari Demokrat

Roy Suryo mengundurkan diri dari Demokrat ermasuk sebagai kader di parpol yang telah menaunginya sekitar 15 tahun tersebut.

Ahli Epidemiologi Beberkan Salah Satu Cara Memutus Mata Rantai Virus Corona
Indonesia
Kebakaran Kejagung Belum Ada Tersangka, Polisi Fokus Garap CCTV dan Sidik Jari
Indonesia
Kebakaran Kejagung Belum Ada Tersangka, Polisi Fokus Garap CCTV dan Sidik Jari

Penyidik gabungan aparat kepolisian melakukan uji forensik terhadap kamera pemantau pada mesin absensi yang berada di lobi Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Selasa (6/10)