Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik Aktivitas pelayanan penjualan BBM di salah satu SPBU Pertamina. (ANTARA/Humas Pertamina)

MerahPutih.com - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dinilai belum perlu dilakukan. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi. Hal ini bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius.

"Tidak baik kondisi saat ini menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," ujar anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir di Jakarta, Jumat (26/8)

Baca Juga

Ketua Banggar DPR Dorong Subsidi BBM Dialihkan Jadi BLT

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan konsekuensi jika pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Yakni sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam. Menurut dia, kalau ekonomi berat maka transaksi atau perdagangan akan terkontraksi.

"Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia," imbuhnya.

Baca Juga

Kenaikan Harga BBM bakal Berdampak pada Pendapatan Pengemudi Ojek Online

Yang jelas, kata Hafisz, opsi menaikkan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Menurut dia, menaikkan harga BBM adalah pilihan yang cukup terjal dan mengandung risiko tinggi.

"Short cut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Ketimbang Naikkan Harga, Pembatasan BBM Bersubsidi Dianggap Lebih Tepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Diberi Tongkat Tanduk Rusa oleh Habib Novel
Indonesia
Anies Diberi Tongkat Tanduk Rusa oleh Habib Novel

Anies yang jadi capres dari Partai NasDem mendapatkan hadiah khusus dari Habib Novel berupa tongkat dari bahan tanduk hewan rusa yang telah mati.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tembus 8.522 Orang
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tembus 8.522 Orang

"Sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 8.522 (orang yang masih dirawat/isolasi)," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, Senin (27/6).

Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK Terkait Kasus Tanah Pulo Gebang
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK Terkait Kasus Tanah Pulo Gebang

"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujarnya

Orang Belum Divaksin Berisiko Tinggi Meninggal saat Gelombang COVID-19 Kali Ini
Indonesia
Orang Belum Divaksin Berisiko Tinggi Meninggal saat Gelombang COVID-19 Kali Ini

Penambahan kasus harian COVID-19 masih tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien
Indonesia
Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien

Satu bulan lalu, atau Sabtu (21/5), hanya 21 pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet.

Korlantas Polri Mulai Siapkan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Mudik Lebaran
Indonesia
Korlantas Polri Mulai Siapkan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Mudik Lebaran

Korlantas Polri melakukan pengawasan proyek Area Traffic Management System (ATMS) di tiga wilayah.

Menteri Hadi Susun Solusi soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita BLBI
Indonesia
Menteri Hadi Susun Solusi soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita BLBI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, tengah mencari solusi terkait 300 sertifikat redistribusi tanah yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan
Indonesia
Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Juru Bicara Nasional Jarimanies, Setiyono mengatakan, Anies harus berdampingan dengan cawapres yang elektabilitasnya bagus.

Menawarkan Jabatan Jadi Modus Keponakan Wamenkumham Lakukan Penipuan
Indonesia
Menawarkan Jabatan Jadi Modus Keponakan Wamenkumham Lakukan Penipuan

Keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, yang berinisial AB terpaksa berurusan dengan hukum.