Ekonomi Indonesia Minus, DPR Peringatkan Tanda-Tanda Resesi Ilustrasi pekerja. (Foto: Kemenaker).

Merahputih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan ekonomi negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

Baca Juga:

Mudik Saat Idul Adha Dinilai Sangat Berbahaya, Ini Alasannya

Wakil ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis, bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi.

"Jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi," jelas Amir dalam keteranganya, Kamis (6/8).

Amir meminta pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat seperti menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Ilustrasi pasar
Ilustrasi pasar (Foto: Antara)

Sembari tetap fokus mencegah penyebaran wabah COVID-19 adalah kombinasi program yang harus dikembangkan pemerintah secara dinamis.

"Kita tahu jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh," ungkap Ketua Fraksi PPP ini.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global, sehingga bisa menjadi bantalan penangkal krisis.

"Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor ini dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestic," ucap dia.

Baca Juga:

Libur Idul Adha, Kemenhub Antisipasi Mudik Warga

Lalu, pemerintah perlu mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). "Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar," sebut Amir.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur utamanya yang mampu menyerap tenaga kerja. "Termasuk juga mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembelanjaan utamanya kegiatan padat karya," tutup Amir. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH