Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun Anies Baswedan. (Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp 80,15 triliun. Besaran tersebut dipicu tren kenaikan pendapatan pajak lantaran pemulihan perekonomian di Jakarta.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI memproyeksikan pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp 74,25 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 53,17 triliun, Pendapatan Transfer Rp 17,71 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp3,36 triliun.

Baca Juga:

Wagub DKI: Target Pendapatan APBD DKI Turun Hingga 10 Persen

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 72,10 triliun diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 60,07 triliun, Belanja Modal Rp 9,42 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 2,51 triliun dan Belanja Transfer Rp 392,86 miliar.

"KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 kita terima dengan total sementara Rp 80,15 triliun," ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Namun demikian, lanjut Pras panggilan akrab Prasetyo Edi, pihaknya akan mendalami usulan tersebut dengan menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

DPRD DKI Jakarta. (Foto: Antara)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: Asropih)

Kemudian, ucap dia, diperlukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga saat ini.

Rapat Banggar terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2022 dilanjutkan di Hotel Grand Cempaka, Puncak Bogor, Jawa Barat.

"Sebelum (nantinya) dibawa ke komisi-komisi,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan ini. (Asp)

Baca Juga:

PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Gunung Kidul Minta Pemerintah Pusat Buka Wisata Pantai Selatan
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Minta Pemerintah Pusat Buka Wisata Pantai Selatan

Gunung Kidul mengajukan tujuh objek wisata kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif supaya mendapat izin melaksanakan uji coba pembukaan objek wisata.

Jadi Panduan Penegak Hukum, Pemerintah Rampungkan Pedoman Implementasi UU ITE
Indonesia
Jadi Panduan Penegak Hukum, Pemerintah Rampungkan Pedoman Implementasi UU ITE

Poin-poin yang ada dalam Pedoman Implementasi UU ITE hanya berisi interpretasi terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah atau "pasal karet".

Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum
Indonesia
Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Diduga Lakukan Disparitas Penegakan Hukum

Kejaksaan belum memutuskan mengajukan kasasi atas putusan banding terdakwa Pinangki karena masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi, Jampidsus Ali Mukartono justru mempertanyakan mengapa selalu mengejar pemberitaan soal Pinangki.

Penyuntikan Vaksin Kosong Terjadi di Medan, Komisi IX Janji Bentuk Panja
Indonesia
Penyuntikan Vaksin Kosong Terjadi di Medan, Komisi IX Janji Bentuk Panja

Netty berharap dengan terbentuknya panja ini membuat pemerintah lebih serius

Kabar Gembira, Usia 12 - 17 Segera Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Kabar Gembira, Usia 12 - 17 Segera Disuntik Vaksin COVID-19

BPOM juga menyarankan melakukan uji klinik yang melibatkan jumlah subjek lebih banyak dan dilakukan bertahap menurut kelompok umur dimulai dari 6-11 tahun dan dilanjutkan dengan 3-5 tahun.

Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka
Indonesia
Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

"Saya nggak bilang mall ditutup loh. Tetap buka. Tapi nanti ada aturannya. Yang buka hanya yang jualan makanan, obat dan supermarket. Itu pun jam operasionalnya dibatasi," tandasnya

Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik
Indonesia
Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik

Pemerintah memperketat syarat bagi warga beraktivitas di tempat publik.

PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis
Indonesia
PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis

Dengan demikian, lanjut Rizki, sejumlah tindak pengamanan seperti peristiwa kritik yang disampaikan melalui mural tentu bukan merupakan kebijakan Kapolri tapi spontanitas petugas di lapangan.

IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru
Indonesia
IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru

IM57+ Institute adalah wadah yang dibentuk 57 pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri Cs

Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis
Indonesia
Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis

Kemenperin memiliki program penumbuhan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis. Ini akan disinergikan bersama dengan kementerian dan lembaga di daerah.