Ekonomi Belum Stabil akibat Virus Corona, Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (10/3/2020) ANTARA/Mentari Dwi Gayati

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan masih menunda penyesuaian atau kenaikan tarif sejumlah ruas jalan tol karena kondisi perekonomian belum stabil.

"Saya kira ini masih kondisi ekonominya juga lagi enggak normal, jadi jangan di-treat sebagai kondisi normal. Kalaupun sudah waktunya (tarif tol) naik, saya akan hold dulu," kata Menteri Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (10/3), dikutip Antara.

Baca Juga:

KemenPUPR Pekan Depan Sesuaikan Tarif Tol Jakarta-Tangerang

Basuki menilai bahwa kondisi perekonomian baik global maupun nasional yang saat ini tidak kondusif, salah satunya merupakan dampak dari meluasnya wabah virus COVID-19 di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Bank Indonesia pun telah merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi lebih rendah yaitu pada kisaran 5,0 persen-5,4 persen dari sebelumnya 5,1 persen-5,5 persen.

Mobil melintas di Pintu Tol Solo-Ngawi (MP/Ismail)
Ilustrasi: Mobil melintas di Pintu Tol Solo-Ngawi. (MP/Ismail)

Kondisi tersebut, menurut dia, harus dianggap sebagai kondisi yang tidak normal, sehingga tarif tol yang seharusnya dilakukan penyesuaian pun harus ditunda.

"Kita lihat. Kalau itu memang sudah waktunya, tapi kalau masih dalam kondisi tidak normal gini, saya akan ambil kebijakan," kata Basuki.

Baca Juga:

Kemenhub Usulkan Tak Ada Perbedaan Tarif Tol Jakarta-Cikampek Layang

Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk telah mengusulkan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk menyesuaikan tarif di tiga ruas tol dalam waktu dekat.

Ketiga ruas tol itu, yakni ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34,4 kilometer (km), ruas Surabaya-Gempol sepanjang 45 km, dan ruas tol Palimanan-Kanci sepanjang 26 km.

Jasa Marga menyebutkan bahwa penyesuaian tarif ini memang dilakukan pada setiap periode waktunya, baik di tahun ganjil atau genap. Penyesuain tarif ruas jalan tol terjadi terjadi salah satunya seiring dengan inflasi. (*)

Baca Juga:

Mulai Berbayar Besok, Ini Dia Tarif Tol Pasuruan-Probolinggo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK
Indonesia
Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK

"Polri kemarin memberikan surat pembatalan, artinya surat kepada KPK bahwa untuk Kompol Rossa tidak ditarik (ke Kepolisian),” kata Argo Yuwono

8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak
Indonesia
8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak

sebanyak 8.237 surat suara dinyatakan rusak tidak layak pakai.

2,3 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji
Indonesia
2,3 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji

Jumlah itu merepresentasikan 92,44 persen dari total penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama yaitu sebesar 2,5 juta pekerja.

Pemprov DKI-Pemerintah Pusat Setiap Hari Bahas Tempat Tidur Hingga Obat-obatan Pasien
Indonesia
Pemprov DKI-Pemerintah Pusat Setiap Hari Bahas Tempat Tidur Hingga Obat-obatan Pasien

DKI bersama TNI Polri terus melaksanakan kegiatan operasi yustisi

Media dan Aktivis Diretas, Polisi Harus Usut Tanpa Diskriminasi
Indonesia
Media dan Aktivis Diretas, Polisi Harus Usut Tanpa Diskriminasi

Indonesia memang belum memiliki kebijakan perlindungan data pribadi, dan RUU Perlindungan Data Pribadi masih merupakan PR untuk dibahas di DPR.

  Diduga Langgar Etik, Agus Rahardjo Dilaporkan ke Pengawas Internal KPK
Indonesia
Diduga Langgar Etik, Agus Rahardjo Dilaporkan ke Pengawas Internal KPK

Kami telah mengirimkan surat kepada unsur pimpinan KPK pada 5 Oktober 2017 terkait dugaan pelanggaran etik satu orang pimpinan KPK (Agus Rahardjo)

Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun
Indonesia
Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun

Pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel
Indonesia
Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

Novel Baswedan mengalami cacat mata seumur hidup akibat ulah pelaku penyiram air keras.

[HOAKS atau FAKTA]: Ketua KPU Bisa Menangkan Donald Trump Seperti Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua KPU Bisa Menangkan Donald Trump Seperti Jokowi

Faktanya, gambar itu adalah gambar hasil editan atau suntingan.

Muhammadiyah Merasa Difitnah Soal Pemberitaan Uighur
Indonesia
Muhammadiyah Merasa Difitnah Soal Pemberitaan Uighur

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memprotes pemberitaan media Amerika Serikat Wallstreet Journal soal Uighur.